TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA INTERNET ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUNA LAYANANNYA


Henny Marlyna, S.H.
28 Oct 2003, 10:01:17 WIB – pemantauperadilan.com

A. PENDAHULUAN

Selain memberikan keuntungan ekonomis dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan akan informasi, internet dapat juga menjadi ancaman, terutama yang berkaitan dengan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI), dimana salah satunya adalah mengenai perlindungan Hak Cipta. Teknologi internet kini telah memungkinkan siapa pun untuk membajak ciptaan orang lain dengan waktu yang relatif lebih singkat dan dengan kualitas yang hampir sama dengan karya aslinya. Hanya dalam hitungan beberapa detik saja, suatu ciptaan yang dilindungi dengan Hak Cipta, seperti musik, lagu, program komputer dan materi-materi hak cipta lainnya dapat dengan mudah diperoleh, diperbanyak. Hak cipta tersebut juga dengan mudahnya berpindah dari satu komputer ke komputer lainnya, maupun ke media lain, seperti kertas, disket maupun compact disk (CD) hanya dengan men-download-nya yang cukup dilakukan dengan satu “klik” saja.

Salah satu permasalahan yang berkembang, sehubungan dengan pelanggaran Hak Cipta dalam media internet ini adalah apakah Penyelenggara Jasa Internet/”PJI” (Internet Service Provider atau “ISP”)[1] dapat dianggap turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya?? Layanan utama sebuah PJI, yaitu menyediakan akses ke internet dinilai potensial menyebabkan PJI untuk turut digugat. Hal ini dikarenakan sebagai penyedia akses, PJI dianggap mampu mengawasi setiap lalu lintas pertukaran informasi yang terjadi di dalam jaringannya, serta untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Selain itu, beberapa jasa layanan tambahan yang diberikan oleh PJI dinilai juga memiliki potensi besar bagi PJI untuk dianggap turut membantu mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak cipta tersebut. Misalnya layanan web hosting dimana PJI menawarkan layanan untuk menempatkan file-file untuk suatu situs web di dalam server milik PJI tersebut. Apabila content dari situs web yang ditempatkan di server PJI tersebut melanggar Hak Cipta, maka ada kemungkinan pihak yang merasa Hak Cipta-nya telah dilanggar juga akan menuntut PJI, karena dianggap turut membantu terjadinya pelanggaran Hak Cipta tersebut.

Sampai dengan saat ini telah ada beberapa kasus yang dibawa ke pengadilan khususnya gugatan terhadap PJI atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan pihak ketiga, seperti di Amerika Serikat, Perancis dan Cina. Dikarenakan terbatasnya kemampuan untuk mengidentifikasikan serta mengetahui keberadaan mereka yang sebenarnya melanggar suatu ciptaan di media internet, maka pemegang Hak Cipta mencari kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban dari PJI atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengguna layanan mereka. Terlebih untuk layanan web hosting gratis, dimana biasanya pelanggannya anonim, maka akan sangat sulit untuk dapat mengetahui siapa yang meng-up load karya cipta tersebut.

Meskipun sampai dengan saat ini di Indonesia belum ada satu pun kasus yang dibawa ke pengadilan baik secara pidana maupun perdata yang menggugat PJI atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengguna layanan PJI melalui media Internet, akan tetapi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (untuk selanjutnya disebut UUHC) yang mengakui media internet sebagai salah satu media pengumuman, dan dengan semakin banyaknya penggunaan internet sebagai media komunikasi, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti gugatan atau kasus semacam ini akan diajukan.

B. PENGERTIAN DAN BENTUK-BENTUK LAYANAN PJI

1. Pengertian PJI

Secara sederhana PJI sesungguhnya adalah suatu perusahaan yang menyediakan akses ke internet. Akan tetapi PJI itu sendiri dapat terdiri dari beberapa macam. Suatu PJI dapat menyediakan layanan akses internet secara retail kepada pelanggan rumah tangga maupun bisnis. PJI juga dapat hanya mengoperasikan jaringan backbone (backbone network) dan menyediakan akses dial-up dan dedicated kepada PJI lainnya sebagai suatu bisnis secara keseluruhan. Beberapa PJI juga menyediakan layanan hosting, dimana pelanggan dapat menyimpan informasinya di dalam server komputer yang dijalankan oleh PJI dengan akses internet dedicated dan pemeliharaan serta pengamanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari, 7 (tujuh) hari seminggu. PJI lainnya tidak menyediakan layanan-layanan tersebut di atas, melainkan hanya menjalankan portal[2] saja.[3]

2. Bentuk-bentuk Layanan Penyelenggara Jasa Internet

Layanan utama dari sebuah PJI adalah memberikan layanan akses ke internet, namun untuk dapat memaksimalkan pengembangan usahanya serta untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi para pelanggan atau penggunanya biasanya PJI menyediakan layanan-layanan penunjang lainnya. Secara umum bentuk-bentuk layanan yang biasanya disediakan oleh suatu PJI adalah sebagai berikut :

a. Akses internet

Sebagai bentuk layanan utama suatu PJI, layanan akses internet ini biasanya terdiri dari 2 (dua) macam yaitu Dial Up (melalui saluran telepon) dan Dedicated Connection (menggunakan jalur khusus misalnya satelit, TV kabel atau jaringan terestrial lain).

b . Web hosting yaitu layanan penempatan situs web atau homepage di server PJI sehingga situs web tersebut dapat diakses oleh pengguna internet.

c. Web Space, yaitu layanan penempatan ruang (space) di server PJI untuk berbagai aplikasi internet.

d. Server colocation yaitu layanan jasa penyediaan ruangan berikut fasilitas-fasilitas penunjangnya di lokasi gedung PJI untuk penempatan server pelanggan dan koneksinya ke internet.

e. Web Development yaitu layanan pembuatan situs web atau homepage baik pribadi maupun perusahaan.

f. E-mail (Electronic–Mail) yaitu surat menyurat elektronik antara pengguna internet.

g. Internet Relay Chat (IRC) yaitu konferensi para pengguna internet yang diatur melalui jaringan, yang digunakan para pengguna internet dari seluruh dunia untuk berkorespondensi.

h. Newsgroup yaitu forum diskusi yang terorganisir di bawah seorang moderator. PJI biasanya mengendalikan server berita untuk diberikan kepada para penggunanya.

3. PJI di Indonesia sebagai Penyelengara Jasa Telekomunikasi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, PJI merupakan salah satu penyelenggara jasa telekomunikasi multimedia. Penegasan tentang keberadaan PJI sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi multimedia diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 21 Tahun 2991 tentang Jasa Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi. Dalam Pasal 46 Kepmen tersebut, secara eksplisit disebutkan bahwa jasa akses internet (internet service provider) merupakan salah satu jasa yang dapat dilakukan penyelenggara jasa multimedia.

C. PERATURAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PJI TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PIHAK KETIGA DI BEBERAPA NEGARA

Sedikitnya saat ini ada 4 (empat) negara yang telah mempunyai aturan khusus mengenai pembatasan tanggung jawab PJI terhadap pelanggaran Hak Cipta oleh pihak ketiga yaitu Amerika Serikat, Australia, Jerman dan Singapura. Selain itu Uni Eropa juga telah mengeluarkan Ecommerce Directive yang juga mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab PJI ini.

1. Digital Millenium Copyright Act (DMCA) – Amerika Serikat

Prinsip-prinsip dasar dari DMCA adalah sebagai berikut[4]:

1) PJI tidak bertanggung jawab atas materi-materi yang dimasukkan oleh orang lain dalam situs mereka kecuali apabila mereka memperoleh pemberitahuan (notice) yang dapat dipercaya atau bukti yang jelas adanya suatu pelanggaran;

2) Perbanyakkan yang dibuat dalam transmisi, termasuk caching tidak menjadi subyek dari tanggung jawab dan memungkinkan agar jaringan dapat berfungsi secara efisien;

3) Ketentuan mengenai “Pemberitahuan dan Mengeluarkan (Notice and Take Down Provision) mewajibkan PJI untuk bertindak secara cepat dan tepat guna.

2. European E-Commerce Directive – Eropa

Sebagian dari peraturan ini isinya sama dengan DMCA dan mengatur mengenai pembatasan tanggung jawab PJI. Section 4 dari E-Commerce Directive memberi mandat agar negara-negara anggota Uni Eropa mengecualikan PJI dari tanggung jawab apabila[5]:

a. PJI semata-mata menjadi penyalur/perantara dan tidak berinisiatif untuk melanggar transmisi;

b. PJI hanya menyimpan informasi untuk sementara waktu (caching)

c. PJI adalah “host”, menyimpan informasi pelanggannya.

3. Information and Communication Services Act – Jerman

Pasal 1 dari IukdG ini mengesahkan Teleservices Act (Teledienste Gesetz – TDG). Section 5 dari TDG yang mengatur mengenai tanggung jawab dari OSP (Online Service Provider) menyatakan sebagai berikut[6]:

a. OSP akan bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang yang umum atas content yang mereka sediakan untuk digunakan;

b. OSP akan bertanggung jawab atas content milik pihak ketiga yang mereka sediakan untuk digunakan hanya jika mereka mengetahui (obtain knowledge) content tersebut dan secara teknis mampu untuk dan layak untuk memblokir penggunaan content tersebut;

c. OSP tidak akan bertanggung jawab atas content milik pihak ketiga dimana mereka hanya menyediakan akses. Penyimpanan secara otomatis dan untuk sementara waktu atas content milik pihak ketiga atas permintaan pengguna akan dianggap sebagai menyediakan akses;

d. Kewajiban-kewajiban sesuai dengan undang-undang yang umum untuk memblokir penggunaan content yang illegal akan tetap tidak berakibat apabila OSP mengetahui bahwa content tersebut tidak sesuai dengan kerahasiaan berdasarkan section 85 Undang-undang Telekomunikasi (Telekom-muninkationsgesetz), apabila tindakan pemblokiran tersebut secara teknis dilakukan dan secara wajar diharapkan untuk dilakukan.

4. Digital Copyright Act 2000 – Australia

Menurut DCA seseorang tidak akan dianggap telah mengijinkan terjadinya suatu pelanggaran Hak Cipta jika hanya menyediakan fasilitas yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Dalam subsections 36(1A) dan 101(A) DCA terdapat daftar faktor-faktor yang akan dijadikan pedoman bagi pengadilan untuk menentukan apakah suatu pemberian ijin telah terjadi, yaitu[7]:

a. Perluasan (jika ada) kekuasaan untuk mencegah terjadinya pelanggaran;

b. Sifat hubungan antara service provider dengan pelaku pelanggaran;

c. Apakah service provider telah mengupayakan tindakan yang layak untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

5. Electronic Transaction Act 1998 – Singapura

Dalam section 10(1) dari Electronic Transactions Act 1998 dinyatakan bahwa suatu Penyedia Layanan Jaringan (network service provider) tidak akan menjadi subjek tanggung jawab perdata maupun pidana berdasarkan undang-undang dalam kaitannya dengan materi yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam bentuk elektronik dimana ia hanya semata-mata menyediakan akses, jika tanggung jawab semacam ini ditemui dalam:

a. Pembuatan, publikasi, penyebaran atau distribusi materi-materi tersebut atau pernyataan apapun yang dibuat dalam materi-materi tersebut; atau

b. Pelanggaran setiap hak-hak yang merupakan bagian atau ada hubungannya dengan materi tersebut.[8]

D. BEBERAPA CONTOH GUGATAN KEPADA PJI MENGENAI PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENGGUNA LAYANANNYA

Dikarenakan terbatasnya kemampuan untuk mengidentifikasikan serta mengetahui keberadaan mereka yang sebenarnya melanggar suatu karya cipta di media internet, maka pemegang hak cipta mencari kemungkinan untuk meminta pertanggung jawaban dari operator bulletin board, operator situs web dan PJI atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanan mereka.

1. Di Amerika Serikat

Sebelum adanya DMCA, permasalahan mengenai tanggung jawab PJI terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga, para pihak menyerahkan permasalahan ini kepada putusan-putusan hakim (judge made law). Karena tidak adanya ketentuan mengenai hal ini, maka putusan-putusan yang dihasilkan bervariasi. Ada beberapa pengadilan yang memutuskan PJI bertanggung jawab atas pelanggaran hanya karena adanya pelanggaran tersebut. Misalnya dalam kasus Playboy Enterprises melawan Frena. Namun juga ada hakim yang menghubungkannya dengan teori-teori lain seperti direct infringement, contributory infringement dan vicarious liability misalnya dalam kasus Religious Technology Center melawan Netcom On-Line.

Tidak lama setelah dikeluarkannya White Paper, Federal Distrik Court California memberikan putusan dalam kasus Religious Technology Center melawan Netcom On-Line Communications Services, Inc. Hakim Ronald A. Whyte dalam kasus ini memutuskan bahwa meskipun sistem milik tergugat hanya semata-mata digunakan untuk membuat perbanyakan oleh pihak ketiga, Tergugat bersalah telah melakukan contributory infringement karena ketika Netcom mengetahui adanya pelanggaran, Netcom tetap membiarkan pelanggaran tersebut ada dalam sistemnya dan karenanya dapat terus disebarluaskan ke pengguna internet lainnya.[9]

DMCA yang memberikan pembatasan tanggung jawab PJI atas pelangaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga pada akhirnya telah memberikan pedoman bagi penyelesaian mengenai permasalahan ini. Dalam kasus ALS Scan, Inc melawan RemarQ Communities, Inc, pada bulan Februari 2001, Pengadilan banding Fourt Circuit memutuskan bahwa PJI yang menerima pemberitahuan yang “substansial” mengenai ciptaan-ciptaan yang dilanggar yang ada di dalam sistemnya tidak boleh mengabaikan pemberitahuan tersebut dan masih mengakui adanya safe harbour bagi PJI berdasarkan DMCA, bahkan meskipun pemberitahuan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan mengenai pemberitahuan yang diatur dalam DMCA.[10]

2. Di Jerman

Pada tanggal 12 April 2000, pengadilan Negara Bagian Bavarian di Munich Jerman dalam kasus Hit Bit Software GmbH melawan AOL (American On Line), memutuskan bahwa AOL bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta. Karena pengguna AOL dapat men-download secara cuma-cuma perbanyakan (kopian) dari file-file musik digital dari situs web yang ditempatkan di server AOL.[11]

3. Di Belanda

Mahkamah Agung Belanda pada tanggal 9 Juni 1999 dalam kasus Scientology memutuskan bahwa sebuah hosting service provider tidak secara langsung melanggar hak cipta dan hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila ia mengetahui atau seharusnya tahu pelanggaran yang ada yang terjadi dalam instalasinya.[12]

4. Di Belgia

Pada tanggal 16 Februari 1996, dalam kasus Novell Inc. melawan Renaat, Pengadilan Kriminal Belgia memutuskan bahwa pemilik dari sebuat Bulletin Board Service (BBS) Belgia bersalah dan bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta dengan menempatkan program komputer Novell yang telah di-download oleh para pengguna layanannya. Pengadilan Kriminal Belgia berpendapat bahwa karena Tergugat memiliki dan mengoperasikan BBS tersebut, ia harus mengambil tindakan pencegahan untuk menempatkan program komputer yang dilindungi Hak Cipta tersebut di tempat dimana pengguna BBS tidak dapat men-download-nya. Pengadilan berpendapat bahwa ukuran semacam itu secara teknis dimungkinkan mengingat pemilik BBS telah berpengalaman di bidang tersebut.[13]

5. Di Cina

Pada tanggal 14 Desember 1999, Pengadilan Banding Beijing yaitu the Beijing First Intermediate People’s Court (“BFIPC”) memutuskan bahwa Beijing Online yang merupakan salah satu PJI terbesar di Cina yang dikelola oleh Beijing Cenpok Intercom Co., Ltd, bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta atas tindakan perbanyakan yang illegal dan tanpa ijin di internet melalui PJI tersebut, atas karya-karya penggugat (Wang Meng, dkk) yang merupakan penulis-penulis terkenal di Cina.[14]

6. Di Perancis

Dalam kasus Perathoner melawan Pomier, Joseph Pomier, seorang pelanggan pada Free (PJI) menempatkan suatu rekaman musik dari Ushuaia di dalam situs web miliknya. Pada tahun 2001 Tribunal de Grande Instance (TGI) Paris menolak menjadikan PJI bertanggung jawab atas perlanggaran tersebut berdasarkan Pasal 1384 Civil Code (KUHPerdata) Perancis karena Free (PJI) tidak mengawasi komputer-komputer dimana ciptaan hasil pelanggaran disimpan dan karena Free tidak mengarahkan penggunaan atau pengawasan atas suatu situs web. Dalam kasus ini Free tidak berperan sebagai hosting service provider, hanya menyediakan hyperlink kepada situs web yang berisi pelanggaran Hak Cipta itu saja. Pengadilan juga memutuskan Free tidak telah melakukan kelalaian karena telah memberikan peringatan pelanggannya bahwa beberapa data yang dikirimkan melalui internet mungkin ada yang dilindungi Hak Cipta melalui perjanjian di antara mereka dan bahwa free juga telah segera memutuskan akses kepada situs web yang berisi pelanggaran Hak Cipta tersebut setelah mendapatkan pemberitahuan mengenai hal tersebut.[15]

Meskipun putusan-putusan pengadilan mengenai permasalahan ini bervariasi, akan tetapi satu hal yang dapat dijadikan kesimpulan adalah bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut suatu PJI akan terlepas dari tanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat oleh pelanggannya apabila :

a. PJI hanya memberikan akses internet saja;
b. PJI tidak mengetahui pelanggaran yang terjadi dan tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari pelanggaran tersebut;
c. PJI segera memblokir atau memutuskan layanannya segera setelah menerima pemberitahuan dari pemegang Hak Cipta.

E. TANGGUNG JAWAB PJI TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PIHAK KETIGA DALAM MEDIA INTERNET DI INDONESIA

1. Pelanggaran Hak Cipta Menurut UUHC

Pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya adalah pelanggaran hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 2 ayat (1) UUHC, yang merupakan hak-hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta adalah hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya tersebut. Pengumuman yang dimaksudkan oleh UUHC adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. (Pasal 1 butir 5 UUHC) sedangkan yang dimaksud dengan perbanyakkan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen ataupun temporer. (Pasal 1 butir 6 UUHC)

Jika dihubungkan dengan 2 (dua) macam upaya hukum bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut, yaitu secara perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga ataupun dengan proses pidana, maka Pelanggaran Hak Cipta ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Pidana yang terdapat dalam UUHC dan pelanggaran terhadap permasalahan Hak Cipta yang bersifat keperdataan.

a. Pelanggaran terhadap Ketentuan Pidana

Bentuk pelanggaran ketentuan pidana dalam UUHC pada dasarnya berkisar pada 4 (empat) hal pokok yaitu:

1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak dan memberi izin untuk itu. (Pasal 72 ayat (1) UUHC);

2) Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan, atau barang hasil pelanggaran hak cipta (Pasal 72 ayat (2) UUHC).

3) Dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program komputer (Pasal 72 ayat (3) UUHC).

4) Dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 dan Pasal 55 (Pasal 72 ayat (6) UUHC) yaitu tentang pelanggaran Hak Moral.

b. Pelanggaran Hak Cipta yang Bersifat Keperdataan.

Berdasarkan Pasal 55 dan 56 UUHC maka pelanggaran Hak Cipta yang menjadi objek sengketa perdata dapat mengenai :

1) Pelanggaran Hak Moral, yaitu pelanggaran dalam hal tanpa persetujuan Pencipta atas ahli warisnya, yang berdasarkan Pasal 55 berupa meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada ciptaan itu; mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya; mengganti atau mengubah judul Ciptaan; dan mengubah isi Ciptaan.

2) Pelanggaran Hak Ekonomi, yaitu pelanggaran karena mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan tanpa ijin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. (Pasal 56 ayat (1) UUHC)

Terhadap pelanggaran baik terhadap Hak Moral maupun Hak Ekonomi yang mereka miliki, Pencipta atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan. Gugatan-gugatan atas pelanggaran Hak Cipta tersebut dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.

Akan tetapi berdasarkan Pasal 66 UUHC, meskipun pemegang Hak Cipta telah mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta yang terjadi, hal ini tidak menghilangkan hak negara untuk mengajukan tuntutan pidana atas pelanggaran Hak Cipta tersebut.

2. Pelanggaran Hak Cipta dalam Media Internet yang dilakukan oleh Pengguna Layanan PJI

Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan terutama yang melanggar hak ekonomis pemegang Hak Cipta antara lain adalah berupa :

a. Perbanyakan Ciptaan

Jenis ciptaan yang paling banyak dilbuat perbanyakkannnya oleh pengguna layanan PJI adalah buku, program komputer, karya tulis lainnya, lagu atau musik, fotografi, dan sinematografi. Teknologi internet berupa MP3 (Moving Picture Experts Group layer 3) yang dikembangkan oleh situs web Napster telah memungkinkan perbanyakkan rekaman musik menjadi semakin mudah. Teknologi ini telah memampukan terjadinya pertukaran file-file musik antar komputer para pengguna internet. Selain itu tidak tertutup kemungkinan dalam situs web yang ditempatkan dalam server suatu PJI berisi ciptaan-ciptaan milik orang lain yang melanggar Hak Cipta.

b. Pengumuman Ciptaan

Penempatan suatu ciptaan tanpa ijin pencipta atau pemegang hak ciptanya dalam suatu situs web dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dari pencipta atau pemegang Hak Cipta atas ciptaan tersebut. Tindakan penempatan suatu ciptaan dalam suatu situs web dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk pengumuman, karena dengan ditempatkan dalam suatu situs web, semua orang yang mengakses situs tersebut dapat melihat ciptaan tersebut.

3. Tanggung Jawab PJI terhadap Perlanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Pengguna Layanannya

a. Tanggung Jawab PJI terhadap Tuntutan Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Terhadap pelanggaran yang diperbuat oleh pengguna layanannya, PJI dapat saja memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana UUHC. Meskipun seandainya PJI tidak mempunyai kehendak untuk melakukan pelanggaran tersebut, karena hanya memberikan layanan akses internet kepada para penggunanya, tetapi PJI dapat saja dianggap memenuhi unsur sengaja sebagai kemungkinan, terutama apabila setelah PJI mendapatkan pemberitahuan dari pemegang Hak Cipta bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pengguna layanan PJI, pemberitahuan tersebut diabaikan oleh PJI. Tindakan PJI tersebut yang tidak menghentikan terjadinya pelanggaran meskipun telah mengetahui adanya pelanggaran tersebut dapat menjadikan PJI dianggap sengaja melakukan pelanggaran Hak Cipta.

