Korupsi dan Koruptor (Samuelcyber’s Blog)


Bicara tentang korupsi, memang sering membuat banyak orang frustasi. Betapa tidak ? Kita seolah dihadapkan pada sebuah realita yang tak mungkin dihindarkan oleh siapapun, dan dalam situasi seperti apapun. Mulai dari pejabat tinggi hingga tukang sapu seolah tidak lagi bisa menghindar bahwa dirinya adalah bagian dari sistem ini (korupsi).
Karenanya, meski sesungguhnya hampir semua orang tahu bahwa perbuatan seperti ini adalah sesat, haram atau dosa menurut ajaran agama, serta melanggar hukum menurut sistem kehidupan bernegara. Namun, baik oleh karena keadaan maupun posisinya, tetap saja mereka pada keputusannya, harus melakukannya. Baik itu dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mengikuti kelajiman dalam kehidupan berkelompok, atau memang itu dilakukan untuk memenuhi dorongan nafsu.

Dan, oleh karena baik eskalase maupun stratifikasinya yang hampir melibatkan keseluruhan dari komponen masyarakat. Korupsi, menjadi lingkaran setan yang tidak mudah lagi untuk dicari ujung pangkal bagi penanganannya.
Namun, benarkah korupsi tidak bisa diberantas ?. Terlebih lagi, dicegah ?.
Mengejar, menangkap, dan menghukum pelaku korupsi sangat-sangatlah penting dan harus secara terus-menerus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat, terlebih lagi aparat penegak hukum. Tetapi, ada yang jauh lebih penting untuk dilakukan bersamaan dengan tugas diatas. Yakni, membongkar akar permasalahan “kenapa korupsi musti terjadi ?”. Sebagai bagian dari usaha untuk meluruskan dan menegakkan kembali sistem kehidupan kebangsaan kita yang kini sedang carut marut. Karena apa ?.
Karena, telah lari dari cita-cita pendirian negaranya, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

Apa itu korupsi ?

Secara umum, korupsi bisa diartikan sebagai sebuah perbuatan penyelewengan yang dilakukan baik oleh perseorangan maupun kelompok sehingga merugikan kepentingan umum atau publik.
Karenanya, ketika terjadi sebuah kasus korupsi. Yang musti dilihat terlebih dahulu adalah apakah hal itu dilakukan secara individual atau oleh sebuah kelompok, sindikasi atau jaringan. Demikian juga dengan seberapa besar kerugian masyarakat (negara) yang ditimbulkan oleh perbuatan ini.
Korupsi dilakukan dengan berbagai cara penyimpangan, baik menyangkut kebijakan maupun yang bersifat admintratip. Meski demikian, semuanya akan bermuara kepada akibat yang sama, yakni, pencurian atau penggelapan uang publik. Dan, juga jangan lupa bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh tindak korupsi tidak selalu bersifat materiil. Melainkan, bisa juga bersifat im-materiil. Sebagai contoh, hilangnya rasa keadilan sebagai akibat dari bekerjanya praktek mafia peradilan.
Karenanya, dalam melihat kasus korupsi, unsur kerugian yang diakibatkan tidak selalu harus dilihat secara materiil. Melainkan, juga yang bersifat immateriil. Hal ini penting untuk membuka ruang bagi langkah-langkah penindakannya. Sehingga, apa yang selama ini menjadi kendala bagi penindakan secara hukum, bisa terhindarkan.
Kita tidak boleh membiarkan “penghentian perkara” terus berlanjut oleh alasan tidak adanya unsur kerugian negara, dalam pengertian keuangan negara. Meski secara nyata dirasakan akibat non materialnya oleh publik.
Sebagai contoh. Oleh karena penyuapan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah asosiasi. Terjadi perubahan kebijakan mengenai tata-ruang kota yang berdampak kepada terjadinya penggusuran masal. Negara, dalam hal ini memang tidak dirugikan secara finansial. Tetapi, berapa kerugian yang harus ditanggung oleh mereka yang tergusur ?. Belum lagi efek sosio-kulturalnya.
Dilihat dari cara pandang seperti ini. Maka korupsi musti dipertegas terlebih dahulu definisinya. Apakah korupsi hanya diartikan sebagai penyebab kerugian materiil saja ?. Ataukah meliputi juga kerugian yang bersifat immateriil ?.
Hal ini sangat penting. Karena, jangan sampai seperti yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini. Dimana, putusan terhadap kasus suap, hanya selesai pada pidana suap-nya saja. Sementara, putusan hukum mengenai tindak penyelewengan atau korupsinya yang justru sangat dirasakan ketidakadilannya oleh publik, justru tak tersentuh sama sekali oleh sangsi hukum. Lolos, tak tersisa bekasnya.
Karenanya, ketika kasus suapnya terbukti secara hukum. Maka, putusan hukum yang terkait dengannyapun, semestinya harus pula ikut batal demi hukum. Dan karenanya, dilakukan proses peradilan ulang atas dakwaan yang sama dengan mengganti hakim-hakim yang telah membuat putusan hukum, atau, mengalihkan proses peradilannya pada wilayah peradilan yang lain yang setingkat. Hal ini penting, agar pembuktian atas kasus suap tidak saja dipakai untuk menghukum para pelaku dalam kasus suapnya saja. Tetapi, sekaligus memberi kekuatan untuk membatalkan berbagai putusan yang tidak adil dibelakangnya.
Demikian juga dengan putusan MA atas perkara ditingkat kasasi. Apabila ditemukan dan terbukti adanya unsur suap atas proses tersebut. Putusan ini harus pula bisa dipakai sebagai pengganti alat bukti baru seperti yang disyaratkan bagi dibukanya kembali perkara yang sudah diputuskan.
Memang, usulan seperti ini bukan hal yang sederhana. Karena, menyangkut hukum acara yang ada. Tetapi, dengan niatan yang tulus. Saya berkeyakinan, tidak ada persoalan yang tidak bisa diupayakan jalan keluarnya.

