WANPRESTASI, ATAUKAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM? (Samuelcyber’s Blog)


Beberapa tahun belakangan ini sebagian masyarakat Indonesia tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan perumahan guna memenuhi kebutuhan akan rumah itu sendiri. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas pemberian kredit guna mendanai setiap bidang usaha masyarakat termasuk salah satunya adalah untuk pembangunan perumahan. Pemberian kredit tersebut didahului dengan perjanjian persetujuan kredit yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu kreditur (dalam hal ini adalah bank) dan debitur, dan sebagaimana telah diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata maka perjanjian tersebut berlaku sebagai UU bagi para pembuatnya. Namun bagaimanakah apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian kredit tersebut yang berakhir di pengadilan? Dan perselisihan yang bagaimanakah yang termasuk Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH)? Berikut adalah analisa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung No. 91/PDT/G/2000/PN.BDG dengan Ferdinandus Ferry Pribadi sebagai Penggugat dan PT. Bank Fama International sebagai Tergugat.

Posisi kasus:

Pada tanggal 8 Desember 1997 antara Penggugat selaku Debitur dan Tergugat selaku Kreditur telah menandatangani Perjanjian Kredit untuk dana sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman sebesar 33% per tahun. Perjanjian Kredit tersebut dibuat dengan Akta Persetujuan Kredit No. 2 dihadapan Notaris Adjie Subandi Dharma Kesuma.

Fasilitas dana kredit pada Akta Persetujuan Kredit No. 2 tersebut ditujukan hanya untuk membiayai proyek perumahan Gading Tutuka II (ruko), dengan jaminan SHM atas tanah beserta bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Jl. Cibaduyut No. 47C Bandung. Namun dana tersebut tidak dapat diperoleh Penggugat pada saat penandatanganan Akta Persetujuan Kredit No. 2 tersebut dengan alasan Tergugat bahwa belum ada cukup dana. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 1997, dana tersebut lansung didebet oleh Tergugat ke dalam rekening milik Penggugat dengan A/C No. 001-100153. Namun dana tersebut tetap saja tidak dapat dipergunakan untuk pendanaan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian, karena oleh pihak Tergugat (yang diwakili oleh Direkturnya yaitu Edi Susanto) dana tersebut kemudian langsung dipindahbukukan lagi dengan menandatangani sendiri tiga aplikasi transfer, yaitu :

1. Aplikasi transfer No. 5164068 dengan nominal sebesar Rp. 68.903.321,- (enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) ditransfer dari A/C No. 001-100153 ke A/C No. 003-160153;

2. Aplikasi transfer No. 5164069 dengan nominal Rp. 59.618.734,- (lima puluh sembilan enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) dari A/C No. 001-100153 ke A/C No. 001-100397;

3. Aplikasi transfer No. 5164070 dengan nominal Rp. 47.015.831,- (empat puluh tujuh lima belas ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dari A/C No. 001-100153 ke A/C No. 001-100196.

Total dana yang dipindahbukukan tersebut sebesar Rp. 175.537.886,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 74.462.114,- (tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus empat belas rupiah) oleh Tergugat digunakan untuk membayar bunga utang penggugat terdahulu di A/C 001-100153. Adapun tujuan dari tindakan Tergugat memindahbukukan dana tersebut adalah untuk membayar bunga utang terdahulu di rekening Penggugat yang lain di Bank Fama Internasional. Sebelum pinjaman kredit dengan akta Persetujuan Kredit No. 2 tersebut diatas, Penggugat juga telah mendapat pinjaman kredit dari Tergugat yaitu dengan ditandatanganinya akta Persetujuan kredit No. 134 dan No. 135 beserta perubahannya pada tanggal 17 Juli 1996. Pinjaman tersebut sebesar Rp. 850.000.000,- dengan bunga sebesar 22% per tahunnya.

Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat berupa pemindahbukuan tersebut dilakukan tanpa perintah dari Penggugat baik secara tertulis maupun lisan dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian. Namun hal tersebut dibantah oleh Tergugat yang menyatakan bahwa tindakan pendebetan dana fasilitas kredit tersebut dilakukannya atas perintah dari Penggugat selaku nasabah secara lisan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang karyawannya yaitu Itjang Wibisono dan Andri Kusdinar. Selain itu, Tergugat juga beralasan bahwa dana tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi oleh penggugat, mengingat ruko yang dibangun itu telah laku terjual.