Selain itu PJI dapat juga dianggap turut serta melakukan tindak pidana bersama-sama, apabila pasal pelanggaran yang dikenakan kepada PJI dihubungkan dengan Pasal 55 tentang penyertaan. Menurut Pasal 55 KUHP seseorang yang memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dapat dianggap sebagai pelaku pidana.

Selain itu, terhadap layanan PJI lainnya seperti web hosting, dapat juga menjadikan PJI dengan sengaja melakukan pelanggaran apabila ia ikut menentukan isi dari informasi yang dimasukkan dalam suatu situs web

b. Gugatan Perdata Pelanggaran Hak Cipta

PJI dapat saja dianggap melakukan pelanggaran Hak Cipta yang diatur dalam Pasal 55 dan 56 meskipun pelanggaran itu sebenarnya dilakukan oleh pengguna layanannya. Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, unsur kesalahan yang terdapat dalam pebuatan melanggar hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata mencakup semua gradasi kesalahan dari “sengaja” sampai dengan “lalai”.[16] Tindakan PJI yang lalai mengambil langkah pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran yang menggunakan layanannya dapat menjadikan PJI bertanggung jawab karena kelalaiannya tersebut. Demikian pula halnya apabila PJI lalai memberikan tanggapan terhadap adanya pemberitahuan mengenai pelanggaran Hak Cipta yang terjadi. Selain itu jika dihubungkan dengan Pasal 1366 KUHPerdata, maka PJI yang lalai ini harus bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hati.[17]

F. PERLU TIDAKNYA PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PJI TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PENGGUNA LAYANANNYA

Oleh karena dari segi teknis PJI sebenarnya tidak dapat melakukan tindakan monitoring atau penyensoran terhadap setiap informasi yang masuk ke dalam jaringannya, khususnya bagi PJI yang hanya menyediakan akses internet saja, maka penulis berpendapat perlu adanya pembatasan tanggung jawab PJI terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga ini. Seandainya tindakan monitoring dapat dilakukan, tindakan tersebut juga tidak akan terlalu bermanfaat mengingat PJI akan menemui kesulitan untuk menentukan apakah suatu informasi melanggar hak cipta seseorang atau tidak. Sampai saat ini tidak ada suatu database yang lengkap yang berisi mengenai ciptaan-ciptaan yang ada yang masih dilindungi oleh undang-undang, terutama berdasarkan UUHC, Hak Cipta lahir otomatis sejak karya tersebut diciptakan oleh karenanya tidak perlu didaftarkan.

Selain itu seandainya PJI mampu mengidentifikasikan bahwa suatu karya merupakan Hak Cipta orang lain, PJI kembali akan menemui kesulitan untuk menentukan apakah pengumuman dan perbanyakkan ciptaan tersebut telah mendapatkan ijin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta-nya atau tidak, serta apakah tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakan yang tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta atau tidak.

Ketentuan mengenai pembatasan tanggung jawab PJI, sebaiknya mengatur bahwa PJI tidak akan bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta jika :

a. PJI hanya menyediakan akses internet saja;

b. PJI tidak mengetahui adanya pelanggaran Hak Cipta dan tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari pelanggaran tersebut;

c. PJI telah mengambil tindakan pencegahan untuk membatasi terjadinya pelanggaran Hak Cipta; dan

d. PJI segera memblokir atau memutuskan layanannya segera setelah menerima pemberitahuan dari pemegang Hak Cipta.

Pembatasan tanggung jawab ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, baik bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, PJI maupun konsumen pengguna internet. Pembatasan tanggung jawab ini diharapkan dapat membuat PJI lebih mengembangkan potensi internet demi kepentingan semua orang. Pembatasan ini tidak berarti menjadikan PJI lepas tanggung jawab sama sekali. PJI yang dianggap membantu terjadinya pelanggaran atau lalai mengupayakan tindakan preventif saja dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

G. HAL-HAL YANG HARUS DIANTISIPASI OLEH PENYELENGGARA JASA INTERNET DI INDONESIA TERHADAP GUGATAN PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM MEDIA INTERNET

Agar terhindar dari gugatan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya, menurut penulis ada 2 (dua) hal penting yang harus dilakukan oleh PJI, yaitu:

1. Membuat Ketentuan Layanan (Terms of Condition) mengenai Pembatasan Tanggung Jawab.

Pembatasan tanggung jawab ini antara lain berisi mengenai antara lain :

a. Bahwa PJI tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian pelanggan atau pihak ketiga yang timbul akibat penggunaan layanan PJI yang bukan diakibatkan oleh PJI. (untuk layanan akses internet)

b. Bahwa PJI tidak bertanggung jawab atas isi dari situs pelanggan yang ditempatkan dalam server PJI baik sebagian maupun seluruhya dan PJI tidak bertanggung jawab atas kerugian dalam bentuk apapun yang diderita pelanggan maupun pihak ketiga lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, kehilangan informasi yang disebabkan oleh hal-hal yang terjadi karena penggunaan layanan ini yang bukan diakibatkan oleh PJI. (untuk layanan web hosting)

Pembatasan tanggung jawab ini harus dibuat dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai Ketentuan Pencantuman Klausula Baku khususnya tentang larangan untuk menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Oleh karena itu pembatasan tanggung jawab tersebut hanyalah ditujukan bagi pelanggaran yang disebabkan oleh pihak lain, bukan PJI itu sendiri, maka menurut penulis hal ini tidak menyalahi ketentuan mengenai pencantuman klausula baku.

2. Mengembangkan Prosedur Pemblokiran atau Pemutusan Layanan yang Tepat.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, baik PJI, pelanggannya maupun pemegang Hak Cipta. Prosedur yang harus diterapkan antara lain adalah :

a. Pemegang Hak Cipta yang mengetahui bahwa terjadi pelanggaran Hak Cipta dalam layanan PJI dan mengehendaki agar dilakukan pemblokiran atau pemutusan layanan tersebut harus menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran yang terjadi disertai dengan bukti kepemilikan Hak Cipta, dan ciptaan yang dilanggar;

b. Atas dasar pemberitahuan tersebut PJI akan memberitahukan pengguna layanannya akan adanya pemberitahuan itu;

c. Sebelum melakukan pemblokiran atau pemutusan layanannya, PJI memberikan hak kepada penggunanya yang diduga telah melakukan pelanggaran Hak Cipta itu untuk memberikan jawaban atas pemberitahuan dari pemegang Hak Cipta;

d. Apabila tidak ada jawaban lebih lanjut, maka PJI berhak untuk melakukan pemblokiran atau pemutusan layanannya kepada pengguna yang bersangkutan.

e. Bahwa apabila ada keluhan dari pihak ketiga yang dapat membuktikan bahwa pengguna layanannya tersebut melakukan pelanggaran hukum yang merugikan pihak tersebut maka PJI berhak untuk memberitahukan identitas pengguna layanannya kepada pihak tersebut atau pihak kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya prosedur yang jelas ini diharapkan terciptanya keseimbangan antara hak pemegang Hak Cipta untuk melindungi Hak Ciptanya serta hak PJI untuk tidak dimintakan pertanggungjawabannya atas pelanggaran yang tidak dilakukannya. Ketentuan ini juga dapat menghindarkan PJI untuk dianggap turut serta membantu melakukan pelanggaran serta menyembunyikan pelaku pelanggaran.

H. Kesimpulan

Dari uraian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut bahwa berdasarkan UUHC, maka PJI dapat dianggap turut bertanggung jawab atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya karena ketentuan yang ada memberikan peluang untuk menjadikan PJI sebagai turut serta melakukan tindak pidana pelanggaran Hak Cipta maupun dianggap melanggar Hak Cipta sehingga dapat digugat secara perdata untuk mendapatkan ganti kerugian.

Penulis berpendapat sama halnya dengan beberapa negara yang telah mengeluarkan undang-undang untuk membatasi tanggung jawab PJI tersebut, Indonesia perlu juga mengeluarkan peraturan yang memberikan pembatasan tanggung jawab PJI atas pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengguna layanannya oleh karena secara teknis PJI tidak mampu mengawasi seluruh kegiatan yang terjadi di dalam jaringannya. Selain itu PJI juga akan sulit untuk menentukan apakah suatu informasi melanggar hak cipta seseorang atau tidak. Apabila PJI dibebani tanggung jawab penuh, maka PJI akan mengambil tindakan pencegahan berupa screening atau monitoring setiap kegiatan para penggunanya yang membawa dampak baru bagi PJI yakni pelanggaran privasi dan kebebasan memperoleh informasi.

Pembatasan tanggung jawab PJI tersebut pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi PJI dan pemegang Hak Cipta dengan memberikan perlindungan yang seimbang bagi kedua belah pihak sehubungan dengan adanya pelanggaran Hak Cipta dalam dunia internet.

Agar dapat terhindar dari gugatan pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pihak ketiga, maka tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh PJI antara lain adalah menentukan pembatasan tanggung jawab PJI terhadap pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh setiap pengguna jasanya yang dituangkan dalam Ketentuan Pelayanan atau perjanjian penggunaan layanan antara PJI dengan konsumennya dan mengembangkan prosedur pemblokiran dan pemutusan layanan yang tepat.

[1]Penyelenggara Jasa Internet Internet Service Provider (ISP) adalah suatu perusahaan yang menjual akses ke internet dan beberapa layanan online lainnya. (Lihat Michael Chissick dan Field Fisher Waterhouse, Internet Law A Practical Guide for Business, (London: FT Media & Telecoms, 1997), hal. 94).

[2]Suatu portal adalah situs web yang mengumpulkan dan mengorganisasikan informasi mengenai isi dari situs web lainnya sehingga pengguna dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang dikehendaki.

[3]Timothy D. Casey, ISP Liability Survival Guide: Strategies for Managing Copyright, Spam, Cache and Privacy Regulations,” (New York: Wiley Computer Publishing, 2000), hal. xv-xvi.

[4]Abu Bakar Munir, Cyber Law Policies and Challenges, (Kuala Lumpur: Malayan Law Journal Sdn. Bhd-Butterworths Asia, 1999), hal. 79-80.

[5]Matthew V Pietsch, “International Copyright Infringement and The Internet: An Analysis of The Existing Means of Enforcement,” Hastings Communications and Entertaninment Law Journal (Winter 2002) : 290.

[6]Abu Bakar Munir, op. cit., hal. 80-81.

[7]Mark Konkel, “Internet Indecency, International Censorship, and Service Providers’ Liability,” New York School Journal of International and Comparative Law (2000) : 453.

[8]Dan McDonald, “ISP Liability in Singapore: Lessons For Canada?,” http://www.murdoch.edu.au/ elaw/issues/v9n1/mcdonald91_text.html

[9]Stephen Fraser, “The Copyright Battle: Emerging International Rules and Roadblocks on The Global Information Infrastructure.” John Marshall Journal of Computer and Information Law (Summer 1997) : 800.

[10]Peter Brown, “Avoiding Copyright Infringement: Liability on the Internet,” Practising Law Institute Patents, Copyrights, Trademarks and Literary Property Course handbook Series PLI Order No. G0-00PS (2 September 2001) : 164-165.

[11]Jeffrey Morgan, ISPs Held Liable Under Foreign Laws, but New Legislation May Limit That Exposure, http://www.haledorr.com/publications/pubsdetail.asp?ID=112436122001.

[12]Kamiel Koelman dan Bernt Hugenholtz, “Online Service Provider Liability for Copyright Infringement.” Makalah disampaikan dalam Workshop on Service Provider Liaiblity, Genewa, 9-10 Desember 1999, hal. 13, http://www.wipo.org/eng/meetings/1999/osp/doc/osp_lia1.doc. Lihat juga M. Dellebeke, ed., Copyright in Cyberspace, ALAI Study Days Amsterdam, 4—8 June 1996, Amsterdam, Cramwinckel 1997, Hal. 139.

[13]Jeffrey Morgan, loc. cit.

[14]Andy Y. Sun, “Beijing Appeal Court Ruled on A major Case: Copyright Liability for Internet Service Providers Determined”, APLI Update Vol. 1 (Januari 2000), http://apli.org/ftp/APLIUpdate1.pdf.

[15]Xavier Amadei, “Standards of liability for Internet Service Providers: A Comaprative Study of France and The United States With A Specific Focus On Copyright, Defamation, and Illicit Content,” Cornell International Law Journal. (November 2001-Februari 2002) : 205.

[16]Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 252-256. Lihat juga Hendra Tanu Admadja, op. cit., hal. 233-234.

[17]Pasal 1366 KUHperdata menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelaluiannya atau kurang hati-hatinya.”

PENCURIAN DALAM RUMAH TANGGA
Desita Sari S.H/ Hesti Setyowaty
09 Dec 2003, 12:48:20 WIB – pemantauperadilan.com

Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan. Namun demikian tidak semua fakta yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) harus dimasukan ke dalam surat dakwaan. KUHAP tidak mengatur bahwa surat dakwaan harus sesuai dengan BAP. Pada akhirnya dalam menyusun surat dakwaan, JPU tidak semata-mata merujuk kepada BAP saja, melainkan juga harus melihat bukti-bukti yang mendukung agar suatu fakta dalam BAP dapat dimasukan ke dalam surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Fakta yang diajukan dalam surat dakwaan inilah yang nantinya akan diuji kebenarannya dalam persidangan. Dalam kasus ini, akan dilihat bahwa ketidaksesuaian antara BAP dengan surat dakwaan dan bukti-bukti pendukung merupakan hal signifikan yang akan mempengaruhi kualitas dari pembuktian itu sendiri. Lebih lanjut lagi, akan mempengaruhi kualitas pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.

POSISI KASUS

Kasus ini merupakan perkara pencurian dalam rumah tangga atas Terdakwa Susianti Hambali yang diadili berdasarkan aduan dari suaminya, saksi korban Anton Julius Darmawan (Anton). Posisi kasus disusun berdasarkan isi dari surat dakwaan JPU.

Perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2001, dimana Terdakwa datang ke rumah Anton di Puri Indah, sewaktu Ia sedang tidak ada di rumah. Yang ada di rumah pada saat itu hanya pembantu Anton yang bernama Karinten. Pada saat terjadinya perkara, status Terdakwa masih sebagai istri sah dari Anton, dimana belum ada putusan berkekuatan hukum tetap atas gugatan percerian yang diajukan Terdakwa. Namun demikian, Terdakwa dan suaminya telah pisah meja dan ranjang sejak tiga tahun yang lalu dan tidak tinggal serumah lagi. Karena status Terdakwa yang masih merupakan istri Anton, maka Karinten membiarkan saja Terdakwa masuk ke dalam rumah Anton.

Di dalam rumah, Terdakwa menyuruh Karinten untuk menurunkan barang-barang yang ada di loteng rumah berupa 1 buah kompor gas, 1 buah panggangan roti, 1 buah rice cooker, dan 1 buah panci dan membawanya kedalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa. Perbuatan itu dilakukan Terdakwa tanpa izin dari Anton. Sebelum meninggalkan rumah, Terdakwa sempat mengancam saksi Karinten agar tidak mengadukan perbuatannya pada Anton. Karinten baru memberitahukan kejadian tersebut pada tanggal 30 Maret 2002, saat ia hendak berhenti bekerja di rumah Anton. Atas pencurian tersebut, kerugian yang dialami Anton adalah sebesar Rp. 1,095,000,-.

Atas dakwaan tersebut, penasihat hukum Terdakwa mengajukan eksepsi dengan alasan surat dakwaan yang disusun dengan tidak cermat, jelas, dan lengkap. Namun majelis Hakim telah mengeluarkan putusan sela yang menolak eksepsi penasihat hukum, sehingga penuntutan dapat dilakukan. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa segala unsur perumusan delik telah terbukti, sehingga Terdakwa diputuskan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 362 jo 367 ayat 2 KUHP.

ANALISA

Analisa berikut didasarkan pada berkas putusan Pengadilan Jakarta Barat. Pengambilan putusan bersalah atas Terdakwa didasarkan pada pertimbangan telah terbuktinya segala unsur delik dalam pasal 362 jo 367 ayat 2 KUHP. Hal-hal yang akan dicermati dalam pembahasan putusan berikut adalah mengenai pemenuhan unsur-unsur dakwaan atas Terdakwa yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Dalam pembahasan unsur-unsur surat dakwaan berikut, pengertian “barang” mengacu kepada barang-barang sebagaimana disebut dalam surat dakwaan dan requisitor dan dalam putusan, yaitu kompor gas, panci, rice cooker, dan panggangan roti.

- Barang siapa

Unsur ini menunjukkan subyek atau pelaku dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian barang siapa adalah sama dengan “siapa saja”. Bila dihubungkan dengan pengertian pidana maka istilah ini memiliki pengertian “siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang secara yuridis dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya”.

Dalam putusannya, disebutkan sebagai salah satu pertimbangan bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dan dengan demikian memenuhi unsur ini.

- Mengambil suatu barang

Untuk memenuhi unsur ini, Terdakwa haruslah melakukan perbuatan mengambil suatu barang. “Mengambil” artinya barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya sewaktu perbuatan dilakukan, dan selesai ketika barang tersebut sudah berpindah tempat. Penguasaan atas barang inilah yang membedakan pencurian dengan penggelapan. Bila sewaktu perbuatan dilakukan barangnya telah berada dalam kekuasaan pelaku, maka perbuatan ini merupakan penggelapan. Dalam kasus, terdapat permasalahan mengenai wujud barang. Dalam surat dakwaan, requisitor, maupun putusan disebutkan bahwa barang yang diambil adalah kompor gas, panggangan roti, rice cooker, dan panci masing-masing satu buah. Dalam sidang pembuktian, hal ini dibenarkan oleh Terdakwa. Namun dalam BAP maupun keterangan saksi korban Anton dan saksi Karinten dalam persidangan dinyatakan bahwa barang yang diambil adalah dua buah rice cooker, dua buah juice tuister, satu buah coffee maker, dan sebuah magic jar.

Disini terdapat perbedaan mengenai apa yang diadukan oleh saksi korban Anton, keterangan Terdakwa, serta berkas-berkas surat dakwaan dan requisitor. Adapun barang yang disebutkan baik dalam BAP maupun surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi korban hanyalah 1 buah rice cooker. Sedangkan barang yang selebihnya adalah berbeda. Kompor gas, panggangan roti dan panci, dengan jumlah masing-masing satu buah, yang sebelumnya tidak pernah disebutkan dalam BAP maupun keterangan saksi korban justru dimasukan ke dalam surat dakwaan. Padahal untuk barang-barang tersebut tidak mempunyai bukti lain yang mendukung, baik dari keterangan saksi maupun tanda bukti nota pembelian. Sedangkan JPU sendiri mengajukan nota pembelian atas barang-barang sebagaimana disebutkan oleh saksi korban Anton sebagai barang bukti.

Dalam eksepsi maupun pleidooinya, Terdakwa melalui penasihat hukumnya mempermasalahkan hal ini, dan dengan demikian, dalam kedua berkas tersebut telah dinyatakan bahwa surat dakwaan disusun dengan tidak cermat karena ada kesalahan mengenai barang yang diambil. Selain itu, terdakwa juga mempermasalahkan tidak dihadirkannya barang-barang tersebut sebagai barang bukti, melainkan mengajukan nota pembelian –yang menurut terdakwa dapat dibuat dengan mudah- sebagai barang bukti. Atas permasalahan tersebut, dapat dinyatakan hal-hal demikian.

Berdasarkan KUHAP, surat dakwaan disusun atas dasar pelimpahan perkara dari penyidik. Pelimpahan tersebut mencakup pelimpahan tanggung jawab atas Tersangka dan pelimpahan hasil penyidikan yang dituangkan dalam BAP. Surat dakwaan disusun berdasarkan apa yang tertera dalam BAP; demikian juga dengan requisitor. Dalam hal ini, surat dakwaan telah disusun dengan fakta yang bertentangan dengan BAP. Berdasarkan hasil penyidikan yang dituangkan dalam BAP dinyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan atas rice cooker dan lain lain milik saksi Anton. Sedangkan dalam surat dakwaan dan requisitor terdakwa didakwa telah melakukan pengambilan atas kompor gas, dan lain lain milik saksi Anton. Terdakwa tidak didakwa melakukan pengambilan atas rice cooker dan lain lain. Dengan demikian, surat dakwaan telah disusun secara tidak cermat dan jelas, dan seharusnya dinyatakan batal demi hukum.

Namun eksepsi penasihat hukum yang menyatakan perbedaan tersebut telah ditolak oleh majelis hakim, sehingga hal ini tidak dapat dipermasalahkan lagi, dan pemeriksaan perkaranya harus dilanjutkan.

Dalam sidang pembuktian, Terdakwa menyatakan telah melakukan pengambilan atas barang sebagaimana dituduhkan dalam surat dakwaan dan requisitor. Namun dalam keterangannya, terdakwa tidak mengakui bahwa barang tersebut adalah milik saksi Anton. Saksi Anton dan saksi Karinten menyatakan Terdakwa telah melakukan tindakan pengambilan barang rice cooker dan lain lain milik saksi Anton, dimana barang yang dinyatakan telah diambil dalam kesaksiannya tersebut adalah berbeda dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan requisitor.

Dalam memutuskan perkara, hakim harus melihat kesesuaian unsur dakwaan dengan fakta yang didapat di persidangan. Karena dalam surat dakwaan Terdakwa didakwa melakukan pengambilan atas barang kompor gas dan lain lain, maka dalam sidang, Hakim seharusnya memperhatikan apakah keterangan saksi-saksi mendukung unsur dakwaan ini atau tidak. Berdasarkan alat-alat bukti yang tersedia, maka keterangan saksi Anton dan Karinten justru bertentangan dengan unsur dakwaan. Sedangkan keterangan Terdakwa dan BAP sebagai alat bukti petunjuk saling bersesuaian sehingga menguatkan unsur dakwaan. Tidak ada permasalahan dalam tindakan pengambilan, selain Terdakwa sendiri mengakui, keterangan saksi-saksi juga mendukung. Dalam persidangan, Terdakwa mengakui telah melakukan pengambilan atas suatu barang; dalam arti telah melakukan tindakan pemindahan atas suatu barang dari kedudukannya semula. Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dakwaan ini terbukti melakukan pengambilan barang.