Siapa itu koruptor ?

Bahwa dalam melihat sebuah kasus korupsi yang harus dilihat pertama kali adalah pelakunya; perseorangan, kelompok, atau bahkan sudah bersifat jaringan. Karenanya, pandangan umum yang selama ini melihat korupsi hanya dilakukan oleh pejabat (birokrasi) atau pelayan publik, harus diubah.
Sebuah kasus korupsi harus dirunut dari awal kejadiannya. Adakah unsur suap didalamnya ?.
Kalau ada. Apakah suap itu muncul atas inisiatip si pejabat, atau justru datang dari si penyuap agar bisa mendapatkan berbagai kemudahan (fasilitasi) terkait dengan urusannya ?.
Di dalam praktek, korupsi hampir selalu tidak berdiri sendiri. Bahkan kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktek korupsi sering diawali oleh suap, kolusi, kong kalingkong, atau entah apa lagi istilah untuknya.
Hal seperti ini mudah untuk dipahami. Penyuapan terjadi, disamping untuk menjamin rasa aman, dimaksudkan pula untuk memperlancar praktek korupsi yang dilakukan oleh para pihak. Karenanya, suap menjadi pintu masuk yang hampir selalu menjadi pembuka bagi terjadinya praktek korupsi. Hal inilah yang harus menjadi perhatian istimewa dalam upaya pemberantasan korupsi. Dimana, untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, sanksi hukum terhadap praktek suap tidak boleh lebih ringan dari tindak korupsi yang terjadi karenanya. Bahkan bilamana perlu, jauh lebih berat. Demikian juga dengan tindak korupsi yang dilakukan secara perseorangan dan secara kolektip. Sanksi hukum bagi pelaku kolektip, terlebih lagi yang bersifat jaringan, harus juga diberi sanksi hukum yang jauh lebih berat dari pelaku perseorangan. Langkah ini penting untuk mendapatkan perhatian dari para pembuat aturan hukum acara sebagai upaya preventip. Mengingat, tindak korupsi yang bersifat kolektif atau jaringan, jauh lebih sulit pelacakannya dibandingkan dengan yang dilakukan secara individual. Belum lagi bicara tentang efek sosio-kultural yang diakibatkannya.
Dilihat dari “kepentingan” sebagai ideologi dalam sistem kehidupan kapitalistik dewasa ini. Pelaku korupsi ada dimana-mana, mengerumuni sumber-sumber finansial yang ada. Mereka ada di birokrasi pemerintahan. Ada di kantor-kantor layanan publik. Ada di sektor perbankan dengan baju banker atau nasabah hitam. Ada di kepanitiaan-kepanitiaan lelang dengan baju pengusaha atau asosiasi pengusaha, maupun sebagai panitia lelang atau pejabat. Atau bahkan di sektor peradilan sendiri, sebagai polisi, jaksa, hakim maupun pengacara, dlsb.

Luasnya identifikasi bagi pelaku korupsi seperti diatas, didasari oleh pemahaman bahwa korupsi adalah sebuah kata kerja yang bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk kita. Karena, apabila sifat-sifat koruptif yang sesungguhnya ada dalam diri setiap manusia dibiarkan liar tanpa kendali moral, melakukan korupsi tak ubahnya dengan perbuatan zina. Dimana, orang tidak lagi mempunyai rasa takut (kepada Allah SWT.) dan malu (kepada manusia lainnya), untuk melakukannya. Dan, yang lebih penting. Tidak peduli apakah ia atau mereka itu kafir atau bahkan mengaku sangat-sangat beragama. Inilah wajah koruptor di jaman global

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s