Disamping Tergugat juga mendalilkan bahwa tindakannya berupa pemindahbukuan dana kredit tersebut didasarkan pula pada surat kuasa dari penggugat tertanggal 16 Desember 1996 yang berisikan pemberian kuasa kepada pihak Tergugat untuk dapat melakukan pemindahbukuan dana dari A/C No. 001-100196 ke A/C No. 001-100153. Sebaliknya apabila terjadi overdraft, serta surat Kuasa tertanggal 21 Mei 1997 yang berisikan pemberian kuasa kepada pihak Bank/Tergugat untuk dapat melakukan pemindahbukukan dana dari A/C no. 001-100397 ke A/C No. 001-100153 dan A/C No. 001-100196 dan sebaliknya. Terhadap hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alas Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana digambarkan dalam posisi kasus, kemudian dalam putusannya, Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah). Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1. bahwa bila melihat fakta bahwa Tergugat pada tanggal 9 Desember 1997 telah mendebetkan kedalam rekening Penggugat A/C 001-100153 dengan jumlah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pinjaman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasar persetujuan Kredit No. 2 tanggal 8 Desember 1997 Akta Notaris Adji Subandi Dharma Kusuma, SH seolah-olah tindakan Tergugat tersebut merupakan penyimpangan dari makna pemberian kredit dimana dalam pasal 6.2.j. bahwa penggunaan fasilitas kredit tersebut hanya untuk pembiayaan proyek perumahan Gading Tutuka II;

2. bahwa walaupun Penggugat menyatakan bahwa akibat pendebetan oleh Tergugat dari pinjaman kedalam rekening Penggugat A/C 001-100153, sehingga penggugat merasa dirugikan namun bila dilihat dari fakta sesuai pengakuan Penggugat sendiri dan berdasar surat pernyataan dari Yanuar Arsad bahwa ruko di Jl. Ciumbuleuit 157 Bandung yang merupakan peruntukan kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dibeli dari Penggugat dihadapan Notaris Adji Subandi Dharma Kusuma, SH pada tanggal 26 Desember 1997;

Dari kedua fakta tersebut menurut Majelis Hakim telah memberikan petunjuk bahwa yang diterangkan saksi Itjang Wibisono dan Andri Kusdinar bahwa pertemuan tanggal 9 Desember 1997 antara Penggugat dan Tergugat (yang diwakili oleh Direkturnya yaitu Edi Susanto) yang dihadiri oleh para saksi, bahwa Penggugat menyatakan bahwa kredit sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) berdasar akta No. 2 tanggal 8 desember 1997 tidak diperlukan lagi untuk melanjutkan penyelesaian pembangunan ruko di Jl. Ciumbuleuit. Selain itu majelis Hakim juga mempertimbangkan Surat Kuasa dari Penggugat tertanggal 16 Desember 1996 dapat melakukan pendebetan rekening Giro No. 001-100196 ke A/C No. 001-100153 dan sebaliknya apabila terjadi overdraft, serta surat Kuasa tertanggal 21 Mei 1997 yang berisikan pemberian kuasa kepada pihak Bank/Tergugat untuk dapat melakukan pemindahbukuan dana dari A/C No. 001-100397 ke A/C No. 001-100153 dan A/C No. 001-100196 dan sebaliknya.

Berdasarkan surat kuasa tersebut maka tindakan Tergugat untuk mendebetkan pinjaman tersebut kedalam rekening Penggugat A/C No. 001-100153 adalah cukup beralasan. Selanjutnya dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam petitum gugatannya agar Tergugat dinyatakan telah melakukan PMH menurut Majelis Hakim haruslah ditolak.

Analisa

Oleh karena kasus tersebut di atas menggunakan alas Perbuatan Melawan Hukum, maka Kami akan menguraikan unsure-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum dengan juga mengkaitkannya pada pertimbangan hukum Majelis Hakim. Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana digambarkan dalam pasal 1365 KUHperdata, terdiri dari unsur:

A. Adanya perbuatan melawan hukum;
B. Adanya unsur kesalahan;
C. Adanya kerugian;
D. Adanya hubungan sebab akibat.

Uraian unsur-unsur:

A. Perbuatan Melawan Hukum

Di dalam doktrin, suatu perbuatan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, jikalau memenuhi salah satu unsur berikut:[1]

a. bertentangan dengan hak orang lain,
b. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri,
c. bertentangan dengan kesusilaan,
d. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang
lain atau benda.