Namun menurut kami, pertimbangan Hakim, berkaitan dengan barang yang diambil, memiliki kejanggalan. Dalam putusannya, Hakim memang menyatakan bahwa unsur ini telah terbukti berdasarkan pertimbangan bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan atas suatu barang yaitu rice cooker dan lain lain. Keterangan yang diterima adalah keterangan dari saksi-saksi, karena keterangan dari Terdakwa sendiri yang menyatakan jenis barang yang berbeda serta locus delicti yang berbeda meragukan dan tidak didukung bukti lain. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan isi surat dakwaan dan requisitor. Hakim menyatakan Terdakwa memenuhi unsur ini karena Terdakwa telah mengambil rice cooker dan lain lain, padahal yang didakwakan adalah mengambil kompor gas dan lain lain. Kata mengambil dan suatu barang tidak dapat dilihat berlainan. Menurut kami, unsur ini harus dilihat secara keseluruhan, dimana unsur ini menghendaki adanya pengambilan, yaitu pengambilan suatu barang yang tertentu. Dalam hal ini, jenis barang yang diambil perlu untuk disebutkan untuk memperjelas dakwaan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang. Tidak boleh hanya ditekankan pada telah terjadi pengambilan atas suatu barang, namun barangnya tidak tertentu.

Adapun menghadirkan barang yang dinyatakan telah dicuri sebagai barang bukti dapat memperkuat pembuktian. Namun dalam hal barang bukti tidak dapat dihadirkan sebagaimana dalam kasus ini, tidaklah menjadi persoalan. Yang dipertimbangkan dalam memutuskan bersalah atau tidaknya sesorang adalah keberadaan alat bukti, bukan barang bukti. Yang merupakan alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah alat-alat bukti sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 KUHP, yaitu: 1. Keterangan saksi; 2. Keterangan ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan terdakwa. Bila barang bukti diajukan, maka hanya akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti petunjuk, dan masih harus didukung oleh alat bukti yang lain.

Masalah perbedaan penyebutan obyek pencurian telah mengakibatkan banyak terjadi kesalahan dan kerancuan dalam pertimbangan putusan. Dalam setiap pertimbangan putusan, setiap hal yang berkaitan dengan obyek pencurian mengacu kepada barang-barang sebagaimana terdapat dalam BAP, yaitu rice cooker dan lain lain. Padahal dalam isi surat dakwaan yang juga disebutkan dalam putusan, dinyatakan Terdakwa telah melakukan pencurian atas barang kompor gas dan lain lain. Dengan demikian, hal-hal yang terdapat dalam putusan pun satu sama lain saling bertentangan.

- Sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Unsur ini menghendaki barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Barang yang tidak menjadi milik siapa-siapa (berada di alam/liar) tidak dapat dituduhkan telah diambil.

Dalam kasus, barang yang telah diambil (mengikuti surat dakwaan dan requisitor) adalah kompor gas dan lain lain, dimana barang-barang tersebut adalah milik saksi Anton. Oleh Terdakwa, dinyatakan barang tersebut bukan milik saksi Anton, melainkan milik kakaknya yang dipinjam oleh saksi Anton. Dengan demikian, Terdakwa tidak melakukan tindakan pencurian atas barang milik Anton karena barang tersebut bukan milik Anton.

Atas hal tersebut, berdasarkan teori hukum benda, dinyatakan bahwa hak milik atas benda bergerak berada pada penguasa dari benda tersebut. Karena benda-benda tersebut berada dalam penguasaan Anton (sebelum diambil), maka hak milik atas kompor gas dan lain lain ada pada Anton. Pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Ia tidak mengambil barang milik saksi Anton namun milik kakaknya tidak dapat dibenarkan. Terdakwa telah mengambil barang milik Anton, karena barang tersebut berada di rumah Anton; yang berarti penguasaan atas barang-barang tersebut ada pada Anton.

Pembuktian atas unsur ini didukung oleh keterangan saksi Anton, saksi Karinten, saksi Jenti Widjaja, dan bon pembelian sebagai alat bukti surat, yang menyatakan bahwa saksi Anton benar memiliki barang rice cooker dan lain lain, bukan kompor gas dan lain lain. Dengan demikian, secara formil unsur ini sebenarnya tidak terbukti, dimana tidak dibuktikan apakah barang yang diambil –yaitu kompor gas dan lain lain, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan requisitor- adalah milik saksi Anton atau bukan. Namun karena berada di bawah penguasaan saksi Anton, maka barang tersebut adalah milik saksi Anton, berdasarkan hukum yang berlaku.

Namun demikian, timbul permasalahan mengenai status kepemilikan atas benda tersebut. Terdakwa dan saksi Anton masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga segala hal yang disengketakan sesungguhnya masih merupakan harta bersama, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut.

- Dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak

Untuk memenuhi unsur ini, pengambilan tersebut harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki olehnya, dimana maksud untuk memiliki tersebut dilakukan dengan melawan hak. Yang dimaksud tindakan melawan hak/tanpa hak dalam hal ini adalah tindakan ini dilakukan oleh Terdakwa tanpa kekuasaan ataupun kewenangan apapun dari si pelaku untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam kasus, Terdakwa menyatakan tidak bermaksud memiliki barang-barang tersebut, melainkan akan dikembalikan kepada kakaknya. Dan dalam pertimbangannya, majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa memenuhi unsur ini karena tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Anton sewaktu mengambil barang-barang tersebut. Dengan demikian, tindakan Terdakwa telah dilakukan dengan melawan hak.

Terdakwa telah melakukan ‘memiliki’ barang; yang terbukti dengan tindakan Terdakwa memindahkan barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa sebelum diserahkan kepada kakaknya. Unsur ini menghendaki tindakan pemilikan atas barang yang dilakukan secara melawan hak. Berkaitan dengan status Terdakwa yang masih merupakan istri sah dari Anton, maka Terdakwa sesungguhnya masih memiliki hak atas barang-barang tersebut.

- Jika suami/istri yang telah diceraikan meja dan tempat tidur serta harta benda

Dalam pertimbangannya, majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan KUH Perdata, terdapat peraturan mengenai pisah meja dan tempat tidur yang membawa akibat tetap sahnya perkawinan namun tidak ada kewajiban untuk tinggal serumah.

Dalam hal ini, status perkawinan Terdakwa dengan saksi korban tidak hanya dilihat dari segi formil saja. Memang berdasarkan fakta formil, pada saat tindakan dilakukan, Terdakwa merupakan istri sah dari saksi Anton. Namun kenyataannya, pada saat itu mereka tidak lagi tinggal serumah, dan sedang berada dalam proses perceraian. Belum ada putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap atas status perkawinan mereka. Terdakwa dan saksi Anton merupakan orang yang tunduk pada UU No. 1 tahun 1974. Namun demikian, UU No. 1 tahun 1974 tidak mengenal lembaga ‘pisah meja dan tempat tidur’ sehingga pengaturan atas hal ini harus mengacu pada peraturan dalam KUH Perdata.

Dalam hal ini, penasihat hukum dalam eksepsi maupun pleidooinya telah mengatakan bahwa berdasarkan KUH Perdata, khususnya pasal 245, 237, 238, dan 239, pernyataan pisah meja dan tempat tidur ini harus dituangkan dalam suatu akta dan diumumkan sejelas-jelasnya. Suatu pasangan tidak cukup dianggap telah pisah meja dan tempat tidur hanya dengan kenyataan faktual bahwa mereka telah terpisah rumah. Berdasarkan hal ini, karena Terdakwa maupun saksi Anton tidak pernah membuat perjanjian sebelum perkawinan sebelumnya, maka ketiadaan putusan pengadilan mengenai pisah meja dan ranjang mengakibatkan harta yang dimiliki mereka masih merupakan harta bersama, dimana keduanya memiliki hak yang sama atas barang-barang yang dibeli selama perkawinan mereka. Jadi, walaupun secara faktual mereka telah terpisah rumah, namun secara hukum mereka masih memiliki harta bersama.

Adapun JPU mengutip pendapat R. Soesilo dalam bantahannya atas pendapat ini dimana dinyatakan oleh R. Soesilo bahwa bagi orang-orang yang tunduk pada KUH Perdata, berlaku peraturan mengenai ‘cerai maja makan’ yang berakibat perkawinan masih tetap, namun kewajiban suami istri untuk tinggal serumah ditiadakan. Perbuatan yang dilakukan oleh suami/istri yang memenuhi unsur delik pencurian tidak dihukum, kecuali bila ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan tersebut.

Kutipan ini sebenarnya menegaskan keharusan untuk mengacu pada KUH Perdata dalam kasus pencurian dalam lingkungan rumah tangga. Terdakwa dan saksi Anton tunduk pada KUH Perdata, sehingga dalam perkara ini mengacu pada ketentuan KUH PERDATA. Karena KUH Perdata tidak mensyaratkan adanya putusan pengadilan atas keadaan cerai meja dan tempat tidur, maka keadaan Terdakwa saat dilakukan pengambilan barang adalah masih sebagai istri sah dari Anton. Dengan demikian, pasal ini tidak dapat diberlakukan pada Terdakwa, karena mereka belum dapat dikatakan telah cerai meja dan tempat tidur, karena belum ada putusan mengenai hal tersebut. Bila tetap diberlakukan, maka unsur ‘sebagian atau seluruhnya milik orang lain’ dan ‘dengan maksud memiliki dengan melawan hak’ serta ‘suami istri yang telah cerai meja dan tempat tidur’ tidak terpenuhi, karena barang-barang yang dicuri merupakan barang milik Terdakwa sendiri.

UNSUR PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA TENTANG KEJAHATAN
YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG DAN BARANG
Desita Sari, S.H
28 Oct 2003, 10:28:06 WIB – pemantauperadilan.com

Putusan Pengadilan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak terbit begitu saja. Karena suatu putusan pengadilan lahir dari suatu proses yang panjang, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penyusunan surat dakwaan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan, hingga tahap putusan Mejelis Hakim itu sendiri. Semua proses tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Sehingga apabila terdapat kesalahan prosedur dalam salah satu tahapan, maka kesalahan tersebut akan mempengaruhi tahap yang lain. Penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum juga termasuk dalam hal ini. Surat dakwaan yang baik adalah surat dakwaan yang dibuat dengan lengkap, jelas, dan cermat sesuai pasal 143 ayat (2) KUHAP. Namun selain itu, sangat penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mendakwa terdakwa dengan pasal-pasal yang tepat. Bila tidak, maka kemungkinan untuk terbebasnya terdakwa sangat besar apabila Jaksa salah dalam menggunakan pasal yang didakwakan. Sangat disayangkan apabila hal itu terjadi, dimana semua bukti-bukti yang ada sangat mendukung. Hal ini penting mengingat Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan hukuman atas dakwaan pasal yang terpenuhi saja oleh para terdakwa.

Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor putusan 207/Pid/B/2003/PN.Jkt.Ut adalah sebuah putusan tentang tindak pidana mengenai kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan barang. Kejahatan dalam kasus tersebut dilakukan pada bulan Juli 2001 dan Agustus 2001 dimana terdakwa I Abraham Tariolah alias Abraham Pelauw alias Hampi, dan Terdakwa II Andreas Polhaupessy alias Andre, Junus Talepy dan Marthen Wusing alias Amstrong (perkara disidangkan tersendiri) merakit bahan peledak jenis bom bakar di rumah Abner Wemy Loupatty alias Berty Loupatty di Jl. Dr. Kayados Lorong Coker Rt. 006/ 05, Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Alat-alat yang dipergunakan antara lain adalah: 12 bal korek api; 1 karton obat nyamuk bakar; 0,5 Kg paku ukuran 10 cm; Pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm; Kawat bendrat, kawat las; Gergaji, palu; dan Mesin las Listrik.

Pembuatan bom rakitan/bom bakar tersebut dilakukan dengan cara mengikis belerang dan tiap-tiap batang korek api, menumbuk obat nyamuk bakar hingga halus, memotong pipa besi diameter 5 cm dan 6 cm dengan panjang masing-masing 12 cm, serta memotong paku ukuran 10 cm menjadi 4 cm. Kemudian belerang dan obat nyamuk bakar dicampur, sedangkan pipa besi yang satu dilipat ke dalam dilas dengan mesin las listrik dan pada badan pipa besi dilubangi sebagai tempat sumbu. Selanjutnya belerang dan obat nyamuk bakar dimasukkan ke dalam pipa besi yang telah disiapkan tersebut bersama-sama dengan potongan paku ukuran 4 cm sampai padat dan penuh kemudian ujung pipa besi tersebut dilipat ke dalam dan diikat dengan bendrat pada badan pipa besi yang telah dilubangi tersebut, sehingga terbentuklah sebuah bom rakitan/bom bakar. Dari pembuatan bom pada bulan Juni 2001 tersebut dihasilkan 60 buah bom rakitan/bom bakar. Sedangkan pada bulan Agustus 2001 dihasilkan 40 buah bom rakitan/bom bakar dan seluruhnya telah diserahkan kepada Abner Wemu Loupatty alias Berty Loupatty.

Kemudian pada bulan April 2002 dan bulan Mei 2002, saudara Abner Wemy Luoupatty selaku pimpinan kelompok Coker Kampung Kudamati Kota Ambon membagikan bom rakitan/bom bakar tersebut kepada Junus Tanalepy dan Marthen Wusing alias Amstrong untuk melakukan peledakan di Jl. Jan Paya Kota Ambon, serta penyerangan ke Desa Porto dan Desa Haria yang mengakibatkan tiga orang warga desa Haria meninggal dunia, yaitu Agustinus Latupeirisa, Agustinus Sarimole dan Pieter Manuhutu. (Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa Haria J.M Manuhutu, Nomor: 474/479 tanggal 20 Desember 2002); 1 orang warga Desa haria menderita luka berat yaitu Wellem Manuhutu (Visum Et Repertum No. 12. RSU/Vis.Et.Rep/2003 tanggal 4 Januari 2003 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johanis Paranua, RSU Saparua Maluku Tengah; 14 rumah penduduk desa Haria terbakar (BAP TKP tanggal 9 Mei 2002, dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik IPDA Pol. Edya Akihari pada Polsek Saparua. Data diambil dari berkas perkara oleh atas nama Terdakwa Marthen Wusing Amstrong dan Terdakwa Junus Tanalepy).

Penyerangan ke Desa Porto dan Desa Haria serta peledakan bom di Jl. Jan Pays Kota Ambon pada bulan April 2002 sebagaimana dilaporkan dalam BAP Laboratorium, mempergunakan bahan peledak jenis bom bakar yang dirakit oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak Nomor Lab: 580/BHF/2002 tanggal 22 Nopember 2002 dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Wahyu Marsud. M.Si, Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 69100379, PS. Kepala Unit Kimia Forensik pada Lab. For. Polri Cabang Makassar dan Rahmad Saleh,Pangkat Brigadir Polisi Dua Nrp. 77060810, Bintara Unit Balmetfor pada Lab. For. Cabang Makassar.

Adapun tujuan para terdakwa membuat dan merakit bahan peledak tersebut adalah untuk menjaga Kampung Kudamati Kota Ambon dari serangan masyarakat muslim. Namun pembuatan bom tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian RI.

Dalam persidangan ini, terdapat tiga orang saksi, dimana ketiganya adalah sebagai Terdakwa dalam persidangan yang terpisah, yaitu:

1. Saksi Abner Wemy Loupatty alias Berty Luopatty

2. Saksi Marthen Wusing alias Amstrong

3. Saksi Junus Tanalepy

Keterangan para saksi ini pada intinya adalah bahwa mereka menyangkal semua keterangan yang mereka berikan dalam BAP ditingkat Penyidikan dimana dalam BAP tersebut memuat pengakuan mereka terhadap semua perbuatan yang mereka lakukan. Namun semua keterangan di BAP tersebut mereka tolak, dimana menyatakan bahwa Terdakwa I dan II bukanlah anggota Kelompok Coker; para saksi tidak mengetahui siapa pelaku peledakan tersebut, bahwa kegiatan kelompok Coker adalah kebaktian dan vokal grup; saksi bersama para terdakwa menjaga kampung tersebut dengan tangan kosong, bahwa mereka tidak tahu siapa yang mebuat bom dan tidak benar para terdakwa yang membuat bom. Alasan mereka menyangkal semua keterangan yang mereka berikan di BAP adalah karena mereka mendapat tekanan dan paksaan dari Penyidik sehingga mereka terpaksa mengakui apa yang mereka tidak ketahui. Keterangan dari ketiga saksi ini dibenarkan oleh Terdakwa.

Selain saksi yang sudah tersebut sebelumnya, dalam persidangan ini terdapat dua orang saksi yang bertindak sebagai Penyidik, yang memeriksa para saksi dan Terdakwa, yaitu:

1. Saksi Jonas Latuheru (saksi Verbalisan)

2. Saksi Helmi Huwai (saksi Verbalisan).

Keterangan kedua saksi ini adalah bahwa saksi adalah anggota Polisi yang memeriksa para saksi, dimana pada waktu pemeriksaan para saksi didampingi pengacaranya tanpa ada kekerasan ataupun pemukulan, dibaca dan ditandatangani oleh para saksi dan terdakwa tanpa adanya tekanan dan ancaman serta pemukulan. Keterangan dari saksi ini disangkal oleh Terdakwa.

Dalam perkara ini, terdapat saksi A de Charge, yaitu Saksi Junus Luhulima dimana dia menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui apa kegiatan terdakwa I dan II, dan saksi mengetahui bahwa para terdakwa disuruh menandatangani dan saksi tidak mengetahui apa yang ditandatangani oleh para terdakwa, dan saksi tidak mengetahui para terdakwa membuat bom. Kemudian, dalam persidangan ini baik Terdakwa I (Abraham Tariola alias Abraham Pelauw alias Hampi) maupun Terdakwa II (Andreas Polhaupessy alias Andre) di depan persidangan menyatakan bahwa mereka menyangkal semua keterangan di BAP, dimana menyatakan bahwa mereka tidak mengakui semua barang bukti yangdiajukan di persidangan, dan mereka mengaku bahwa mereka tidak pernah membuat bom, dan mereka tidak pernah membaca BAP karena tidak diizinkan. Semua keterangan dalam BAP di tingkat penyidikan mereka sangkal karena keterangan tersebut dilakukan dengan adanya tekanan, kekerasan dan pemukulan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap para Terdakwa, sehingga para saksi tidak tahan lagi terhadap penyiksaan, yang bisa mereka lakukan ialah hanya membenarkan kemauan dan keinginan penyidik.

Adapun barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini adalah: 1 buah bom rakitan; 6 buah potongan paku; 7 buah lempengan/serpihan besi; 1 lembar foto sepeda motor Vespa; 1 lembar foto becak.

Analisa:

Analisa ini didasarkan atas berkas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam hal ini, pokok bahasan yang kami sorot dalam Putusan Pengadilan ini adalah:

1. Berkaitan dengan saksi Mahkota, dihubungkan dengan penyangkalan BAP di Persidangan;

2. Berkaitan dengan pembuktian;

3. Berkaitan putusan Majelis Hakim.

1. Berkaitan Dengan Saksi Mahkota Dihubungkan Dengan Penyangkalan BAP Tingkat Penyidikan Oleh Para Saksi Dan Para Terdakwa Di depan Persidangan.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menolak eksepsi dari penasehat hukum terdakwa yang tidak setuju adanya saksi Mahkota berdasarkan adanya Putusan MA RI No. 381K/PID/1995 dalam perkara pembunuhan Marsinah, dan dimana menurut mereka perkara ini hanyalah berlandaskan pada alat bukti dari saksi mahkota saja adalah sudah tepat. Dalam hal ini, adanya saksi Mahkota dalam perkara ini adalah karena adanya tindak pidana penyertaan. Saksi mahkota merupakan istilah yang diberikan kepada salah seorang tersangka atau terdakwa yang dimintai keterangan sebagai saksi terhadap perkara lain yang sebenarnya ia lakukan bersama-sama. Hal tersebut merupakan kewenangan Jaksa untuk memecah perkara tersebut dalam sidang yang terpisah, sehingga tiap-tiap terdakwa tidak diajukan bersama-sama namun diajukan secara terpisah yaitu sendiri-sendiri.

Dengan demikian, tiap-tiap pelaku dapat dimintai keterangan sebagai saksi terhadap perkara yang sedang diperiksa. Kemudian, dalam perkara ini minim alat bukti keterangan saksi selain saksi mahkota, yang dapat membuktikan perbuatan dari masing-masing terdakwa. Yang ada hanyalah keterangan para terdakwa dan alat bukti surat. Namun kedua alat bukti ini mempunyai kelemahan, karena keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan untuk dirinya sendiri (pasal 189 ayat (3) KUHAP), sehingga keobjektifannya adalah sangat meragukan. Demikian pula dengan alat bukti surat yang ada, hanyalah membuktikan akibat-akibat dari adanya peledakan-peldakan dan penyerangan-penyerangan yang ada, sehingga kurang membuktikan perbuatan para terdakwa.

Untuk itulah Majelis Hakim dalam hal ini berusaha untuk mendapatkan keterangan dari para saksi Mahkota yang ada, yaitu Junus Tanalepy, Marthen Wusing alias Amstrong dan Abner Wemy Loupatty alias Berty Loupatty.

Disamping itu, menurut kami, adalah tidak tepat bagi Penasehat Hukum dalam eksepsinya jika keberadaan saksi mahkota dalam perkara ini dikaitkan dengan Putusan MA RI no. 381K/PID/1995 dalam perkara pembunuhan Marsinah. Karena dalam kedua perkara ini terdapat banyak perbedaan, dimana pada kasus Marsinah tersebut terdapat bukti yang nyata akan adanya penyiksaan dan tekanan yang dilakukan oleh aparat Penyidik pada waktu pembuatan BAP, kemudian dalam kasus Marsinah tidak terdapat delik penyertaan. Selain itu, jika melihat dari akibat perbuatan pelaku, hanya terdapat satu orang korban saja, yaitu (almh) Marsinah.

Namun jika melihat dalam perkara ini, tidak terdapat bukti yang nyata bahwa para saksi dan para terdakwa mendapat kekerasan dan penyiksaan dalam pembuatan BAP tersebut. Kemudian terdapat delik penyertaan dalam perkara ini, serta jika melihat akibat dari perbuatan pelaku, perbuatan pelaku mendatangkan banyak korban jiwa dan juga barang yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Sehingga adalah sangat riskan bagi hakim untuk tidak menggunakan saksi mahkota dalam perkara ini, karena para terdakwa dapat lepas begitu saja mengingat kerugian yang diderita oleh banyak pihak. Untuk itu adalah tepat bagi Mejelis Hakim dalam menolak eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menolak keberadaan saksi Mahkota dalam persidangan ini.

Namun sebagaimana kita ketahui, dalam persidangan ini, semua saksi dan para terdakwa menyangkal dan menolak semua keterangan yang mereka berikan dalam BAP tingkat Penyidikan di depan persidangan. Untuk itu, menurut kami, Majelis Hakim haruslah meneliti terlebih dahulu apakah alasan penyangkalan BAP tersebut di persidangan adalah merupakan alasan yang tepat menurut hukum atau tidak.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan adanya penyangkalan seluruh keterangan yang ada dalam BAP tingkat Penyidikan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan para saksi di depan persidangan adalah menjadi hal yang penting dalam persidangan ini, dimana mereka melakukannya karena keterangan dalam BAP tersebut diberikan dengan adanya tekanan dan paksaan dari Penyidik. Hal tersebut menyebabkan para saksi dan para Terdakwa tidak tahan lagi terhadap penyiksaan, hingga akhirnya yang bisa mereka lakukan adalah hanya membenarkan kemauan dan keinginan dari Penyidik. Maka berdasarkan pasal 163 KUHAP, menurut Majelis Hakim, yang menjadi persoalan adalah apakah pencabutan keterangan saksi dan terdakwa dipandang beralasan menurut hukum atau tidak?

Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan BAP yang dilakukan oleh para Terdakwa dan para saksi adalah tidak beralasan dan karenanya harus dikesampingkan, dimana adanya alasan penyiksaan dan tekanan dipandang tidak terbukti pada diri para saksi dan para Terdakwa, serta para saksi yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas lain mempunyai kepentingan yang kental terhadap proses persidangan atas perkaranya masing-masing, sehingga memberikan keterangan yang saling menguntungkan satu sama lain diantara mereka. Kemudian, Majelis Hakim berpedoman pada Yurisprudensi tetap MARI antara lain dalam putusan No. 6 K/Kr/1961, putusan No. 44 K/Pid/1984 memuat ke dalam hukum bahwa: pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa (vide M. Yahya Harahap, S.H. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II Halaman 850 s/d 861).

Kami sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam hal ini, karena jika melihat pada kedudukan para saksi dan juga para terdakwa dimana para saksi merupakan juga terdakwa pada kasus yang sama namun pada persidangan yang terpisah, maka penyangkalan BAP yang dilakukan oleh para saksi dan para terdakwa adalah merupakan suatu bentuk taktik mereka untuk saling memberikan keterangan yang menguntungkan. Sehingga adalah tepat apabila Majelis Hakim mempergunakan BAP di tingkat Penyidikan sebagai alat bukti, bukan keterangan para saksi dan para terdakwa di depan persidangan. Hal ini tepat karena BAP tersebut dapat menjadi merupakan alat bukti yang sah (alat bukti surat). Menurut Yahya Harahap, keterangan terdakwa di luar sidang pengadilan juga dapat dijadikan sumber petunjuk, dengan syarat adanya persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain (dalam hal terdakwa lebih dari satu orang). Keterangan yang dapat diklasifikasikan sebagai keterangan Terdakwa di luar sidang, yaitu:

a. Keterangan yang diberikan dalam penyidikan;

b. Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan (BAP);

c. Serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

Sehingga keterangan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat.[1]

Dengan demikian, menurut kami, BAP di tingkat penyidikan tersebut adalah merupakan alat bukti surat, karena memang BAP Terdakwa tersebut dibuat di tingkat Penyidikan sebagai BAP dan ditandatangani oleh Penyidik dan Terdakwa, dimana dalam hal ini terdapat dua buah BAP dari terdakwa I dan Terdakwa II dimana keduanya adalah saling berkesesuaian dan mendukung, dan ditambah lagi dengan adanya keterangan saksi verbal lisan, yaitu dua orang aparat penyidik yang menyatakan bahwa BAP tersebut ditandatangani oleh para Terdakwa tanpa adanya tekanan dan kekerasan. Sehingga dengan demikian, BAP Terdakwa tersebut adalah merupakan alat bukti surat yang sah. Sehingga tetap dapat dijadikan alat bukti walaupun disangkal oleh para Terdakwa di depan persidangan.

Berkaitan dengan nilai keterangan pengakuan terdakwa yang diberikan dalam penyidikan yang kemudian dicabut kembali oleh para terdakwa dan para saksi mahkota, maka menurut Yurisprudensi MA No. 177K/Kr/1965, maka keterangan semacam ini dapat dipergunakan hakim sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa. Putusan tersebut menegaskan: “Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka Polisi dan Jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa”. Dengan demikian, pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dengan mengesampingkan keterangan para saksi dan para Terdakwa di persidangan yang menyangkal keterangan yang mereka berikan dalam BAP sudah tepat.

2. Berkaitan dengan Pembuktian.

Dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, yaitu pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/ 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan dakwaan Kedua, yaitu pasal 187 ke-3 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP adalah tidak terbukti. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa Dakwaan Kedua tidak terbukti pada unsur perbantuan sesuai pasal 56 ayat (1) KUHP, dimana menurut Majelis, tidak terdapat salah satu alat bukti maupun petunjuk yang mengarah kepada adanya keterlibatan para terdakwa dalam perbuatan peledakan-peledakan dan penyerangan seperti yang diuraikan JPU dalam surat dakwaannya.

Menurut kami, untuk mengetahui apakah terhadap Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua terbukti atau tidak, maka perlu diuraikan semua unsur dari kedua dakwaan tersebut.

Dakwaan Kesatu: pasal 1 ayat (1) UU no. 12/Drt/ 1951 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur-unsur:

- barang siapa;

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi. Kami sependapat dengan Majelis Hakim, karena yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum, para pelaku, yaitu terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, dalam hal ini adalah Terdakwa Abraham Tariola alias Abraham Pelauw alias Hampi dan Terdakwa II Andreas Polhaupessy alias Andre. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi, karena unsur ini adalah bersifat alternatif dimana salah satu elemen unsur dipandang terbukti, dengan fakta sebagai berikut:

1. Keterangan dari Yunus Tanalepy alias Unu menerangkan bahwa pada bulan Juli dan bulan Agusutus 2001 bertempat di dalam ruang tamu rumah Berty Loupatty di Lorong Coker RT. 006/05 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, ia bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta Marthen Wusing membuat bom rakitan/bom bakar sebanyak 100 buah.

2. Keterangan Marthen Wusing pada pokoknya adalah bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2001 di rumah Berty Loupatty saat itu membuat bom sebanyak 100 buah, 60 buah diantaranya dibuat pada bulan Juli dan 40 buah dibuat dalam bulan Agustus 2001. Bom yang dibuat saat itu adalah bom rakitan atau bom bakar.

3. Menurut Marthen Wusing bahan-bahan yang digunakan adalah korek api, obat nyamuk, paku berbagai ukuran, mesin las, kawat bendrat, palu gergaji serta pipa berbagai ukuran.

4. Keterangan saksi Bertu Loupatty menyatakan bahwa ia yang menyusuh dan memfasilitasi pembuatan bom tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.

5. Keterangan para Terdakwa yang juga menerangkan bahwa telah membuat bom atas perintah Berty Loupatty, terdakwa dibantu oleh Yunus Tanalepy dan Marthen Wusing.

Dengan adanya fakta tersebut, Mejelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi. Kami sependapat dengan Majelis Hakim, karena berdasarkan fakta-fakta yang ada yang diperoleh dari BAP, maka para terdakwa jelas terbukti membuat, menyerahkan suatu bahan peledak yaitu bom rakitan/bom bakar sebagaimana yang didakwakan dalam unsur kedua ini.

- Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi, dimana menurut Majelis Hakim, syarat dari perbuatan “turut serta” adalah:

a. Adanya kerjasama yang erat antara satu pelaku dengan pelaku lain dalam mewujudkan kehendak tersebut;

b. Mereka harus melakukan seluruh unsur dari tindak pidana dimaksud.

Fakta-fakta yang menjadi bahan pertimbangan dari Majelis Hakim adalah:

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah diperintah oleh Ketua Coker Berty Loupatty untuk membuat bom rakitan sebanyak 100 buah dengan seluruh fasilitas dari Berty Loupatty;

2. Bahwa yang merakit bom adalah Terdakwa I, sedang sementara Terdakwa II membantu mempersiapkan material bom rakitan, yaitu mengikir belerang korek api, menumbuk obat nyamuk bakar serta memotong paku 10 cm menjadi 4 cm.

Dengan melihat fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi. Kami sependapat dengan Majelis Hakim dalam hal ini. Namun menurut kami, unsur-unsur dari turut serta yang dituliskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya adalah kurang lengkap pada unsur ke-2. Menurut kami, memang dalam perbuatan “turut serta” semua pelaku harus melakukan seluruh unsur dari tindak pidana tersebut, namun perlu pula ditambahkan bahwa pada perbuatan “turut serta” memang semua unsur delik tindak pidana yang dilakukan harus terpenuhi. Namun hal ini dapat dipenuhi baik oleh semua pelaku, atau hanya ada satu pelaku saja yang memenuhinya, atau masing-masing pelaku hanya memenuhi sebagian unsur delik, namun semua perbuatan dari semua pelaku tersebut membuat semua unsur delik menjadi terpenuhi karena kerja sama semua pelaku tersebut menghasilkan delik selesai.

Hal inilah yang seharusnya diuraikan dengan lengkap olah Majelis Hakim dalam pertimbangannya agar putusan yang dihasilkan dapat dimengerti oleh semua pihak dengan melihat kelengkapan pertimbangan dari Majelis Hakim. Dengan demikian, maka kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat bahwa Dakwaan Kesatu yaitu pasal 1 ayat (1) UU no. 12/Drt/1951 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dakwaan Kedua: Pasal 187 Ke-3 KUHP, jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

Unsur-unsur:

- barang siapa;

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi. Kami sependapat dengan Majelis Hakim, karena yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum, para pelaku, yaitu terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, dalam hal ini adalah Terdakwa I Abraham Tariola alias Abraham Pelauw alias Hampi dan Terdakwa II Andreas Polhaupessy alias Andre. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- dengan sengaja menimbulkan ledakan yang, jika karena perbuatannya tersebut diatas timbul bahaya bagi orang lain dan mengakibatkan mati;

Dalam pertimbangannya, Mejelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi, dengan pertimbangan bahwa terdapat fakta pembuatan bom sebanyak 100 buah untuk menjaga Kampung Kudamati dari serangan pihak muslim dan benar telah terjadi serangan ke Desa Soya, Porto dan Haria serta peledakan di Kota Ambon seperti di Jl. Jan Pays telah terbukti dan sudah menjadi pengetahuan umum tidak perlu dibuktikan lagi.

Kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim ini, karena unsur “dengan sengaja” dalam hal ini berarti dilakukan suatu tindakan yang terkategorikan sebagai tindak pidana tersebut secara sadar dan penuh kehendak. Kesengajaan dalam hukum pidana ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian

2. Kesengajaan dengan keinsyafan tujuan

3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan.

Dalam perkara ini, kami melihat bahwa kesengajaan yang ada pada diri para terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud. Hal ini mempunyai arti bahwa si pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya, dimana dia menyadari bahwa jika perbuatannya itu tidak dilakukan, maka akibat dari perbuatannya tersebut tidak akan terjadi. Dalam kasus ini jelas para terdakwa menyadari akan perbuatannya tersebut dimana mereka membuat/merakit bom rakitan/bom bakar yang secara jelas mereka mengetahui bahwa sebuah bom akan digunakan untuk meledakan sesuatu. Dan mereka melakukannya dengan sadar sebanyak 2 kali, yaitu pada bulan Juni 2001 dengan menghasilkan sebanyak 40 buah bom rakitan/bom bakar dan bulan Agusuts 2001 menghasilkan sebanyak 60 buah bom bakar/bom rakitan dimana seluruhnya telah diserahkan kepada Abner Wemy Luipatty alias Berty Loupatty. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” ini terpenuhi.

Kemudian dalam pembuktian unsur peledakan yang mengakibatkan bahaya bagi orang lain dan matinya orang, hal ini jelas terlihat dengan adanya alat bukti surat seperti: Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa Haria J.M Manuhutu, Nomor: 474/479 tanggal 20 Desember 2002 yang menerangkan bahwa pada penyerangan ke Desa Porto dan Desa Haria mengakibatkan 3 orang warga desa Haria meninggal dunia yaitu Agustinus Latupeirisa dan Agustinus Sarimole serta Pieter Manuhutu; Visum Et Repertum No. 12. RSU/Vis.Et.Rep/2003 tanggal 4 Januari 2003 dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johanis Paranua, RSU Saparua Maluku Tengah yang menerangkan bahwa satu orang warga Desa haria menderita luka berat yaitu Wellem Manuhutu; BAP TKP tanggal 9 Mei 2002, dibuat danditandatangi oleh Penyidik IPDA Pol Edya Akihari pada Polsek Saparua. Data diambil dari berkas perkara oleh a.n Tdw. Marthen Wusing Amstrong dan Tdw. Junus Tanalepy yang menerangkan bahwa 14 rumah penduduk desa Haria terbakar. Dengan demikian, unsur kedua ini adalah terpenuhi.

Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Mereka yang sengaja memberi bantuan pada kejahatan yang dilakukan.

Dalam pertimbangannya, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti, karena tidak ada satupun keterangan para saksi dan terdakwa yang mengungkap keterlibatan para terdakwa dalam peristiwa peledakan yang mengakibatkan jatuhnya beberapa korban jiwa tersebut, bahkan para terdakwa juga tidak ikut membantu pada waktu kejahatan tersebut dilakukan. Kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim ini, karena memang unsur membantu dalam pasal 56 ke-1 KUHP adalah tidak terbukti, karena dalam pasal ini, yang dapat dikenakan sebagai pembantu adalah mereka yang membantu pada waktu kejahatan tersebut dilakukan, sedangkan para terdakwa hanya membantu pada waktu sebelum kejahatan tersebut dilakukan yaitu dengan membuat bom rakitan/bom bakar pada bulan Juli dan Agustus 2001 dirumah Berty Loupatty sebanyak 100 buah, 60 buah diantaranya dibuat pada bulan Juli dan 40 buah dibuat dalam bulan Agustus 2001. Sedangkan peledakan yang diakibatkan oleh bom tersebut terjadi pada bulan April 2002 dan Mei 2002. Dengan demikian, unsur ini tidak terpenuhi.

Menurut kami, dalam hal ini, seharusnya para terdakwa dapat terbukti sebagai mereka yang “membantu” jika pasal yang digunakan adalah pasal 56 ke-2 KUHP, dimana pasal ini menyatakan bahwa mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dapat dihukum. Dalam perkara ini, jelas terbukti bahwa para terdakwa memberi sarana untuk dilakukannya kejahatan peledakan tersebut. Hal ini terbukti dari adanya fakta bahwa para terdakwa bersama-sama membuat bom rakitan/bom bakar di rumah Berty Loupatty sebanyak 100 buah, 60 buah diantaranya dibuat pada bulan Juli dan 40 buah dibuat dalam bulan Agustus 2001. Dalam hal ini, menurut kami Jaksa Penuntut Umum telah salah dalam menyusun pasal yang didakwakan.

3. Berkaitan dengan putusan Majelis Hakim.

Dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa I dan terdakwa II adalah secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu, yaitu pasal 1 ayat (1) UU No. 12/Drt/ 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I selama 11 tahun dan kepada terdakwa II selama 8 tahun penjara. Sedangkan terhadap Dakwaan Kedua, yaitu pasal 187 ke-3 KUHP jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHP, karena tidak terbukti, maka para terdakwa dibebaskan terhadap Dakwaan Kedua tersebut.

Menurut kami, karena dakwaan yang dibuat oleh JPU kepada para Terdakwa adalah dakwaan yang berbentuk kumulatif atau penggabungan (hal ini dinyatakan pula oleh Majelis Hakim dalam bagian putusan pengadilan), berdasarkan SE Jaksa Agung RI No: SE-004/J.A/11/1993 bagian V tentang Penyusunan Surat Dakwaan, maka pada dakwaan yang berbentuk kumulatif, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terpenuhi harus dinyatakan dengan tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dengan demikian, adalah tepat bagi Majelis Hakim dimana dalam pertimbangannya berpendapat bahwa hanya dakwaan Kesatu saja yang secara sah dan meyakinkan terbukti, maka para terdakwa hanya dikenakan pidana atas dakwaan Kesatu yang terbukti tersebut, yaitu 11 tahun penjara bagi terdakwa I, dan 8 tahun penjara bagi terdakwa II. Sedangkan para terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kedua, karena tidak semua unsur terpenuhi oleh para terdakwa dalam dakwaan kedua tersebut.

Namun yang menjadi pertanyaan kami adalah: apa pertimbangan Majelis Hakim yang menyebabkan para terdakwa dihukum dengan 11 tahun penjara bagi terdakwa I dan 8 tahun penjara bagi terdakwa II, padahal ancaman pidana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pidana mati untuk terdakwa I dan pidana penjara seumur hidup untuk terdakwa II, ditambah lagi pasal pada dakwaan Kesatu adalah memberikan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara maksimal 20 tahun. Dalam pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan bahwa hal-hal yang meringankan para terdakwa adalah bahwa para terdakwa belum pernah dihukum serta para terdakwa berlaku sopan selama di persidangan.

Menurut kami, hal ini tidak relevan untuk menjadikan hukuman pidana penjara yang dijatuhkan kepada para terdakwa menjadi sangat ringan dari pada ancaman hukuman sebenarnya yang terdapat dalam dakwaan Kesatu. Apalagi mengingat akibat dari perbuatan para terdakwa yang membuat situsi kota Ambon menjadi kacau balau dan sangat jauh dari kondisi aman, dimana banyak menimbulkan korban jiwa dan barang yaitu meninggalnya tiga orang warga desa Haria, satu orang warga Desa haria menderita luka berat serta terbakarnya 14 rumah penduduk warga desa Haria. Apakah Majelis Hakim tidak melihat akibat-akibat yang ditimbulkan oleh para terdakwa ini? Menurut kami, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya adalah tidak tepat dan kurang disertai pertimbangan-pertimbangan yang matang.

Selain itu, putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim adalah berkaitan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dimana tuntutan tersebut didasarkan dari surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Berkaitan dengan dakwaan Kedua yang tidak terbukti, menurut kami, dalam hal ini terdapat kesalahan pada Jaksa Penuntut Umum dalam mempergunakan pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua tersebut. Seharusnya Jaksa tidak mengunakan pasal 56 ke-1 KUHP, melainkan seharusnya adalah pasal 56 ke-2 KUHP. Dengan bebasnya para terdakwa dari Dakwaan Kedua dalam perkara ini, diharapkan menjadi sebuah pembelajaran bagi Jaksa untuk lebih cermat dan tepat dalam menggunakan pasal-pasal KUHP dalam surat dakwaannya, sehingga dapat menghindari kemungkinan bebasnya para terdakwa dimana secara logika dan dengan ditunjang bukti-bukti yang ada dalam proses persidangan seharusnya para terdakwa tersebut dapat dipidana.

[1] M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Cet-2 (Pustaka Kartini-Jkt, 1998), hal. 305.

ANALISA PUTUSAN NO. 83/PDT.G/2002/PN.JKT.PST
PERKARA GUGATAN CLASS ACTION BANJIR DI JAKARTA
Desita Sari, SH/ Cucu Asmawati, SH
08 Nov 2003, 13:27:48 WIB – pemantauperadilan.com

Disamping gugatan perdata dengan cara-cara yang telah diatur dan dipraktekkan dalam hukum acara perdata selama ini, kini mulai berkembang mekanisme pengajuan gugatan perdata melalui class action, legal standing dan citizen law suit. Penggunaan mekanisme pengajuan gugatan yang terbilang baru dalam sistem hukum kita tersebut, pada dasarnya mempunyai satu kesamaan antara satu dengan lainnya, yakni adanya hak masyarakat secara luas untuk mengajukan gugatan dalam hal timbulnya kerugian baik yang bersifat individual maupun komunal. Namun, mekanisme ini pada dasarnya hanya merupakan salah satu syarat masuk saja untuk beracara di pengadilan. Sementara keberhasilan dari mekanisme itu sendiri dalam upaya mempertahankan hak atau menuntut ganti kerugian akan sangat bergantung dari keseluruhan proses di pengadilan.

POSISI KASUS

Pada tahun 1996 terjadi banjir besar yang menimpa Jakarta. Pada saat itu, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) memperkirakan bahwa banjir besar akan terjadi pada awal tahun 2002. Perkiraan inilah yang kemudian terbukti pada akhir Januari sampai dengan awal Februari 2002. Banjir ini telah mengakibatkan kerugian bagi warga Jakarta. Tidak hanya kerugian materiil dan immateriil, beberapa korban banjir pun harus kehilangan sanak saudaranya akibat terbawa arus banjir yang cukup deras, terkena sengatan arus listrik ataupun terkena serangan penyakit.

Besarnya kerugian yang dialami oleh sebagaian besar warga Jakarta akibat banjir tersebut, serta lambatnya penanganan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mengantisipasi dan menanggulangi banjir tersebut, menjadi latar belakang pengajuan gugatan perwakilan kelas (class action) oleh para korban banjir di Jakarta. Para Penggugat yang terdiri dari 15 orang wakil kelas, yang memberikan kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2002 kepada Tim Advokasi Banjir Jakarta, berkantor di Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta mengajukan surat gugatan tertanggal 13 Maret 2002 kepada Kepaniteraan Jakarta Pusat. Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (untuk selanjutnya disebut PMH) kepada Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat I, Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Tergugat II serta , Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat sebagai Turut Tergugat.