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya yang mempertimbangkan bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pemindahbukuan atas perintah secara lisan tersebut telah sah dan bukanlah Perbuatan melawan Hukum, karena didasarkan kepada Surat Kuasa dari Penggugat tertanggal 16 Desember 1996 sehingga dapat melakukan pendebetan rekening Giro No. 001-100196 ke A/C No. 001-100153 dan sebaliknya apabila terjadi overdraft. Serta surat Kuasa tertanggal 21 Mei 1997 yang berisikan pemberian kuasa kepada pihak Bank/Tergugat untuk dapat melakukan pemindahbukukan dana dari A/C No. 001-100397 ke A/C No. 001-100153 dan A/C No. 001-100196 dan sebaliknya. Ditambah dengan petunjuk yang diperolehnya dari keterangan saksi Itjang Wibisono dan Andri Kusdinar bahwa Penggugat sudah tidak lagi membutuhkan dana fasilitas kredit tersebut, yang dibuktikan dengan telah dibelinya ruko tersebut oleh Bapak Yanuar Arsad dari Penggugat dihadapan Notaris Adji Subandi Dharma Kusuma, SH pada tanggal 26 Desember 1997.

Dari uraian pertimbangan majelis Hakim tersebut maka terlihat jelas bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena apa yang dilakukan tergugat tidak bertentangan dengan kewajiban hukum itu sendiri. Benarkah demikian? Berdasarkan pertimbangan hukum Mejelis Hakim diatas maka dapat Kami tarik kesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut didasarkan pada;

1. Surat kuasa tertanggal 16 Desember 1996 dan surat kuasa tertanggal 21 Mei 1997 yang dijadikan dasar tindakan pemindahbukuan tersebut;
Hal mana menurut Kami keputusan Majelis Hakim yang mempertimbangkan keberadaan kedua surat kuasa ini sungguh tidak tepat. Karena:

a. Kedua surat kuasa tertanggal 16 Desember 1996 dan 21 Mei 1997 hanya mengikat kepada Akta Perjanjian Persetujuan Kredit No. 134 dan No. 135. Hal ini dikarenakan surat tersebut memang khusus berkaitan dengan pinjaman debitur pada akta No. 134 dan No. 135. Selain seperti yang kita ketahui bahwa akta Perjanjian persetujuan Kredit No. 2 yang dipermasalahkan dalam perkara ini lahir setelah adanya surat kuasa tertanggal 16 Desember 1996 dan 21 Mei 1997. Dalam akta perjanjian persetujuan kredit No. 2 tersebut, tidak ada satu klausulpun yang menyatakan bahwa perjanjian kredit dengan dana sebesar Rp. 250.000.000,- terikat dengan surat kuasa tertanggal 16 Desember 1996 dan 21 Mei 1997 tersebut. Sedangkan dalam pasal 1338 KUHPerdata dikatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya.

b. Selain tindakan pendebetan/pemindahbukuan yang dilakukan Tergugat juga bertentangan dengan isi dari kedua surat kuasa yang didalilkannya sebagai dasar dari tindakannya tersebut.

Mari kita cermati bersama isi dari kedua surat kuasa tersebut dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat.

Surat kuasa tertanggal 16 Desember 1996 berisi: dapat melakukan pemindahbukukan dana dari A/C No. 001-100196 ke A/C No. 001-100153 dan sebaliknya. Sedangkan Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 1997 berisi: dapat melakukan pemindahbukuan dana dari A/C No. 001-100397 ke A/C No. 001-100153 dan A/C No. 001-100196 dan sebaliknya.

Kemudian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah melakukan pemindahbukuan dari:

1. A/C No. 001-100153 ke A/C No. 003-160153
Tidak diatur dalam kedua surat kuasa tersebut

2. A/C No. 001-100153 ke A/C No. 001-100397;

3. A/C No. 001-100153 ke A/C No. 001-100196.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa seharusnya Majelis hakim tidak mendasarkan pertimbangannya pada keberadaan surat kuasa tersebut. Karena selain tidak mengikat, peristiwa hukum yang diatur dalam Akta perjanjian persetujuan kredit No. 2 itu (oleh karena kedua surat kuasa tersebut sudah ada terlebih dahulu) tidak diatur kembali dalam akta perjanjian persetujuan kredit No. 2. Disamping itu, tindakan Tergugat juga bertentangan dengan salah satu isi kewenangan yang terdapat dalam surat kuasa tersebut.

2. Keterangan saksi yang mengatakan bahwa Penggugat telah memerintahkan secara lisan pemindahbukuan tersebut karena sudah tidak lagi membutuhkan dana fasilitas kredit tersebut yang didukung dengan bukti telah dijualnya ruko yang menjadi objek pendanaan pada tanggal 26 Desember 1997 kepada Bapak Yanuar Arsad.