Dalam gugatannya, Para Penggugat sebagai wakil kelas mendalilkan bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat yang mengalami kerugian (korban) akibat banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada akhir Januari sampai dengan awal Februari 2002. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan dan keberpihakan para wakil kelas tidak diragukan lagi, sehingga patut dan pantas untuk mewakili masyarakat luas khususnya masyarakat dan warga DKI Jakarta mengajukan gugatan ini.

Selain dalil tersebut di atas, untuk menguatkan kedudukannya sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan ini, para Penggugat menunjukkan peraturan perundang-undangan sebagai dasarnya antara lain: UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UUNo. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Gugatan dengan No. 83/PDT.G/2002/PN.JKT.PST ini merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, hal mana disebutkan oleh para wakil kelas bahwa Tergugat I dan II serta Turut Tergugat telah melanggar Pasal 1365 dan Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUHPerdata.

Adapun PMH yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan Turut Tergugat meliputi hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 28 (f) Perubahan Kedua UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan meperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang ada”, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menutup akses bagi masyarakat dan wakil kelas untuk mendapatkan informasi. Tergugat II juga telah melanggar Pasal 43 (e) UU No.22 tahun 1999 tentang Penerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat jo. Pasal 9,10,11, dan 12 UU No. 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Republik Indonesia Jakarta yaitu hal kewenangan pemerintahan dari Tergugat II dan jajarannya dalam memberikan pelayanan masyarakat yang meliputi penyelenggaraan jasa perkotaan, sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan masyarakat.

(2) Bahwa Tergugat II telah melanggar kewajiban hukumnya sendiri yaitu SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi DKI Jakarta No. 222 tahun 1998 tentang Prosedur Tetap (Protap) Penanggulangan Bencana di Wilayah DKI Jakarta, khususnya pada bagian lampiran tentang:

a. Tujuan: “ … agar setiap bencana dapat ditanggung secara cepat , berdaya guna dan berhasil guna”. Bahwa karena Tergugat II tidak melaksanakan Protap yang dimaksud maka tujuannya menjadi tidak tercapai, dan banyak korban nyawa dan harta benda tidak dapat diminimalisir.

b. Bab III bagian 3.1 Prosedur Kerja Sebelum Bencana, yaitu Tergugat II tidak melaksanakan prosedur 3.1.1. angka (3) yaitu “…menyampaikan informasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana dan sekitarnya untuk melaksanakan kesiapsiagaan menghadapi bencana” jo. 3.1.2. angka (6) jo. 3.1.3. angka (6) yaitu : “menyiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana”.

c. Bagian 3.2. prosedur Kerja Saat Bencana yaitu tergugat II tidak melaksanakan prosedur 3.2.1. angka (6), (7), dan (8) yaitu “…menggerakan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, …menyiapkan tempat penampungan bantuan, …menerima dan menyalurkan bantuan serta mempertanggungjawabkan” jo. 3.2.2. angka (5) dan (6) jo. 3.2.3. angka (4), (5), (8) jo. 3.2.4. angka (2), (5), dan (6) tentang hal yang sama.

d. Bagian 3.3. Prosedur Kerja Setelah Bencana, yaitu Tergugat II tidak melaksanakan prosedur 3.3.1. angka (2) dan (3) yaitu “…menyelenggarakan peran serta masyarakat untuk melakukan rehabilitasi,…menyelenggarakan penyukuhan kepada korban bencana” jo. 3.3.2. angka (3) tentang hal yang sama.

e. Bagian 3.5. tentang Prosedur Penerimaan Bantuan dan 3.6 Prosedur Penyaluran Bantuan hal mana telah terjadi banyak penyimpangan dalam praktek.

(3) Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah melakukan PMH dengan melanggar Prinsip-prinsip Azas Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Setiap kebijakan Eksekutif harus bersifat terbuka (open principle) dan transparan, dalam arti masyarakat yang menjadi objek kebijakan tersebut harus mengetahui dan ikut memberikan kontribusi sebagai bahan pertimbangan dari kebijakan tersebut.

(4) Bahwa Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat bertentangan dengan prinsip-prinsip kepatutan dan kesopanan yang ada di masyarakat, hal mana Tergugat I dan II secara lalai telah mengabaikan keselamatan warganya dengan tidak melakukan secara maksimal upaya peringatan dini dan melakukan penanggulangan bencana dengan cepat dan tepat sasaran.

(5) Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat melakukan PMH dengan tidak melakukan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan “…Perencanaan Nasional dan Pengendalian Pembangunan Nasional Secara Makro…pembinaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional”.

Pada bagian posita gugatan, Para Penggugat juga memasukkan perincian kerugian materiil yang dialami oleh mereka beserta perhitungan ganti rugi atas kerugian immateriil. Selain perincian kerugian yang bersifat individual, Para Penggugat juga memasukkan perhitungan kerugian yang bersifat komunal, yang meliputi ganti rugi atas adanya kerusakan fasilitas publik yang diebabkan oleh banjir.

Pemeriksaan perkara gugatan perwakilan kelompok korban banjir di Jakarta berlangsung selama kurang lebih sembilan bulan, hingga akhirnya pada tanggal 21 Nopember 2002 pemeriksaan sidang ditutup dengan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dalam putusannya setebal 164 halaman majelis hakim akhirnya memutuskan hal-hal sebagai berikut: menolak eksepsi pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya; menolak gugatan proovisi untuk seluruhnya; menolak gugatan pihak Para Penggugat seluruhnya.

ANALISA

Analisa ini didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 83/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. Adapun yang akan menjadi pokok bahasan dalam analisa ini meliputi:

1. Hal yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang belum diputuskan dalam Putusan Sela;

2. Hal yang berkaitan dengan pembuktian adanya PMH.

Hal yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat

1. Eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat hukum bagi sebuah gugatan perwakilan kelompok (class action)

Menurut Tergugat I gugatan class action telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No.1 tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam bagian “Menimbang” huruf e, PERMA tersebut menyebutkan: “Bahwa telah ada berbagai undang-undang yang mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok dan gugatan yang mempergunakan dasar gugatan perwakilan kelompok, seperti Undang-undang Nomor23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi belum ada ketentuan yang mengatur acara memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan”. Berdasarkan hal tersebut, Tergugat I menyatakan bahwa gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok hanya dapat diajukan dalam hal Undang-undang yang berlaku memperkenankan diajukannya gugatan semacam itu.

Dalam praktek peradilan di Indonesia, mekanisme gugatan perwakilan kelompok adalah suatu hal yang baru berkembang dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini pun hanya beberapa saja yang secara tegas mengatur mengenai mekanisme ini, antara lain UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi serta UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Seiring meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) tidak hanya dilakukan terhadap perkara-perkara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada saja, tetapi juga berkembang dalam perkara lain, seperti salah satu contohnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara No. 50/Pdt.G/2000/PN .JKT.PST yaitu keterwakilan 139 tukang becak atas 5000 tukang becak lainnya di Jakarta yang menggugat Gubernur DKI Jakarta atas kebijakan penghapusan becak di Jakarta.

Dalam mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action), pada dasarnya ada dua syarat utama yang harus dipenuhi yakni: pertama, adanya sejumlah besar orang; dan kedua, adanya kepentingan atau permasalahan yang sama. Kedua hal ini tercermin pula di dalam Pasal 2 PERMA No. 1 tahun 2002 dimana disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara gugatan perwakilan kelompok apabila (a) jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan; (b) terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya, (c) wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

Syarat-syarat tersebut telah terpenuhi dalam gugatan ini dimana Para Penggugat terdiri dari wakil kelompok (kelas) dan anggota kelompok (kelas) yang terdiri dari banyak orang yang menuntut kerugian atas peristiwa banjir yang terjadi pada sekitar bulan Januari hingga Februari 2002 di Jakarta. Dalam hal ini, telah ada demikian banyak orang dengan kesamaan fakta dan dasar hukum untuk selanjutnya mengajukan tuntutan yang sama.

Eksepsi Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan perwakilan kelompok (class action ) hanya dapat diperkenankan berdasarkan undang-undang tertentu saja, menurut pendapat kami tidak tepat. Bagian “Menimbang” huruf e PERMA NO. 1 tahun 2002 dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa ada peraturan perundangan-undangan yang memperkenankan mekanisme gugatan perwakilan kelompok, namun hukum acaranya masih belum diatur, sehingga akhirnya MA mengeluarkan PERMA tersebut sampai adanya ketentuan perundang-undangan untuk itu.

Berdasarkan dasar-dasar tersebut, putusan hakim yang menyatakan bahwa eksepsi ini tidak mempunyai dasar hukum serta patut untuk ditolak adalah tepat.

2. Eksepsi bahwa surat kuasa cacat yuridis

Pasal 123 HIR mengatur adanya kemungkinan bagi para pihak untuk dibantu atau diwakili oleh kuasanya, hal mana pemberian kuasa tersebut dituangkan dalam surat kuasa khusus. Pasal ini tidak menyebutkan secara tegas bagaimana bentuk surat kuasa khusus yang dimaksud di sini, sehingga dalam praktek bentuk/format surat kuasa khusus ini sangatlah beragam.

Dalam surat kuasa Para Penggugat tertanggal 4 Maret 2003, pada bagian identitas pemberi kuasa hanya disebutkan Nuraeni, dkk, sementara 14 wakil kelas lain yang memberikan kuasa tidak secara langsung disebutkan pada bagian identitas pemberi kuasa, melainkan dilampirkan pada bagian lampiran di halaman 2. Hal ini menurut pendapat kami tidak berarti bahwa surat kuasa tersebut tidak sah, karena seperti telah disebutkan bahwa tidak ada bentuk/format baku dari suatu surat kuasa khusus. Sementara surat kuasa Para Penggugat menurut pendapat kami telah memenuhi ketentuan standar yang harus dimiliki oleh sebuah surat kuasa, yakni identitas pemberi dan penerima kuasa serta hal-hal apa saja yang dikuasakan. Dalam kaitannya dengan ketentuan bea materai berdasarkan UU No. 13 tahun 1985, surat kuasa Para Penggugat pun telah memenuhi ketentuan tersebut, hal mana pada surat kuasa telah dilekatkan bea materai yang dimaksud.

Memperhatikan eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa seharusnya surat kuasa tersebut dibuat dalam 15 surat kuasa dari pemberi kuasa dengan bea materai untuk masing-masing surat kuasa, agaknya terlalu berlebihan. Hal ini disadari pula oleh majelis hakim yang menyatakan bahwa surat kuasa Para Penggugat telah sesuai dengan ketentutan yang ada. Hakim berpendapat bahwa lampiran surat kuasa tertanggal 4 Maret 2002 adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan lembaran pertama yang memuat nama pemberi kuasa Nuraeni, dkk (terlampir) dan karenanya hal tersebut tidak mengurangi nilai kedudukan para pemberi kuasa.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, putusan hakim yang menyatakan bahwa surat kuasa Para Penggugat tidak cacat yuridis dan menolak eksepsi Tergugat II sudah tepat.

3. Eksepsi bahwa istilah wakil kelas untuk menggantikan sebutan Penggugat

Menurut Tergugat, Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia hanya mengatur istilah “PENGGUGAT” dan “TERGUGAT” sebagai pihak berperkara dalam suatu yurisdiksi kontentiosa di pengadilan (vide Pasal 118 HIR/RIB) dan sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum formal (hukum acara) yang mengenal istilah “PENGGUGAT”. Oleh karena itu, gugatan perwakilan yang diajukan oleh bukan “PENGGUGAT” melainkan hanya menyebutkan “WAKIL KELAS” saja menyebabkan tidak jelasnya siapa “PENGGUGAT” dalam perkara a-quo dan pelanggaran atas formalitas beracara sehingga gugatan perwakilan a-quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam suatu gugatan perdata, pihak yang mengajukan gugatan disebut dengan Penggugat, sedangkan pihak yang digugat disebut sebagai Tergugat. Sementara itu, dalam gugatan perwakilan kelompok, yang bertindak sebagai penggugat adalah wakil kelas/kelompok. Berdasarkan hal tersebut, menurut pendapat kami, penyebutan istilah wakil kelas bukanlah bermaksud untuk menggantikan istilah Penggugat, melainkan untuk lebih memperjelas bahwa dalam gugatan perwakilan kelompok, penggugatnya adalah para wakil kelas.

Hal ini pada dasarnya telah dicantumkan oleh Penggugat dalam bagian persona standi gugatan yang menyebutkan bahwa 15 orang wakil kelas selanjutnya akan disebut sebagai Pihak Penggugat atau Para Wakil Kelas. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada kerancuan mengenai siapakah pihak yang mengajukan gugatan apakah wakil kelas atau penggugat sebagaimana disebutkan dalam eksepsi Tergugat II.

Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan, bahwa istilah para wakil kelas bukan dimaksudkan untuk menggantikan penyebutan Penggugat melainkan hal tersebut sama dan sejiwa dengan penyebutan Para Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, hakim menyatakan bahwa eksepsi tergugat II mengenai istilah wakil kelas yang menggantikan istilah penggugat adalah tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak.

4. Eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat (error in subjecto)

Pihak Turut Tergugat menyatakan dalam eksepsinya bahwa Gubernur Kepala Daerah tidak merupakan suatu Badan Hukum, melainkan suatu Jabatan/Pejabat Negara sehingga yang harus digugat adalah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.

Dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat, yang menjadi objek gugatan salah satunya adalah tindakan aparatur Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat yang berada dalam kekuasaan dan pengawasan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat. Tindakan yang dimaksud di sini adalah tindakan aparatur Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat yang membiarkan pembangunan vila-vila di kawasan Puncak yang berakibat pada kurangnya daerah resapan air yang berguna untuk menahan air yang turun saat musim penghujan tiba. Keadaan inilah yang diyakini oleh Para Penggugat menjadi salah satu penyebab banjir yang terjadi di Jakarta, hingga kemudian menyertakan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatannya.

Dalam praktek Hukum Acara Perdata, pihak yang digugat dapat berupa pribadi kodrati ataupun pribadi hukum, seperti badan hukum. Jika yang digugat adalah badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), maka yang harus bertindak untuk adan atas nama PT tersebut adalah Direktur PT tersebut. Sementara itu, dalam hal yang digugat adalah negara, maka yang digugat adalah Pemerintah Republik Indonesia, mewakili Negara Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Presiden Republik Indonesia, sebagai alat negara yang memimpin jalannya pemerintahan.

Dengan adanya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeritahan Daerah, maka tugas Presiden di daerah telah dilimpahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dengan Kepala Daerah Tingkat I sebagai pimpinan pemerintahan di daerah propinsi. Berdasarkan hal tersebut, menurut Kami adalah tepat Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat. Penunjukkan Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mewakili pemerintah daerah, yang mana ia bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah.

Hal yang harus diperhatikan dalam mengajukan gugatan adalah bahwa yang diberi kuasa dan juga tergugat atau para tergugat adalah harus benar-benar orang yang dapat mewakili pihak yang bersangkutan. Para Penggugat sendiri telah memperhatikan prinsip ini. Dalam salah satu pertimbangnya hakim juga telah menyebutkan bahwa berdasarkan pendapat umum dan juga pendapat para pakar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, pejabat yang bersangkutan dengan sendirinya dengan hukum (van rechtswege) mewakili negara dan pemerintah daerah yang bersangkutan. Dalam hal kemudian mereka dihukum untuk membayar ganti rugi, maka karena hukum pula negara atau pemerintah daerah yang diwakilinyalah yang harus membayarnya.

Berdasarkan hal ini, kami berpendapat adalah tepat putusan hakim yang menolak eksepsi ini karena dinilai tidak berdasar.

5. Eksepsi bahwa posita gugatan obscur libel

Hakim dalam putusannya menolak eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat yang menyatakan bahwa posita gugatan obscur libel. Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa posita gugatan Para Penggugat telah jelas dan nyata menguraikan peristiwa-peristiwa yang terjadi, akibat dari peristiwa tesebut dan perbuatan hukum apa saja yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Kami sependapat dengan putusan hakim tersebut. Dalam gugatannya Para Penggugat telah dengan jelas dan nyata menjelaskan peristiwa yang terjadi. Para Pengugat telah menjabarkan kronologis peristiwa yang terjadi, tidak hanya secara umum melainkan juga menjelaskan secara khusus kronologis peristiwa yang menimpa para wakil kelas. Para Penggugat pun telah menunjukan adanya PMH yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang telah dijabarkan sebelumnya. Lebih jauh, Para Penggugat telah mencantumkan pula besarnya kerugian yang telah dialami para wakil kelas beserta kerugian secara komunal .

Hal yang patut dicermati sebenarnya bahwa alasan yang dijadikan dalil atas eksepsi ini pada dasarnya telah diuraikan satu persatu dalam pokok-pokok eksepsi lainnya. Eksepsi bahwa posita gugatan obscur libel ini layaknya rangkuman dari sebagian besar eksepsi para tergugat lainnya.

Dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Barat dalam gugatan in casu ditempatkan sebagai Turut Tergugat, namun dalam petitum gugatan Gubernur Jawa Barat dituntut seperti layaknya pihak yang bersatus Tergugat, pada dasarnya sama dengan eksepsi yang menyatakan bahwa materi gugatan bertentangan satu sama lain. Sedangkan dalil yang menyatakan bahwa ada pihak lain yang harus digugat seperti para pemilik vila di kawasan Puncak, pemilik bangunan tanpa IMB di bantaran sungai dan masyarakat yang membuang sampah sembarangan telah disebutkan pula dalam eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan kurang subjek.

6. Eksepsi bahwa ada obcsur libel pihak Tergugat

Tergugat II dalam eksepsinya menyebutkan bahwa ternyata yang digugat pada dasarnya satu instansi yakni Negara Republik Indonesia yang sebagai badan hukum publik tertinggi diwakili oleh Presiden Republik Indonesia. Sedangkan dalam gugatannya Para Penggugat menggugat pula Negara Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia Cq.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat, hal mana terdapat perbedaan mendasar antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam gugatannya, Para Penggugat menggugat Presiden Republik Indonesia Cq. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat dalam kaitannya dengan kewenangan mereka masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengendalian dan penanggulangan banjir, yang karenanya kepada mereka dimintai pertanggungjawaban masing-masing pula.

Hakim, dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat yang dipimpin Presiden dan pemerintah daerah propinsi yang dipimpin oleh Gubernur. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dikatakan mempunyai hak dan wewenang masing-masing. Atas dasar tersebut, hakim memutuskan untuk menolak eksepsi Tergugat II.

Kami sependapat dengan hakim yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah (baik daerah propinsi, kabupaten maupun kota) mempunyai hak dan wewenang masing-masing, sehingga mereka dapat digugat sehubungan dengan adanya penyimpangan pelaksanaan hak dan wewewangnya tersebut. Hal ini kami dasarkan pada ketentuan Pasal 44 UU No. 22 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Seorang Kepala Daerah dalam menjalankan tugas kepemimpinannya mempunyai kewajiban yang salah satunya adalah menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Maka jika kemudian ia tidak melaksanakan kewajibannya ini, sudah sewajarnya ia kemudian dimintai pertanggungjawabannya (digugat) dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan di daerah. Selanjutnya, Pasal 47 UU NO.22/1999 telah menyatakan bahwa Kepala Daerah mewakili daerahnya baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa sebagai wakilnya.

7. Eksepsi bahwa gugatan penggugat kurang subjek

Turut Tergugat berpendapat, jika Para Penggugat telah menyadari adanya peranan para pemilik vila di kawasan Puncak, pemilik bangunan tanpa IMB di bantaran sungai dan masyarakat yang membuang sampah sembarangan sebagai pihak-pihak yang turut menyebabkan terjadinya banjir, seharusnya mereka menggugat pula pihak-pihak tersebut.

Menurut pendapat kami, hal tersebut harus dikaitkan dengan materi gugatan itu sendiri. Pada dasarnya para pengugat menggugat Turut Tergugat mengenai tidak adanya program terpadu dalam menanggulangi masalah banjir dan tidak dapat menghentikan pendirian vila-vila di kawasan Puncak, dimana hal tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakannya. Kebijakan pendirian vila atau bangunan adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Jika kemudian ada hal-hal yang menyimpang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah pula. Jika pemerintah daerah memang telah memuat kebijakan yang turut memperhatikan adanya program pengendalian banjir, namun kemudian melihat adanya penyimpangan dalam hal tersebut seperti pembuatan vila-vila di puncak, pendirian bangunan tanpa IMB, dan pembuangan sampah oleh masyarakat yang sembarangan, seharusnya mereka sebagai pihak yang berwenang dapat menindak dan memberi sanksi pada para pelakunya.

Berdasarkan hal tersebut, kami berpendapat alasan eksepsi yang menyatakan gugatan kurang subjek tidaklah berdasar, hal mana disadari pula oleh hakim sehingga memutuskan untuk menolak eksepsi ini.

8. Eksepsi bahwa materi gugatan bertentangan satu sama lain

Dalam salah satu eksepsinya, Turut Tergugat menyatakan bahwa pada bagian persona standi, Gubernur Jawa Barat ditempatkan sebagai pihak Turut Tergugat, namun di bagian petitum dimohonkan agar perbuatan Turut Tergugat dinyatakan sebagai PMH dan dituntut pula agar dihukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng.

Menurut Turut Tergugat, berdasarkan praktek hukum acara proses peradilan yang sudah lazim, pada prinsipnya kewajiban Turut Tergugat hanya untuk tunduk dan patuh pada putusan pengadilan, lebih daripada itu tidak ada. Tuntutan para Penggugat agar Pengadilan menyatakan Turut Tergugat melakukan PMH dan membayar ganti rugi adalah bertentangan dengan kewajiban Turut Tergugat. Dalam praktek, istilah Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, namun hanya untuk lengkapnya gugatan harus diikutsertakan.

Kami berpendapat, Penggugat telah melakukan kekeliruan dalam hal ini. Jika kemudian dalam petitum gugatan, ia memohonkan hal yang sama kepada hakim untuk menghukum baik Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat, lalu apa urgensinya pembedaan istilah antara Tergugat dan Turut Tergugat. Jika dalam petitum dimintakan adanya pernyataan bahwa Turut Tergugat melakukan PMH dan karenanya harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng dengan Tergugat lain, maka Para Penggugat harus membuktikan adanya PMH yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Hal ini tidak membedakan kedudukan Tergugat dan Turut Tergugat jika dikaitkan dengan kewajiban untuk membuktikan adanya PMH. Hakim sendiri tidak membahas adanya pembedaan antara Tergugat dan Turut Tergugat, melainkan hanya menyatakan bahwa mengenai perbuatan hukum Turut Tergugat telah masuk kepada materi perkara yang memerlukan proses pembuktian. Selanjutnya, dalam hal petitum akan dikabulkan atau tidak akan berpedoman pada proses pembuktian dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Dari sini nampak bahwa hakim tidak mempermasalahkan apakah istilah Tergugat atau Turut Tergugat tepat atau tidak, melainkan melihat saja apakah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atau pun Turut Tergugat merupakan PMH atau tidak. Jika kemudian ternyata terbukti adanya PMH yang dilakukan oleh Turut Tergugat, maka tidaklah salah jika kemudian ia dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng beserta Tergugat lainnya. Namun, hal ini dapat dilakukan dengan catatan, bahwa dalam petitum Penggugat memang memohon agar Turut Tergugat ikut dihukum untuk membayar ganti kerugian. Ketentuan ini didasarkan pada azas hukum acara perdata yang menyatakan bahwa dalam memeriksa perkara perdata hakim bersikap pasif. Maksud dari sikap pasif hakim perdata ini adalah bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara.

Hal yang berkaitan dengan pembuktian adanya PMH

Gugatan ini didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut.” Untuk dapat dikatakan sebagai PMH berdasar Pasal 1365 KUHPerdata, sutau perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang.

1. Adanya unsur melawan hukum

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur berikut :

a. Bertentangan dengan hak orang lain,
b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
c. Bertentangan dengan kesusilan;
d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Unsur-unsur ini pada dasarnya bersifat alternatif, artinya untuk memenuhi bahwa suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsur tersebut. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi salah satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melwan hukum. Dalam perkara ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat adalah yang bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukumnya sendiri.

Perbuatan Tergugat I yang melawan hukum, menurut Para Penggugat adalah perbuatannya yang bertentangan dengan Pasal 28 F Perubahan Kedua UUD 1945 yang menerangkan adanya hak setiap orang untuk mendapatkan informasi, hal mana tidak dipenuhi akses untuk mendapatkan hal tersebut oleh Tergugat I. Hal tersebut, menurut pendapat kami telah dibantah sendiri oleh Para Penggugat yang menyatakan bahwa pihak Tergugat I pada banjir besar terakhir yang terjadi tahun 1996, melalui Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) telah memperkiraan banjir besar akan terjadi kembali pada awal tahun 2002. Sementara itu, Para Penggugat menyebutkan pula bahwa Menkim Praswil telah memberitahukan curah hujan yang tinggi diperkirakan akan terjadi hingga Maret 2002 dan menghimbau masyarakat untuk berhati-hati. Kedua hal tersebut pada dasarnya telah menunjukkan bahwa tidak ada unsur melawan hukum dalam perbuatan Tergugat I.

Hal tersebut diyakini pula oleh hakim yang selain mendalilkan pada alasan tersebut di atas, mendalilkan pula pada telah dikeluarkannya berbagai peraturan oleh Tergugat I untuk mengatasi dan menanggulangi bencana antara lain: Keppres No.11 tahun 1972 tentang Pembentukan Badan SAR Indonesia, Keppres No. 43 tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan SK Menko Kesra selaku Ketua Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana No. 17/Kep/Menko/Kesra/X/1995 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam pelaksanaannya, Tergugat I memberi bimbingan teknis, bantuan peralatan dan dana. Sedangkan pelaksanaan di lapangan berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dalam kaitannya dengan perbuatan Tergugat II, unsur melawan hukum yang utama ditujukan pada perbuatan tidak melakukan peringatan dini dan respon yang cepat dalam hal terjadinya bencana. Dalam kaitannya dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, perbuatan Tergugat II dianggap telah melanggar kewajibannya sendiri.

Tergugat II sebenarnya telah membuat peraturan yang memberikan pedoman dalam penanggulangan bencana antara lain: Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 363 tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta dan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kotamadya DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 625 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 195 tahun 1998 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta, SK Gubernur DKI Jakarta No. 222 tahun 1998 tentang Prosedur Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta, serta SK Gubernur DKI Jakarta No. 1882 tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penanggulangan Bencana Secara Terpadu di DKI Jakarta.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, penanggulangan bencana di DKI Jakarta pada pokoknya meliputi penanggulangan bencana sebelum terjadinya bencana, pada saat terjadinya bencana dan setelah terjadinya bencana baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kotamadya yang meliputi hal-hal sebagi berikut:

Sebelum terjadinya bencana

1. Membuat peta rawan bencana;
2. Menyiapkan potensi masyarakat/linmas untuk penanggulangan bencana;
3. Melaksanakan penyuluhan penaggulangan bencana;
4. Menetapkan daerah alternatif pengungsian korban bencana;
5. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
6. Menyusun program penaggulangan bencana antara lain pendidikan dan pelatihan geladi posko dan geladi tampungan penanggulangan;
7. Menetapkan anggaran penanggulangan bencana dalam APBD.

Pada saat bencana

1. Mengungsikan korban bencana;
2. Mencari dan menyelamatkan korban dari akibat bencana;
3. Memberikan pertolongan pertama pada korban bencana dan menyiapkan dapur umum;
4. Menyiapkan tempat penampungan sementara;
5. Mengamankan daerah bencana;
6. Menerima, mengelola dan menyalurkan bantuan;
7. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan Penanggulangan Bencana.

Sesudah terjadi bencana

1. Menginventarisasi jumlah korban dan memperkirakan jumlah kerugian;
2. Memakamkan korban bencana yang meninggal dunia;
3. Merehabilitasi moril dan fasilitas sosial serta fasilitas umum yang terkena bencana;
4. Menempatkan korban bencana ke pemukiman di daerah yang aman atau ke lokasi semula.

Saksi-saksi korban yang ada, pada dasarnya menyatakan bahwa sebelum bencana banjir pada Januari–Februari 2002, tidak ada pemberitahuan dari Tergugat II akan hal tersebut maupun penyuluhan penanggulangan menghadapi banjir. Tergugat II juga tidak menginformasikan adanya tempat penampungan/pengungsian, sehingga saat terjadinya bencana dimana air masuk ke dalam rumah saksi dan masyarakat dengan ketinggian 1–2 meter, mereka menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman dan membentuk posko dengan swadaya masyarakat. Akibat bencana tersebut pula, para saksi dan masyarakat korban banjir mengalami penderitaan korban jiwa dan kerugian harta benda.

Lebih jauh, saksi-saksi ahli yang terdiri dari Eko Teguh Paripurno, Ir. Rio Tambunan dan Hamento Kusuma Widjaja menyatakan bahwa banjir yang terjadi di Jakarta pada Januari–Februari 2002 adalah akibat perbuatan alam dan ulah manusia. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakibatkan lahan resapan air beralih fungsi menjadi fasilitas umum yang bersifat bisnis menjadi salah satu penyebabnya. Selain itu, penderitaan korban jiwa dan harta benda yang dialami masyarakat korban banjir disebabkan pula oleh sarana dan prasarana yang tidak memadai dan karena aparatur tidak bekerja dengan optimal.

Instruksi Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 272 tahun 2001 tanggal 31 Nopember 2001 tentang Antisipasi Perkembangan Situasi Musim Hujan di Wilayah Propinsi DKI Jakarta, ternyata baru ditindaklanjuti pada tanggal 30 Januari 2002 dengan Surat Tugas No.10/WKq-Pem/I/2002 (bukti P-7), sedangkan banjir di wilayah Propinsi DKI Jakarta telah terjadi sejak tanggal 23 Januari 2002. Tidak adanya peringatan dini dan penyiapan potensi masyarakat untuk menanggulangi banjir pun terlihat dari adanya Laporan Penanggulangan Banjir di Kotamadya Jakarta Barat dan Surat Lurah Ancol ke seluruh RT/RW di wilayahnya tertanggal 14 Desember 2001, hal mana dibuat jauh sebelum bencana banjir dan tidak ada tindak lanjut bagi masyarakat di wilayah rawan banjir.

Berdasarkan hal-hal tersebut, hakim berpendapat telah terjadi perbuatan yang memenuhi salah satu unsur melawan hukum yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku atas peraturan normatif penanggulangan bencana sebelum terjadi. Namun, disini majelis hakim mempertimbangkan lagi apakah perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan Tergugat II. Hal mana akan kami analisa lebih lanjut pada bagian adanya kesalahan.

Para Penggugat menyebutkan dalam gugatannya bahwa Turut Tergugat telah melakukan PMH dalam hal perbuatannya bertentangan dengan prinsip kesopanan dan kepatutan yang ada di masyarakat. Turut Tergugat juga dianggap melakukan PMH dengan tidak melakukan ketentuan Pasal 7 (2) UU No. 22 tahun 1999 yang menyatakan “Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional”.

Hal yang patut dicermati di sini adalah dasar yang digunakan Para Penggugat untuk menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni tidak melakukan ketentuan Pasal 7 (2) UU No. 22 tahun 1999. Pasal ini adalah pasal yang mengatur kewenangan lain yang bukan merupakan kewenangan daerah, melainkan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sehingga menurut kami Para Penggugat kurang cermat dalam membuat surat gugatan.

Jika dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat akibat banjir, maka PMH yang ditujukan kepada Turut Tergugat adalah dalam kaitannya dengan pembanguan vila-vila di kawasan Puncak yang tidak terkendali. Padahal, kawasan tersebut merupakan kawasan resapan air dan tanah yang berfungsi melindungi kawasan bawahannya yakni Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. PMH yang dilakukan oleh Turut Tergugat, dalam hal ini lebih tepat jika dihubungkan dengan Keppres No. 114 tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur.

Dalam pertimbangannya mengenai PMH yang dilakukan Turut Tergugat, hakim menyatakan bahwa gugatan didasarkan pada adanya kerugian harta benda dan jiwa dari Para Penggugat akibat banjir dan bukan karena terjadinya banjir, sehingga adanya vila-vila di wilayah hukum pihak Turut Tergugat belum tentu atas kebijakan pihak Turut Tergugat dan juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan penderitaan dan kerugian harta benda Para Pengugat. Hakim juga berpendapat bahwa tidak ada aturan normatif mengenai kewenangan dan tanggung jawab pihak Turut Tergugat menyangkut penanggulangan bencana banjir di wilayah DKI Jakarta. Hal ini menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat tidak memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum.

Kami berpendapat, dasar yang dikemukan oleh hakim kurang tepat dan komprehensif dengan pertimbangan hukum lain yang dikemukannya. Pada bagian pembuktian unsur PMH Tergugat I, hakim mempertimbangankan adanya PP No. 47 tahun 1997 tentang Tata Ruang Nasional yang Terkait dengan Pengelolaan Kawasan Jabodetabek serta Keppres No. 114 tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur, ketentuan-ketentuan mana menunjukkan adanya program terpadu menanggulangi bencana. Ketentuan-ketentuan ini (sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya), pada dasarnya merupakan ketentuan yang secara khusus mengatur kewenangan Turut Tergugat dalam mengeluarkan kebijakan di wilayahnya, termasuk kebijakan pembangunan vila-vila di kawasan Puncak, yang seharusnya menjadi daerah konservasi air dan tanah untuk menghindari terjadinya banjir di kawasan Jabotadebek.

Hakim juga kurang memperhatikan dan mempertimbangkan secara lebih jauh UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terutama Pasal 9 (1) yang menyebutkan bahwa kewenangan daerah propinsi sebagai daerah otonom salah satunya adalah kewenangan bidang pemerintahan tertentu yang antara lain adalah perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro, pengendalian lingkungan hidup serta perencanaan tata ruang propinsi (vide Penjelasan Pasal 9 (1) UU No.22 tahun 1999).

Berdasarkan hal-hal tersebut, jika kemudian terjadi banjir yang diakibatkan pembangunan vila-vila di kawasan Puncak yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, hal mana menjadi tanggung jawab Turut Tergugat. Dengan demikian menurut kami, hal tersebut menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum dari Turut Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Sementara itu, pertimbangan apakah ada suatu hubungan hukum antara pembangunan vila-vila di kawasan Puncak dengan penderitaan dan kerugian yang dialami Para Pengugat selanjutnya akan kami bahas pada bagian unsur hubungan kausal.

2. Adanya unsur kesalahan

Persyaratan adanya unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata pada dasarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang untuk menekankan bahwa si pelaku PMH hanyalah bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan, bila dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan kepadanya. Syarat ini harus diartikan sebagai syarat dalam arti subjektif, hal mana akan dilihat apakah suatu PMH dapat dipersalahkan kepada pelaku.

Dalam perkara ini, perbuatan Tergugat I tidak terbukti memenuhi unsur melawan hukum, sehingga tidak perlu pembuktian adanya unsur kesalahan yang harus dikaitkan dengan perbuatan yang memenuhi unsur melawan hukum.

Seperti telah dijelaskan dalam point 1 mengenai unsur melawan hukum, dalam hal penanggulangan bencana sebelum banjir di DKI Jakarta ternyata ada suatu perbuatan melawan hukum. Namun, hakim berpendapat bahwa PMH yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepada Tergugat II, melainkan kepada Walikota masing-masing Pemerintah Daerah Kota. Pendapat ini didasarkan pada Pasal 3, 4 dan 5 Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 195 tahun 1998 yang mengatur bahwa pihak Tergugat II adalah Ketua Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi dan pengendalian kegiatan penanggulangan bencana berupa memberi petunjuk, pengarahan, pembinaan, perencanaan dan penyaluran bantuan dan lain sebagainya.

Tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan tersebut, ternyata telah ditindaklanjuti oleh pihak Tergugat II dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti membuat anggaran penanggulangan bencana dalam APBD, meminta bantuan Pemerintah Pusat dan mengeluarkan Keputusan No. 222 tahun 1998 tentang Prosedur Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, SK No. 1822 tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penaggulangan Bencana Secara Terpadu di DKI Jakarta, Instruksi No. 272 tahun 2001 tentang Antisipasi Perkembangan Situasi Musim Hujan di Propinsi DKI Jakarta, Instruksi No. 16 tahun 2002 tentang Pembentukan Posko-posko dalam Rangka Penanggulangan Dampak Banjir, Surat Tugas No. 10/WKq-Pem/I/2002 serta melakukan rapat kordinasi, melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah Kotamadya dalam rangka pengecekan secara langsung kesiapan personil, sarana dan prasarana.

Melihat pada pertimbangan ini, tampaknya majelis hakim tidak cukup konsisten dalam memberikan dasar pertimbangan. Menurut majelis hakim, salah satu alasan terbuktinya unsur melawan hukum tercermin dari tidak dilaksanakannya Instruksi No. 272 tahun 2001 tentang Antisipasi Perkembangan Situasi Musim Hujan di Propinsi DKI Jakarta oleh Tergugat II. Instruksi tersebut baru ditindaklanjuti oleh Tergugat II melalui Surat Tugas No. 10/WKq-Pem/I/2002 tertanggal 30 Januari 2002, sedangkan banjir di Jakarta telah terjadi sejak 23 Januari 2002. Namun disisi lain majelis hakim juga mengatakan bahwa peraturan tersebut sebagai bentuk implementasi tugas dan fungsi yang menunjukkan bahwa Tergugat II telah melaksanakan kewajiban hukumnya. Pemakaian dalil ini sebagai pertimbangan untuk menunjukkan tidak adanya kesalahan bagi Tergugat II sebenarnya malah menunjukkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalah perbuatan Tergugat II.

Dalam pertimbangan selanjutnya, hakim mendalilkan bahwa Pasal 14, 15, dan 16 Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 222 tahun 1998 mengatur Walikota sebagai Ketua Satuan Penanggulangan Bencana yang mempunyai tugas dan fungsi untuk kegiatan pelaksanaan upaya penanggulangan bencana secara langsung di wilayahnya, mengupayakan pencegah terjadinya bencana melalui kewaspadaan masyarakat dengan kegiatan penyuluhan, pelatihan, gladi dan pembinaan, serta penerimaan, penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan penanggulangan bencana.

Namun, dalil ini kemudian dimentahkan lagi dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa lampiran Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 222 tahun 1998 pada halaman 13 menyebutkan Walikota sebagai Ketua Satuan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana merupakan pelaksana operasional di daerahnya dan bertanggung jawab kepada pihak Tergugat II. Pernyataan bahwa Walikota bertanggung jawab kepada Tergugat II sebenarnya menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di DKI Jakarta ada pada Tergugat II, yang berarti menunjukkan pula adanya kesalahan dari Tergugat II.

Kami berpendapat bahwa sebenarnya pendapat hakim yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam perkara ini bukanlah tanggung jawab atau kesalahan dari Tergugat II, melainkan kesalahan Walikota masing-masing Pemerintah Kota kurang tepat.

Berdasarkan Pasal 43 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menegakkan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan-peraturan yang menjadi kebijakannya. Artinya, Gubernur Kepala Daerah tidak hanya cukup mengeluarkan kebijakan saja melainkan terikat untuk tunduk pada kebijakannya tersebut. Lebih jauh, berdasarkan Penjelasan Pasal 9 (1) UU No. 22 tahun 1999, maka kewenangan pemerintah daerah propinsi meliputi pula kewenangan untuk merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro, pengendalian lingkungan hidup dan perencanaan tata ruang. Di lain pihak, PP No. 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional telah menyatakan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah tertentu diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 UU No.22 tahun 1999 menyatakan bahwa :

(1) Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

(2) Daerah-daerah sebagaimana dimaksud dalam (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarkhi satu sama lain.

Pasal 127 UU No. 22 tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, seluruh instruksi, petunjuk, atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, kami melihat bahwa peraturan yang dijadikan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk menunjukkan pertanggungjawaban PMH yang dimaksud oleh Para Penggugat, yakni Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta No. 195 tahun 1998 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta serta SK Gubernur DKI Jakarta No. 222 tahun 1998 tentang Prosedur Penanggulangan Bencana di DKI Jakarta kurang lengkap. Kedua peraturan tersebut seharusnya dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 4 (1) dan (2) jo. Pasal 127 UU No. 22 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa tidak ada hubungan hierarkhi antara satu sama lain antara pemerintah propinsi, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Ketiganya mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan PMH yang dilakukan Turut Tergugat, unsur kesalahan terletak dalam kedudukannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat yang tidak melakukan penertiban dan membiarkan pembangunan vila-vila di kawasan Puncak. Hal ini mengakibatkan fungsi kawasan Puncak sebagai daerah konservasi air dan tanah menjadi terabaikan. Daerah konservasi air dan tanah ini sendiri, berdasarkan Keppres No. 144 tahun 1999 adalah daerah yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya yakni Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak adanya penertiban dan pengendalian pembangunan vila-vila di kawasan Puncak menjadi sebab terjadinya banjir di DKI Jakarta.

Sebagai pemimpin daerah propinsi, dengan berdasarkan pada Pasal 9 (1) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. PP No. 47 tahun 1997 tentang Tata Ruang Nasional yang Terkait dengan Pengelolaan Kawasan Jabodetabek serta Keppres No. 114 tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur, Turut Tergugat seharusnya dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat mencegah pembangunan kawasan Puncak yang terlalu berlebihan.

Di samping Turut Tergugat, dengan memperhatikan ketentuan UU No. 22 tahun 1999 dan Pasal 19 (1) Keppres No. 114 tahun 1999 kami berpendapat bahwa pengendalian pembangunan vila-vila di kawasan Puncak merupakan tanggung jawab Walikota dan Bupati kawasan Bopunjur sebagai pemimpin pemerintah daerah kota dan kabupaten.

3. Adanya kerugian

Kerugian dalam Pasal 1365 KUHPerdata harus dikaitkan dengan PMH yang dilakukan. Artinya, kerugian yang timbul adalah kerugian yang disebabkan oleh PMH tersebut. Kerugian ini tidak hanya kerugian materiil saja, melainkan juga kerugian moral atau idiil seperti ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

Dalam perkara ini, Para Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil seperti harta benda, immateriil maupun kehilangan korban jiwa akibat banjir besar yang melanda Jakarta pada Januari–Februari 2002. Para Penggugat telah memperinci perkiraan besarnya ganti kerugian yang harus diganti oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Kerugian yang dikemukakan oleh Para Penggugat ini meliputi kerugian materiil individu yang diperkirakan sebesar Rp. 133.985.000,-, kerugian immateriil individu masing-masing Rp. 100.000.000,- dan kerugian komunal Rp. 1.200.000.000,- untuk memperbaiki sarana publik yang rusak akibat terjadinya banjir sebagaimana dijabarkan dalam gugatannya.

4. Adanya hubungan kausal (sebab akibat)

Dalam hukum perdata, persoalan kausalitas bertitik tolak pada persoalan apakah terdapat hubungan kausal antara PMH yang dilakukan dan kerugian. Untuk menentukan adanya hubungan kausal ini digunakan pembatasan dengan adequate theory yang mengajarkan bahwa si pelaku dipertanggungjawabkan atas kerugian yang adalah merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang secara layak dapat diperkirakan akan timbul.

Penerapan adequate theory ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang mengharuskan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukumnya dengan kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum tersebut. Berdasarkan teori ini, dari sekian banyak faktor yang sama-sama menimbulkan akibat, maka yang dianggap relevan hanyalah faktor-faktor yang menurut pengalaman merupakan faktor yang memiliki ciri-ciri untuk menimbulkan akibat tertentu.

Banjir besar yang terjadi pada Januari–Februari 2002 di Jakarta telah mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Para Pengugat. Dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat berpendapat bahwa kerugian ini selain karena disebabkan secara langsung oleh adanya banjir adalah karena Tergugat I, Tergugat II tidak melakukan upaya penanggulangan bencana yang cukup terpadu untuk menghindari terjadinya banjir. Upaya penanggulangan bencana yang terpadu disini seharusnya meliputi penanggulangan sebelum, pada saat dan setelah terjadinya bencana.