Sekali lagi Kami menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak tepat. Hal ini disebabkan:

a. Dalam syarat-syarat umum mengenai hubungan rekening Koran kepada PT Bank Fama International yang bersifat mengikat nasabah/debitur dan kreditur pada angka 13 dinyatakan bahwa segala bentuk permintaan wajib diberikan secara tertulis. Jika memang melalui perintah lisan dibatasi pada perintah yang disampaikan melalui telepon dan telegram. Sedangkan pada saat terjadi pendebetan/pemindahbukuan, yaitu pada tanggal 9 Desember 1997 Penggugat berada di hadapan Tergugat sehingga seharusnya Tergugat menolak perintah lisan Penggugat tersebut dan meminta penggugat untuk membuat perintah secara tertulis. Selain itu jikalaupun dilakukan dengan lisan maka berdasarkan angka 6 dalam syarat-syarat tersebut dikatakan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan giro bilyet. Sedangkan dalam kasus, Tergugat melakukan pemindahbukuan tersebut dengan menggunakan aplikasi transfer biasa. Padahal tergugat sendiri mendalilkan bahwa tindakan tersebut didasarkan atas perintah lisan dari Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap prosedur yang ditentukannya sendiri yang juga mengikat kedua belah pihak, oleh karena dalam pasal 11 Akta Perjanjian Persetujuan Kredit No. 2 tersebut dinyatakan bahwa perjanjian itu juga disetujui bersama-sama dengan syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian dari Bank mengenai pemberian kredit yang telah ada dan yang akan diadakan. Selain berdasarkan SK Dir. BI No. 27/162/1995 tentang Prosedur pemberian Kredit juga mengatur adanya larangan melakukan transaksi bagi Bank tanpa adanya perintah tertulis dari nasabah.

b. Alasan bahwa Penggugat menyampaikan perintah lisan agar Tergugat melakukan tindakan pemindahbukuan tersebut oleh karena Penggugat sudah tidak lagi memerlukan dana tersebut lagi, dengan bukti bahwa telah terjadi peristiwa jual beli ruko antara Penggugat dengan bapak Yanuar Arsad.

Ketidaktepatan pertimbangan hukum Majelis Hakim terlihat dari bukti potongan surat kabar Pikiran Rakyat yang menunjukkan bahwa Penggugat baru memasarkan ruko tersebut pada tanggal 20 Desember 1997. Ditambah dengan bukti surat di atas kertas bermaterai dari Bapak Yanuar Arsad yang menyatakan bahwa ia selaku pembeli baru bertemu dengan penggugat pada tanggal 24 Desember 1997 dan melakukan transaksi jual beli pada tanggal 26 Desember 1997. Sedangkan dalam kasus, tindakan pemindahbukuan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 9 desember 1997.

Meskipun dalil Tergugat dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Itjang Wibisono dan Andri Kusdinar, namun seharusnya Majelis Hakim meragukan keterangan yang diberikan oleh kedua saksi tersebut dikarenakan tak ada satu pun bukti surat baik Akta Perjanjian Persetujuan Kredit tersebut dan bukti surat lainnya, yang mendukung keterangan saksi tersebut.

Sebagaimana diterangkan dalam pasal 6.2.j akta perjanjian persetujuan Kredit No. 2 yang menegaskan bahwa pinjaman kredit tersebut hanya diperuntukkan untuk pembangunan perumahan Gading Tutuka II, mengingat perjanjian dalam pasal 1338 KUHPerdata dikatakan sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Dan bukankah dalam suatu pemeriksaan perkara perdata dipersidangan yang dicari adalah kebenaran formil yang lebih menekankan pada alat bukti surat?

Berkaitan dengan unsur bertentangan dengan kewajiban hukum itu sendiri dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum yang dinyatakan Majelis Hakim tidak terpenuhi sangatlah tidak tepat. Hal ini dikarena apabila kita telaah lebih jauh maka sangat jelas bahwa tindakan Tergugat memenuhi Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan hukum itu sendiri. Disamping kami juga menduga adanya tindak pidana pemberian keterangan palsu dibawah sumpah yang dilakukan oleh saksi Itjang Wibisono dan Andri Kusdinar yang seharusnya mencegah terjadinya tindakan tersebut karena bertentangan dengan prosedur opersional yang disepakati oleh pihak bank/Tergugat dan nasabah/Penggugat. Hal mana tindakan Tergugat yang bertentangan dengan prinsip perbankan yang baik, juga melanggar UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menekankan bahwa Konsumen yang dalam hal ini adalah nasabah harus dilindungi oleh Bank dengan melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

B. Adanya unsur kesalahan
Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.[2] Dalam kasus, Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang melakuan pemindahbukuan tersebut bukanlah suatu kesalahan karena dilakukan sesuai dengan prosedur, yaitu adanya perintah lisan dari Penggugat. Sedangkan menurut Kami, tindakan Tergugat justru memenuhi unsur kesalahan ini. Oleh karena jelas bahwa perbuatan pemindahbukuan yang dilakukan oleh Tergugat selain bertentangan dengan hukum juga menyalahi kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Akta perjanjian persetujuan Kredit No. 2 tersebut. Sehingga tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan yang salah karena memang bank tidak pernah diperkenankan melakukan suatu transaksi atas nama nasabahnya tanpa adanya perintah tertulis dari nasabah, hal ini bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang seharusnya dijalankan oleh Bank selaku lembaga keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 29 ayat 2 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Sehingga hal tersebut menimbulkan akibat-akibat yang seharusnya ditanggung oleh Tergugat seperti membayar ganti rugi kepada Penggugat.

C. Adanya kerugian
Yang dimaksud dengan ‘kerugian’ dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Dalam kasus, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan tindakan pemindahbukuan yang dilakukan oleh Tergugat maka utang Penggugat pada pinjaman kredit terdahulu akan berkurang. Dalam hal ini kami tetap tidak sependapat dengan Majelis Hakim, oleh karena pinjaman kredit dengan Akta Perjanjian Persetujuan Kredit No. 2 ini seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan usaha yaitu pembangunan perumahan Gading Tutuka II, yang dapat menghasilkan laba bagi Penggugat sehingga dapat mengembalikan dana pinjaman tersebut tepat pada waktunya dan dana tersebut bermanfaat. Sedangkan dengan dilakukanya pemindahbukuan tersebut, dana tersebut menjadi tidak menghasilkan keuntungan yang berlipat, namun justru menambah beban utang yang harus ditanggung oleh Penggugat. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.
D.Adanya hubungan sebab akibat

Adanya unsur sebab-akibat untuk memenuhi pasal 1365 KUHPerdata adalah dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tindakan yang dilakukan Tergugat tidak bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi unsur adanya kesalahan serta tidak adanya kerugian yang ditanggung oleh Penggugat maka dengan sendirinya hubungan sebab akibat yang harus dipertanggungjawabkan oleh tergugat tidak ada. Sedangkan Kami sekali lagi berpendapat berbeda dengan Majelis Hakim, karena tindakan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur adanya kesalahan juga serta menimbulkan akibat berupa kerugian yang harus diderita oleh Penggugat maka dengan sendirinya unsur adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan menjadi terpenuhi. Sehingga Tergugat seharusnya mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut.

Kesimpulan
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam perkara perdata No. 91/PDT/G/2000/PN.BDG didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat. Selain itu berdasarkan bukti-bukti yang ada serta pembuktian dalil oleh kedua belah pihak dalam perkara tersebut yang banyak merujuk pada perjanjian yang disepakatinya bersama, maka akan lebih memudahkan pada tahap pembuktian apabila gugatan ini diajukan dengan alas Wanprestasi, mengingat:

1. Wanprestasi
Suatu perkara dianggap merupakan suatu sengketa wanprestasi apabila ada salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Dimana terdapat hubungan antara para pihak yang dibuat secara tertulis dan apabila ada hal-hal yang dilanggar sebagaimana yang telah tertuang dalam perjanjian tersebut maka perkara ini termasuk dalam sengketa wanprestasi.
2. Perbuatan Melawan Hukum
Sedangkan suatu perbuatan dikatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum apabila antara para pihak tidak ada hubungan hukum dan kemudian ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang dianggap merugikan hak keperdataan pihak lain. Dimana pelanggaran itu merupakan tindakan yang melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Pengajuan gugatan ini sebenarnya dapat disertai dengan pengajuan laporan untuk dilakukannya penyelidikan terhadap adanya dugaan tindak pidana pemberian keterangan palsu dibawah sumpah secara bersama-sama. Adanya pengajuan perkara pidana ini sangat berguna untuk menguatkan bukti-bukti pada perkara perdata tersebut. Namun sangat disayangkan karena Penggugat mengajukan hal tersebut setelah perkara perdatanya diputus.

Sedangkan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat adalah mengangkat kembali perkara perdata ini dengan alasan Wanprestasi, hal mana menurut kami bukan Ne bis in idem karena didasarkan pada alas hukum yang berbeda.

[1] Tim BPHN, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perbuatan Melawan Hukum
Jakarta: 1993/1994), hal. 17.
[2] Ibid. hal. 22.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s