Pada perkara ini, perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terlihat dari tidak adanya peringatan dini kepada masyarakat yang disertai dengan penyuluhan penanggulangan bencana, sehingga masyarakat tidak dapat melakukan persiapan apapun untuk menghadapi bencana yang seharusnya Tergugat II dan walikota yang ada di daerahnya melakukan sistem peringatan dini atas bencana yang baik.

Dalam kaitan dengan Turut Tergugat yang digugat melakukan PMH karena tidak mengendalikan pembangunan vila-vila di kawasan Puncak yang berlebihan, kami berpendapat bahwa faktor ini pun merupakan faktor yang turut menyebabkan terjadinya kerugian bagi Para Penggugat. Puncak sebagai daerah konservasi air dan tanah seharusnya tetap memiliki kawasan hijau yang cukup guna mempertahankan fungsi tersebut. Fakta bahwa kemudian terjadi pembangunan vila-vila di kawasan Puncak secara berlebihan menurut pendapat kami adalah juga faktor yang menjadi penyebab banjir di kawasan Jakarta yang berakhir pada timbulnya kerugian akibat banjir yang terjadi.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, ternyata bahwa yang memenuhi keseluruhan unsur-unsur PMH sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah pihak Tergugat II, Turut Tergugat beserta walikota di wilayah DKI Jakarta serta walikota dan bupati di kawasan Bopuncur.

Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, titik pusat pelaksanaan pemerintahan daerah kini berada pada tingkat pemerintah daerah dan kota. Undang-undang ini telah memberikan pemerintah daerah kota dan kabupaten kewenangan pemerintahan yang cukup luas dengan pengecualian beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9. Hal mana kurang digali oleh Para Penggugat dalam menyusun gugatannya, sehingga gugatan hanya ditujukan pada Gubernur Kepala Daerah Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat saja.

PRAPERADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS KINERJA
Theodora SP, SH/ Indah Lisa Diana
09 Dec 2003, 12:54:56 WIB – pemantauperadilan.com

Banyak kasus laporan atau pengaduan yang kemudian tidak jelas kelanjutannya, “mengambang” atau bahkan ”diambangkan”. Maksudnya adalah perkara yang dilaporkan atau diadukan oleh pihak korban tetapi tidak sampai ke Jaksa Penuntuk Umum. Kasus-kasus tersebut tidak secara resmi dinyatakan dihentikan penyidikannya, misalnya dengan dikeluarkannya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh pihak kepolisian. Banyaknya kasus yang tidak jelas kelanjutannya, “mengambang” atau “diambangkan” tentu menyulitkan mekanisme “penilaian yurudis” bilamana mengacu pada hukum yang ada, yaitu UU Nomor 8 tahun 1981, khususnya ketentuan mengenai Pra-peradilan . Karena untuk mem”pra-peradilan” kan diperlukan bukti adanya SP3 yang dikeluarkan pihak kepolisian.

Yang pasti, banyak pihak yang kemudian dirugikan oleh ketidakjelasan kelanjutan penanganan pengaduan ini. Pihak yang paling dirugikan adalah pihak korban yang telah menderita “kerugian” tindak pidana. Dari sisi manajemen dan administrasi penyelesaian perkara ketidakjelasan penanganan perkara ini menghambat arus penyelesaian perkara sehingga terjadi penumpukan perkara. Citra Kepolisian menjadi tidak baik karena jumlah kasus yang “tidak terselesaikan” sangat besar.

POSISI KASUS

Kasus ini bermula pada dibelinya 2 (dua) tabung BBG dari PT. Gas Biru oleh Steve Sugita (SS) pada tanggal 14 Oktober 1995 dengan nomor seri : 91/7014/049 (selanjutnya disebut 049) dan nomor seri 91/7014/057 (selanjutnya disebut 057) dengan conventer merk Lanzi Renzo yang dipasang di mobil Kijang B 1549 B milik SS. Kemudian, sekitar tahun 1998 tabung nomor seri 049 mengalami kebocoran dan dilakukan pengelasan oleh SS sendiri, lalu dibawa ke Pertamina untuk dilakukan kalibrasi, namun oleh Pertamina disarankan ke PT. Aneka Gas Industri (PT. AGI), oleh PT. AGI tabung tersebut dinyatakan tidak boleh dipakai lagi/tidak layak pakai.

Kemudian SS mendatangi PT. Gas Biru untuk menukar tabung nomor seri 049 dengan tabung yang baru nomor seri 090/7003/061 (selanjutnya disebut 061), tetapi oleh SS tabung tersebut tidak dipasang dengan alasan saksi korban telah mempunyai tabung sendiri (nomor seri 91/726/175, selanjutnya disebut 175) dengan conventer merk Bedini dan sudah dipasang tanpa melalui PT. Gas Biru. Namun malang bagi SS, pada tanggal 5 Februari 1999 di Jl. Tole Iskandar Depok, tabung gas nomor seri 057 meledak terbelah dua dan tabung nomor seri 175 terlempar lebih kurang 100 meter dari mobil Kijang B 1549 B.

Atas peristiwa yang telah menimpangya tersebut, kemudian pada tanggal 7 Pebruari 2001 SS telah membuat laporan/pengaduan ke POLDA Metro Jaya Jakarta tentang kejadian karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat/cacat tetap (Pasal 360 KUHP) yang diajukan kepada PT.Gas biru beralamat di Jl. Warung Buncit Raya No. 60 Jakarta Selatan tercatat dalam Laporan Polisi No. Pol. 301/K/II/2001/SATGA Ops “B” (Bukti P-1=T-1). SS melakukan pelaporan atas perisitwa yang telah menimpanya dengan pertimbangan bahwa dampak perkara ini adalah menyangkut keselamatan banyak orang.

Kemudian, pada tanggal 7 Desember 2001 laporan polisi tersebut ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian dengan memeriksa SS melalui surat panggilan I No. Pol S. Pgl/4394/XI/ 2001 tangal 4 Desember 2001 untuk didengar keterangannya sebagai saksi korban. Atas laporan yang telah dilakukannya kepada pihak kepolisian, SS secara terus menerus berupaya menanyakan proses bukti-bukti perkembangan hasil penyidikan tersebut (Bukti P-3, P-4, P-5); dengan bukti sebagai berikut :

1. Surat tanggal 12 Juni 2001 Kepada Kapolres Jaksel (bukti P-3)

2. Surat tanggal 8 Nopember 2001 Kepada Kapolda Metro Jaya (bukti P-4)

3. Surat tanggal 2 Agustus 2001 Kepada Kapolri (bukti P-5)

4. Surat tanggal 24 Agustus 2001 Kepada Kapolri untuk meminta waktu bertemu (bukti P-6)

5. Surat tanggal 4 Nopember 2001 Kepada Mabes POLRI untuk meminta waktu bertemu.

Kemudian, laporan atau pengaduan tersebut juga telah mendapat rekomendasi dan perhatian penuh dari berbagai instansi yang mengharapkan agar pengaduan dari SS tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti dari Surat dari Menkopolkam (bukti P-11); surat dari Komisi Ombudsman Nasional (bukti P-12); surat dari Police Watch (bukti P-15); surat dari Indonesia Corruption Watch (bukti P-16.

Namun sangat disayangkan, sampai saat ini penyidikan terhadap Laporan Polisi dimaksud belum diselesaikan oleh pihak Kepolisian, dimana sudah 2 tahun pihak kepolisian belum menyelesaikan penyidikan atas laporan SS, dimana bagi SS adalah sudah terdapat cukup alasan untuk mempraperadilan-kan pihak kepolisian dengan dasar adanya dugaan bahwa Pihak kepolisian telah menghentikan penyidikan secara diam-diam. Atas alasan inilah, SS kemudian mengajukan Praperadilan terhadap pihak Kepolisian yang melakukan penyidikan dalam kasus yang dilaporkannya.

Majelis Hakim Praperadilan dalam putusannya menyatakan bahwa Pihak Kepolisian masih harus melakukan tindakan lanjutan atas laporan Pemohon, untuk menemukan/ menentukan pelaku yang pasti dan meyakinkan sebagai Tersangka, dan dari persidangan telah tidak terbukti bahwa dalam perkara aquo ada penerbitan SP3 oleh Pihak kepolisian sementara seperti telah disinggung dimuka bahwa penghentian penyidikan secara diam-diam tidak dikenal dalam KUHAP. Pihak kepolisian harus menyelesaikan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan melimpahkannya ke Kejaksaan apabila penyidikan telah dinilai cukup dan lengkap dan menyelesaikan proses penyidikan dan secepatnya dilimpahkan/ diserahkan berkasnya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan kewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan penyidikan setiap 14 (empat belas) hari kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

ANALISA

Analisis ini didasarkan pada berkas Putusan Praperadilan No. 08/Pid.Prap/2003/PN.Jaksel. Dalam hal ini pokok bahasan yang kami sorot dalam putusan Praperadilan ini adalah :

I. Berkaitan dengan alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan.

II. Berkaitan dengan alasan Termohon (dihubungkan dalam hal proses penyidikan oleh Kepolisian)

III. Berkaitan dengan Putusan Praperadilan

I. Berkaitan dengan alasan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Praperadilan

Dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP menerangkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Hal ini dipertegas pula dengan adanya Ps. 77 KUHAP yang menerangkan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus tentang:

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Berdasarkan kedua pasal dalam KUHAP diatas, maka Praperadilan merupakan suatu lembaga yang mempunyai wewenang yang dilimpahkan dari KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini. Fungsi tambahan itu adalah menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.[1]

Merujuk pada Putusan Praperadilan yang kami analisa, SS (Pemohon Praperadilan) dalam mengajukan Praperadilan adalah karena adanya proses penghentian penyidikan yang tidak sah, dimana setelah 2 tahun sejak laporan/pengaduan dibuat oleh Pemohon pada tanggal 7 Februari 2001 di Polda Metro Jaya, sampai saat ini laporan/pengaduan tersebut tidak jelas penanganannya. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Pemohon adalah cukup beralasan untuk menduga penyidikan atas laporan Pemohon tersebut telah dihentikan secara diam-diam oleh pihak kepolisian (Termohon praperadilan). Untuk itulah Pemohon mengajukan Praperadilan dalam upaya agar Pengadilan dapat menetapkan dan menyatakan bahwa Penghentian penyidkan secara diam-diam tersebut adalah tidak sah dan memerintahkan agar Termohon untuk terus melakukan penyidikan.

Menurut kami, alasan Pemohon mengajukan Praperadilan adalah tepat, karena melihat dari lamanya penyidikan yang telah dilakukan Penyidik Polisi sejak diterimanya. Laporan/pengaduan pada tanggal 7 Februari 2001 namun sampai saat ini hasil penyidikan tersebut belum ada hasil yang pasti dan ditambah lagi berkas penyidikan tersebut belum pula dilimpahkan kepada Kejaksaan. Adalah cukup masuk akal apabila Pemohon menduga bahwa penyidik telah melakukan penghentian penyidikan secara diam-diam, mengingat sudah lebih dari 2 tahun proses penyidikan ini dilakukan oleh pihak kepolisian.

Memang dalam UU no. 8 Tahun 1981/KUHAP tidak menentukan batasan waktu untuk dilakukannya penyidikan oleh pihak kepolisian. Pasal 106 KUHAP hanya menyatakan bahwa penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Namun apakah kelemahan yang ada dalam KUHAP ini menjadi alat atau malah mungkin menjadi suatu dasar pembenar bagi pihak kepolisian untuk melakukan proses penyidikan dalam jangka waktu yang tidak jelas? Pada pasal 109 KUHAP menyatakan bahwa apabila dalam hal penyidikan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan tersebut dihentikan demi hukum, maka penyidik dapat menghentikan penyidikan tersebut dengan memberitahukan penghentian tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Ditambah lagi, terdapat Instruksi Bersama Jaksa Agung RI dan Kapolda Kepolisian RI No. ISTR-006/JA/10/1981 dan No. Pol. Ins-10/X/1981 tentang Peningkatan Usaha Pengamanan dan Kelancaran Penyidangan Perkara-perkara Pidana ditentukan bahwa pemberitahuan dimulainya penyidikan harus segera diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Pemberitahuan Penghentian Penyidikan harus disertai alasan-alasan yang jelas. Berdasarkan hal diatas, seharusnya pihak kepolisian mempunyai ketegasan untuk melakukan penghentian penyidikan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP sehingga tedapat kepastian hukum mengenai status suatu perkara.

Ketidakjelasan dari pihak kepolisian dalam masih berlanjut atau tidaknya proses penyidikan atau malah sudah dilakukan penghentian terhadap penyidikan itu baik secara tegas maupun secara diam-diam adalah membawa kerugian bagi pihak korban dimana dalam kasus ini yang menjadi korban adalah SS sendiri, dimana menjadikan tidak adanya kepastian hukum bagi perkara yang dilaporkan oleh SS. Apalagi perkara ini adalah menyangkut keselamatan banyak orang, dimana dari data-data yang diperoleh oleh Komisi Ombudsman tentang penggunaan tabung gas merk Faber yang meledak tersebut adalah:

1. Selama kurun waktu antara 1995 sampai dengan 2002 telah terjadi + 15 ledakan tabung gas pada kendaraan bermotor (umumnya taksi dan kendaraan umum penumpang yang memakai bahan bakar gas). Sebagai rujukan, perusahaan taksi Blue Bird yang semula menggunakan tabung gas tersebut sekarang tidak mempergunakannya lagi dan kemungkinan terjadi perisitwa lain serupa namun tidak diketahui dan dipublikasikan.

2. Hasil pemeriksaan Pusa Laboratorium Forensik Mabes Polri no. 422/BMF/2000 tanggal 7 September 2000 terhadap 2 tabung gas merk Faber menyatakan bahwa tabung gas yang meledak adalah tabung gas dengan merk Faber no. 057, dimana ledakan terjadi pada daerah dekat mulut tabung memanjang ke arah dasar tabung (bukan pada titik yan mengalami pengelasan) dan ledakan terjadi karena adanya reaksi antara gas yang bocor dengan percikan api yang berasal dari luar tabung. Kebocoran gas pada tabung dengan merek Faber no. 057 tersebut berawal dari adanya korosi berbentuk lubang yang menembus dinding tabung bagian dalam ke arah luar pada daerah terkorosi paling parah.

3. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (BBT) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI menyatakan dari contoh tabung gas yang dilakukan uji tarik dan kekerasan disimpulkan tabung BBG baja karbon telah memenuhi persyaratan sedangkan analisa kimia tidak memenuhi persyaratan DIN 1720 “Quenched and Tempered stells quality specification dan Lloyd’s Register, Certificate for Gas Cylinders”.

4. Produk serupa tidak lagi dipergunakan atau dilarang dipergunakan di luar negeri antara lain di Italia dan New Zealand (vide Withdrawal Briefing paper tanggal 1 Desember 1993 dari New Zealand Transport Safety Authority dan Ministerial Decree Italy tanggal 2 Januari 1993).

Menurut kami, apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam proses penyidikan atas laporan dari SS merupakan suatu pelanggaran asas Keseimbangan dalam KUHAP. Dimana dalam konsideran huruf C KUHAP menegaskan bahwa aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan perlindungan hak-hak asasi manusia[2]. Selain apa yang tecantum dalam KUHAP, tugas kepolisian dalam rangka penegakan hukum juga harus mengacu kepada UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Dari berbagai tugas yang dimiliki Polri dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum, yang perlu diperhatikan adalah ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 UU no. 2 tahun 2002 yang menyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”. Dari ketentuan tersebut, penghormatan terhadap hak asasi manusia mendapatkan penekanan khusus dalam rangka pelaksanaan tugas Polri.[3] Pertanyaan yang muncul adalah: apakah proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus ini telah sesuai dengan apa yang ditekankan dalam pasal 19 UU no. 2 tahun 2002 tersebut? Menurut kami jawabannya adalah “tidak!” Hal ini adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Proses penyidikan yang berlangsung berlarut-larut adalah merupakan penyimpangan terhadap asas peradilan cepat, dimana pada pasal 4 ayat (2) UU no. 14 tahun 1970 menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas cepat mempunyai arti bahwa suatu proses peradilan haruslah diselenggarakan dengan jangka waktu yang tidak lama, cepat, tidak berlarut-larut, dimana hal ini harus diterapkan dalam semua proses peradilan, baik dimulai dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga dalam proses persidangan. Dalam perkara ini, proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian memakan waktu 2 tahun, dimana dapat dikatakan merupakan jangka waktu yang dapat dikatakan lama, sehingga adalah bertentangan dengan asas peradilan yang seharusnya dilakukan dengan jangka waktu yang cepat.

Terlepas dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, fakta yang ada dalam kasus ini adalah bahwa pada kenyataannya, pihak kepolisian tidak melakukan penghentian penyidikan baik secara diam-diam maupun secara tegas. Lalu, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa proses penyidikan ini berlangsung sangat lama? Hal ini akan kami uraikan dalam bab selanjutnya dibawah ini.

II. Berkaitan dengan alasan Termohon (dihubungkan dalam hal proses penyidikan oleh Kepolisian)

Sebelum kami menguraikan alasan-alasan apa yang diberikan oleh Pihak Kepolisian (Termohon Praperadilan), kami akan menguraikan usaha-usaha apa saja yang telah ditempuh oleh pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan dalam kasus ini, yaitu:

1. Termohon telah menindaklanjuti Laporan Polisi dari SS dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas (Bukti T-3) dan Surat Perintah Penyidikan (Bukti T-4), serta Termohon melakukan pemeriksaan saksi-saksi yaitu Korban (SS) (Bukti T-5); Saksi B. Bambang Pitoyo (PT. AGI) (Bukti T-6); Saksi Muchtar (Pgs General Manager PT. Gas Biru) (Bukti T-7); Saksi Hariyanto (Teknisi PT. Gas Biru) (Bukti T-8); Saksi Setiyono (Teknisi PT. Gas Biru) (Bukti T-9); Saksi Trismawan Sanjaya (General Manager PT. Gas Biru) (Bukti T-10).

2. Bahwa penanganan pertama meledaknya tabung gas milik SS di Jalan Tole Iskandar Depok paa tangal 5 Februari 1999 ditangani oleh polres Depok berdasarkan laporan polisi No. Pol. LP/058/B/II/1999 Res. Depok yang kemudian Polres Depok melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik ke Mabes Polri terhadap 2 tabung gas yang terdiri dari 1 tabung gas dalam keadaan terpecah dan satu tabung gas dalam keadaan utuh. Selanjutnya tanggal 7 September 2001 Polres Depok menerima hasil pemeriksaan tabung gas tersebut dari Mabes Polri dan Kesatuan Korps Brimob pun juga melakukan penyidikan dan identifikasi ledakan tersebut;

Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihak kepolisian atas lamanya proses penyidikan yang dilajukannya adalah karena hal-hal berikut:

a. Sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyidikan terhadap Laporan polisi dimaksud dengan melakukan tindakan-tindakan penyidikan dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan pelaku langsungnya serta akan memberitahukan hasil penyidikan perkara (SP2HP) tersebut seperti apa yang telah dilakukan sebelumnya;

b. Bahwa penyidikan tidak dapat berjalan lancar dikarenakan sampai saat ini tidak ada pembuktian yang kuat untuk menemukan pelaku langsungnya;

c. Bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap suatu tindak pidana sampai dengan pemberkasan tersebut selesai dan/lengkap tanpa ada batas waktu yang jelas, hal ini dipertegas lagi dengan tidak adanya ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai batas waktu penyidikan ang dilakukan oleh penyidik.

d. Bahwa penyidikan tersebut secara yuridis tidak dihentikan karena dibuktikan dengan tidak adanya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan yang diterbitkan oleh pihak kepolisian.

Menurut kami, jika merujuk kepada alasan yang diberikan oleh pihak kepolisian, dimana tidak ada pembuktian yang kuat untuk menemukan pelaku langsungnya, adalah sudah cukup untuk membuat pihak kepolisian melakukan penghentian penyidikan atas perkara ini, bukan kemudian malah menjadikan proses penyidikan ini menjadi berlangsung lama dan berlarut-larut yaitu lebih dari 2 tahun. Apalagi dengan menggunakan alasan bahwa KUHAP tidak mengatur tentang jangka waktu dan batasan waktu bagi pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan. Mengapa kekurangan-kekurangan yang ada dalam KUHAP sering kali digunakan sebagai alat bagi pihak kepolisian untuk menjadi dasar pembenar dalam setiap tindakannya? Dipakainya alasan bahwa KUHAP tidak mengatur tentang jangka waktu dan batasan waktu bagi pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

III. Berkaitan dengan Putusan Praperadilan

Dalam putusannya, Majelis Hakim Praperadilan menyatakan bahwa pihak Kepolisian masih harus melakukan tindakan lanjutan atas laporan Pemohon, untuk menemukan/ menentukan pelaku yang pasti dan meyakinkan sebagai Tersangka. Pihak kepolisian harus menyelesaikan proses penyidikan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan melimpahkannya ke Kejaksaan apabila penyidikan telah dinilai cukup dan lengkap dan menyelesaikan proses penyidikan dan secepatnya dilimpahkan/diserahkan berkasnya kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan kewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan penyidikan setiap 14 (empat belas) hari kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan dari persidangan tidak terbukti bahwa dalam perkara aquo ada penerbitan SP3 oleh Pihak kepolisian sementara seperti telah disinggung dimuka bahwa penghentian penyidikan secara diam-diam tidak dikenal dalam KUHAP.

Menurut kami, putusan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Hakim Praperadilan adalah cukup beralasan, karena memang dalam KUHAP tidak mengatur adanya penghentian penyidikan secara diam-diam. Pasal 7 KUHAP jo. Pasal 109 KUHAP memang memberikan kewenangan kepada penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan, namun hal ini harus ditunjang dengan alasan-alasan tertentu yaitu tidak terdapat cukup bukti; peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau penyidikan tersebut dihentikan demi hukum, dimana penghentian penyidikan ini haruslah diberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Dengan demikian, jelaslah bahwa memang dalam KUHAP tidak ada penghentian secara diam-diam, ditambah lagi tidak adanya bukti bahwa pihak kepolisian telah melakukan penghentian penyidikan karena memang pihak kepolisian sama sekali tidak mengeluarkan SP3 untuk kasus yang bersumber dari laporan SS tersebut.

Dengan adanya perintah dari Majelis Hakim agar penyidikan kasus ini tetap dilanjutkan oleh pihak kepolisian menjadikan suatu kewajiban bagi pihak kepolisian untuk terus berusaha agar proses penyidikan kasus ini dapat terselesaikan sampai pada tahap pelimpahan berkas kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, ditambah lagi pihak kepolisian wajib menyerahkan perkembangan penyidikan secara tertulis kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kepada Pemohon, hal ini menjadi suatu langkah maju dalam bentuk pengawasan horisontal kepada pihak kepolisian atas kinerja dari proses penyidikan yang tengah dilakukannya, dimana dengan adanya pengawasan horisontal tersebut, dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penyidik kepolisian dimana proses penyidikan yang berlangsung lama dan berlalut-larut tidak perlu lagi terjadi.

KESIMPULAN

1. Lembaga Praperadilan merupakan lembaga pengawas horisontal dari kinerja kepolisian, dimana pada lembaga inilah seluruh kinerja kepolisian baik dalam hal upaya paksa yang dilakukan (penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan) maupun tindakan lain dalam hal penyidikan, dan penghentian penyidikan akan dinilai. Apa yang dilakukan oleh SS dengan mengajukan Praperadilan atas kinerja pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan atas perisitwa yang dilaporkannya adalah merupakan tindakan yang cukup beralasan. Hal ini dilakukan agar polisi dalam melakukan pekerjaannya secara profesional sesuai dengan hukum yang berlaku dan status suatu perkara berada dalam suatu kepastian hukum.

2. Jika pihak kepolisian dalam melakukan proses penyidikan atas suatu perkara merasa bahwa perkara tersebut tidak mungkin lagi untuk dapat dilakukan penyidikan dikarenakan tidak cukupnya bukti yang ada; atau perisitwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana; atau penyidikan dihentikan untuk kepentingan hukum, maka hendaknya dilakukan dengan mengeluarkan SP3 dengan segera, agar penyidikan tersebut tidak berlangsung berlarut-larut dan memakan waktu yang lama yang menjadikan tidak adanya kepastian hukum dalam status perkara tersebut.

3. Memang dalam KUHAP tidak mengatur tentang batasan waktu bagi pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan atas suatu perkara, namun hendaknya janganlah dipergunakan sebagai alasan pembenar bagi pihak kepolisian untuk bertindak sewenang-wenang dengan menjadikan proses penyidikan belrangsung dalam jangka waktu yang lama. Perlu kiranya dibentuk suatu peraturan khusus yang mengatur tentang batasan jangka waktu proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar proses penyidikan yang berlarut-larut tidak terulang kembali.

——————————————————————————–

[1] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi 2,Cetakan 2, Sinar Grafika:2001. Hal.1-2.

[2] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid I, Edisi 2,Cetakan 2, Sinar Grafika:2001. Hal.38-39.

[3] Makalah Lokakarya Sentra HAM FH UI “Pintu Gerbang” Akses Ke Peradilan Pidana, Juli 2002.

PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS PENUNDAAN PELAKSANAAN
PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA KESAKSIAN PALSU
Desita Sari S.H/ Hesti Setyowaty
09 Dec 2003, 13:11:26 WIB – pemantauperadilan.com

Demi kepentingan pemeriksaan suatu tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang pada prinsipnya merupakan pengurangan-pengurangan hak asasi manusia. Bentuk dari tindakan tersebut adalah upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Praperadilan dalam KUHAP pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak terdapat penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang. Permasalahannya adalah apakah pengaturan mengenai praperadilan dalam KUHAP telah cukup memadai untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum dan melindungi hak seorang tersangka dan terdakwa dalam suatu upaya paksa. Analisa ini akan memberikan gambaran bahwa ternyata dalam kasus tertentu pengaturan mengenai praperadilan selama ini belum cukup untuk mengakomodir tujuan semula dari lembaga praperadilan itu sendiri.

POSISI KASUS
Pada tanggal 15 Juli 2002, diajukan Surat Dakwaan atas nama Terdakwa Arno Suwarno, Dose Hudaya, dan Siti Wahyu Widayati yang pada pokoknya mendakwa bahwa mereka telah melakukan tindakan memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta otentik dengan maksud menggunakannya seolah-olah benar, dan melanggar pasal 266 (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa memalsukan keterangan dalam akta otentik dalam hal penggunaan buku kutipan akta nikah antara Siti Wahyu Widayanti dengan Ahmad Jajang untuk mengajukan permohonan eksekusi atas suatu putusan perdata tanggal 6 Oktober 1990 antara penggugat Ahmad Jajang dan para Tergugat ahli waris Yustimiharja, yang pada pokoknya memenangkan gugatan penggugat atas piutang para Tergugat. Karena Ahmad Jajang telah meninggal pada bulan Febuari 1996, maka untuk mengajukan eksekusi atas putusan perkara yang dimenangkan oleh Ahmad Jajang, Siti Wahyuni menggunakan buku kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Jatisari sebagai alas hak bahwa selaku ahli waris dari Ahmad Jajang, Terdakwa berhak atas piutang ahli waris Yustimihadja.

Adapun setelah dilakukan pengecekan oleh salah satu ahli waris Yustimiharja, yaitu Yohanes Timiharja, didapatkan keterangan bahwa buku kutipan akta nikah tersebut palsu, karena nomor akta yang bersangkutan, di KUA Jatisari tercatat bukan atas nama Ahmad Jajang dan Siti Wahyuni, melainkan atas nama Adam bin Daneng dengan Nela binti Olis.

Dalam perkara pidana penempatan keterangan palsu dalam akta otentik oleh para Terdakwa, telah dikeluarkan putusan yang menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana, sehingga dibebaskan dari segala dakwaan, pada tanggal 15 Oktober 2002. Namun pada saat pemeriksaan perkara ini berlangsung, dikeluarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 19 Agustus 2002 (selanjutnya disebut penetapan 1409), yang menyatakan bahwa saksi Yohanes Timiharja dan saksi Yeni Timiharja diduga keras telah memberikan keterangan palsu di persidangan. Sehingga Ketua PN memerintahkan kepada JPU yang bersangkutan untuk menahan para saksi dan melakukan penuntutan terhadap mereka.

Pada tanggal 6 November 2002, diajukan gugatan praperadilan oleh para Pemohon antara lain Siti Wahyuni Widayanti, Arno Suwarno, dan Dose Hudaya terhadap para Termohon, yaitu Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Negeri Bandung, Jaksa Muda dan Ajun Jaksa yang memeriksa perkara ini. Alasan pengajuan gugatan praperadilan adalah karena para Termohon tidak melaksanakan penetapan PN mengenai perintah menuntut dan menahan Yohanes dan Yani Timiharja atas kesaksian palsu yang diberikan di muka sidang. Tindakan tidak melakukan apa-apa atas kedua saksi, menurut para Pemohon, dapat dikualifikasikan sebagai “penghentian penuntutan” yang masuk dalam lingkup pasal 77 KUHAP mengenai praperadilan.

Atas permohonan tersebut, para Tergugat telah mengajukan tanggapannya yang terbagi atas tanggapan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara. Dalam eksepsinya, para Termohon menyatakan bahwa permohonan praperadilan harus ditolak berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Dalil permohonan tidak masuk dalam lingkup pasal 77 KUHAP, dimana dasar permohonan praperadilan akibat tidak dilaksanakannya penetapan 1409 tidak masuk lingkup pasal 77 mengenai alasan pengajuan praperadilan atas tidak sahnya penghentian penuntutan

- Pemohon bukan merupakan “pihak yang berkepentingan’” sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 KUHAP

- Permohonan praperadilan bukan merupakan perkara perdata, sehingga pengajuan gugatan praperadilan tidak dapat dibenarkan

- Pengajuan para Termohon II dalam perkara ini tidak tepat dan berlebihan, dimana para Pemohon hanya melaksanakan tugas penuntutan sesuai perintah Undang-undang.

- Berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, permohonan praperadilan gugur karena JPU telah menyerahkan para Terdakwa kepada Penyidik Polri pada tanggal 7 November 2002 (dengan bukti surat laporan dan penerimaan terlampir)

Sedangkan dalam pokok perkara, para Termohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Materi permohonan bukan merupakan obyek dan wewenang pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP

- Termohon II telah melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai ketentuan Undang-Undang, dimana berdasarkan pasal 174 ayat (3) KUHP, JPU wajib menindaklanjuti berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan palsu menurut ketentuan dalam KUHP. Dalam Keputusan Bersama MAHKEJOPOL II mengenai Penetapan Keterpaduan Sesama Aparatur Penegak Hukum dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara-Perkara Pidana, halaman 7 poin 15, pada pokoknya diterangkan bahwa perintah penahanan oleh Hakim akibat pemberian keterangan palsu, walaupun ditujukan kepada JPU, merupakan tanggung jawab Polri. Dalam hal ini, Termohon II telah melimpahkan proses penyidikan perkara ini kepada Polri

- Ketetapan 1409 telah dilaksanakan sejak tanggal 7 November 2002

Atas jawaban ini telah diajukan replik dan duplik yang pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil yang dikemukakan masing-masing pihak.

Majelis Hakim yang bersangkutan telah mengambil keputusan atas perkara ini pada tanggal 6 November 2002 yang memutuskan menolak eksepsi para Termohon dan mengabulkan gugatan praperadilan, menyatakan para Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum, serta menghukum para Termohon untuk melaksanakan penetapan 1409.

Atas putusan tersebut, telah diajukan upaya hukum banding pada tanggal 24 November 2002; namun dalam putusan Pengadilan Tinggi tanggal 7 Januari 2003, dinyatakan bahwa banding yang diajukan tidak dapat diterima berdasarkan alasan amar putusan aquo (putusan praperadilan di PN) tidak termasuk dalam lingkup praperadilan.

Namun demikian, hingga tahun 2003, penetapan 1409 tidak kunjung dilaksanakan. Oleh sebab itu, pada tanggal 16 April 2003, kuasa hukum para Pemohon mengajukan permohonan eksekusi penetapan 1409 kepada Kejaksaan Negeri yang bersangkutan. Atas surat tersebut, pihak Kejaksaan mengirimkan balasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut belum dapat ditindaklanjuti, karena pihak Kejaksaan sedang meminta fatwa dari MA mengenai permasalahan ini.

Adapun pihak Kejaksaan melalui Pangadilan Negeri telah menyampaikan surat permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung mengenai status putusan praperadilan tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- JPU telah melaksanakan penetapan 1409 dengan cara menyerahkannya pada penyidik untuk diadakan penyidikan

- Pemohon menganggap penetapan 1409 belum dilaksanakan karena penahanan terhadap para saksi yang memberikan keterangan palsu belum dilakukan

Dan memohon fatwa atas hal-hal sebagai berikut:

- Apakah lembaga praperadilan dapat digunakan oleh Hakim judex factie untuk memutus mengenai tidak dilaksanakannya penetapan Hakim, dan bila tidak dapat dibenarkan, bagaimana akibat hukumnya;

- Apakah tindakan JPU menyerahkan para saksi kepada Penyidik Polri dapat dibenarkan;

- Mengingat pasal 174 KUHAP, siapa yang berwenang memproses permasalahan sumpah palsu dan siapa yang harus melaksanakan penahanan terhadap para Tersangka;

- Bagaimana status dari putusan praperadilan tersebut?

Namun demikian, MA belum memberikan fatwa berkaitan dengan hal ini, sehingga eksekusi penetapan 1409 belum dapat dilaksanakan.

ANALISA

Analisa berikut didasarkan pada berkas putusan praperadilan Pengadilan Negeri Bandung, pengadilan Tinggi Bandung, serta penetapan Pengadilan Negeri atas pemberian kesaksian palsu, dimana akan dicermati masalahan lingkup perkara praperadilan yang dalam hal ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan penetapan PN tersebut.

1. Masalah pemberian keterangan palsu
Dalam sidang, kesaksian dari seseorang merupakan salah satu alat bukti yang digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa oleh Majelis Hakim. Dalam sistim hukum Indonesia, pengambilan keputusan harus didasarkan oleh keyakinan Hakim yang didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa. Karena signifikansi keberadaan keterangan saksi dalam proses pengambilan keputusan, maka seseorang yang memberikan keterangan dimuka pengadilan hendaknya memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya. KUHAP bahkan memberikan penegasan dalam pemberian kesaksian oleh para saksi dengan memberikan pengaturan untuk dilakukannya penyumpahan dan selanjutnya mengatur tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka diberikannya keterangan palsu dalam sidang pengadilan.

Dalam kasus, permasalahan berawal dari pengajuan JPU dan Kejaksaan Negeri ke hadapan sidang praperadilan karena dianggap tidak melaksanakan penetapan Hakim mengenai perintah penahanan dan penuntutan saksi-saksi yang memberikan keterangan palsu. Dalam pasal 173 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa dalam hal Hakim telah memperingatkan saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu, bila saksi tersebut tetap pada kesaksiannya, maka Hakim Ketua Sidang dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu. Sedangkan dalam ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal demikian, Panitera segera membuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan tersebut, dan setelah ditandatangani oleh Hakim Ketua sidang dan Panitera, segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang.

Berdasarkan bunyi pasal 173 tersebut, maka bila dalam persidangan terdapat Saksi yang memberikan keterangan palsu, maka tindakan yang harus dilakukan oleh Hakim Ketua Sidang adalah memberikan peringatan. Setelah diberi peringatan dan Saksi tetap pada keterangannya, maka Hakim yang bersangkutan dapat memerintahkan agar saksi ditahan, untuk kepentingan penyusunan surat dakwaan dan penuntutan. Setelah itu panitera membuat berita acara sidang yang memuat keterangan yang diduga palsu; membubuhkan tanda tangannya dan tanda tangan Hakim; dan menyerahkannya kepada JPU. Adapun penahanan yang diperintahkan untuk dilakukan adalah penahanan untuk kepentingan pendakwaan dan penuntutan, dan tidak dapat dilihat terpisah dengan proses pendakwaan dan penuntutan yang akan dilakukan.

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, menurut Yahya Harahap, berkembang dua perbedaan pendapat mengenai penerapan ketentuan ini yang berkaitan dengan penyidikan perkara pemberian kesaksian palsu.

Pendapat pertama menyatakan proses hukum atas tindakan pemberian kesaksian palsu di hadapan sidang pengadilan tidak memerlukan penyidikan oleh Polri. Dalam hal ini, berita acara sidang yang dibuat oleh Panitera dianggap cukup berlaku sebagai berita acara penyidikan Penuntut Umum, sehingga tidak perlu dilakukan penyidikan terlebih dahulu oleh Polri. Dengan demikian, Penuntut Umum dapat dengan segera melakukan penuntutan atas perkara ini yang dilakukan secara bertahap sebagai berikut.

Setelah Penuntut Umum menerima berita acara sidang, penuntut umum segera menyiapkan berkas perkara. Bila Ia berpendapat perlu melengkapi menyempurnakan atau melengkapi pembuktian, dapat dilakukan Penyidikan lebih lanjut sebagai tambahan berita acara sidang. Sebaliknya, bila penuntut umum berpendapat berita acara sidang tersebut telah cukup untuk menyusun Surat Dakwaan, maka tidak perlu dilakukan penyidikan lebih lanjut, dan penuntut umum segera menyusun Surat Dakwaan, dan melimpahkannya ke pengadilan agar segera diproses.

Pendapat kedua mengenai penerapan pasal 174 ayat (2) mendasarkan teorinya pada prinsip diffrensiasi fungsional yang telah digariskan oleh KUHAP, dimana menurut KUHAP (pasal 6), yang berhak melakukan penyidikan adalah Pejabat Polri. Kewenangan membuat berita acara perkara sesuai dengan bentuk dan isi yang ditentukan KUHAP adalah pada Penyidik, dalam hal ini adalah Pejabat Polri. Selain itu, berita acara sidang yang dibuat panitera tidak memenuhi syarat ‘kelengkapan’ sebagaimana ditentukan dalam pasal 75 KUHAP, dimana dalam berita acara sidang tidak dimuat mengenai pemeriksaan tersangka, saksi, maupun surat. Berita acara sidang yang dimaksud pasal 174 ayat (3) hanya memuat keterangan saksi dengan menyebut alasan dugaan kesaksian palsu tersebut.

Analis sependapat dengan pendapat terakhir yang menyatakan bahwa penyidikan atas perkara kesaksian palsu dilakukan oleh Penyidik Polri. Hal ini beranjak dari tujuan materiil dari adanya penyidikan yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana yang dipersangkakan. Dalam hal kesaksian palsu, penyidikan atas dugaan ini dilakukan dengan mencari kenyataan-kenyataan faktual (yang berupa keadaan atau dalam wujud materi) yang bertentangan dengan apa yang dinyatakan saksi palsu di pengadilan, sehingga pernyataannya tersebut dapat dikatakan palsu (karena bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya). Adapun penyidikan atas hal semacam ini merupakan lingkup tugas Penyidik Polri. Selain itu, berdasarkan redaksi pasal 173 ayat (1) dan (2), Hakim memerintahkan penuntut umum untuk menahan dan menuntut saksi yang disangka memberikan kesaksian palsu. Dengan demikian, memang diperlukan adanya penyidikan lebih lanjut untuk memperjelas permasalahan, apakah benar saksi tersebut telah memberikan kesaksian palsu atau tidak.

Lebih lanjut, dalam pasal 174 ayat (3) ditegaskan kewajiban Penuntut Umum untuk menindaklanjuti (permasalahan kesaksian palsu) menurut ketentuan KUHAP. Berkaitan dengan ketentuan ini, sudah sewajarnya penerapan pasal 174 ayat (2), terutama mengenai prinsip difrensiasi fungsional serta tugas, wewenang dan fungsi penyidik berkaitan dengan pembuatan berita acara perkara, dilaksanakan menurut ketentuan KUHAP.

Dengan demikian, JPU telah melaksanakan penetapan 1409 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana JPU telah menyerahkan para tersangka pemberi kesaksian palsu kepada penyidik Polri, yang dibuktikan dengan surat penyerahan saksi Yohanes dan Yani Timiharja beserta barang bukti berupa berita acara sidang, dan surat penerimaan tersangka beserta barang bukti. Adapun perintah penahanan yang tidak dilakukan oleh JPU (sehingga dipermasalahkan oleh para Pemohon) merupakan tindakan dalam rangka melakukan dakwaan dan penuntutan atas perkara tersebut. Dengan demikian pelaksanaan penahanan tersebut telah diserahkan kepada Pejabat Polri dalam rangka mendapatkan keterangan untuk kepentingan penyidikan.

Namun demikian, agar penuntut umum dapat dikatakan telah memenuhi isi penetapan majelis hakim, penuntut umum harus memastikan terselenggaranya penyidikan dan penahanan atas para Tersangka, yang dilakukan dalam rangka mendapatkan bukti-bukti dilakukannya tindak pidana. Dalam penetapan 1409, perintah penahanan selama 30 hari dan perintah penuntutan harus dilihat sebagai satu kesatuan, dimana penahanan diperintahkan untuk dilakukan untuk kepentingan penuntutan. Penahanan tidak mungkin dilakukan oleh alasan lain, misalnya sebagai penghukuman atas diberikannya kesaksian palsu, karena pemberian kesaksian palsu masih merupakan dugaan yang harus dibuktikan kebenarannya melalui mekanisme sidang pengadilan.

Adapun dalam penetapan 1409, Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menahan para pemberi kesaksian palsu dan melakukan penuntutan atas mereka. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 jo pasal 14 huruf j KUHAP, penuntut umum tanpa prasangka apapun wajib melaksanakan penetapan tersebut. Tindakan melimpahkan para pemberi keterangan palsu kepada penyidik Polri merupakan pelaksanaan perintah penuntutan. Selanjutnya, perlu dilaksanakan perintah kedua yaitu untuk melakukan penahanan selama 30 hari kepada para tersangka. Pelaksanaan penahanan tersebut dapat dilaksanakan oleh penyidik dalam rangka penyidikan (sehingga dengan demikian, JPU telah melaksanakan perintah penahanan) atau bila tidak dilaksanakan oleh penyidik Polri, dapat dilakukan oleh JPU sendiri demi kepentingan penuntutan. Dengan demikian, penuntut Umum telah melaksanakan kedua perintah penetapan.

Dalam perkara ini, JPU telah melaksanakan perintah penuntutan, namun belum melaksanakan perintah penahanan. Akan tetapi dalam KUHAP tidak ada ketentuan mengenai batas waktu pelaksanaan ketentuan ini, sehingga penangguhan pelaksanaan penetapan, selama belum lewat batas waktu untuk pelaksanaan (misalnya perkara telah dilimpahkan ke pengadilan) belum dapat dijadikan alasan bahwa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan mengindahkan penetapan Hakim.

2. Masalah Praperadilan
Praperadilan merupakan hal yang baru pengaturannya dalam dunia peradilan Indonesia. Eksistensi lembaga praperadilan bukan merupakan suatu lembaga peradilan tersendiri, namun hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 10 KUHAP, praperadilan adalah “wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya, atau pihak lain atas kuasa tersangka;
sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan penyidik/penuntut umum, demi tegaknya hukum dan keadilan;
permintaan ganti kerugian/rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya, atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.

Adapun lingkup kompetensi lembaga praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHAP adalah:

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan
Ganti kerugian dan rehabilitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan (dengan demikian, perkaranya tidak diajukan ke pengadilan)

Sidang praperadilan selanjutnya ditetapkan dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan. Sidang praperadilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, dengan dibantu oleh seorang panitera. Pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan secara cepat; dan selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Namun bila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permintaan praperadilan tersebut gugur. Atas putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding. Namun atas putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan/penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

Dalam kasus, pemohon praperadilan mendalilkan permohonannya atas dasar tidak dilakukannya penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan Penuntut Umum untuk menahan dan melakukan penuntutan atas dua orang saksi yang diduga telah memberikan kesaksian palsu. Lebih lanjut diuraikan oleh Pemohon, tindakan JPU yang tidak melakukan penuntutan atas kedua saksi tersebut merupakan tindakan penghentian penuntutan.

Mengenai perintah penahanan dan penuntutan karena kesaksian palsu masuk yang dalam lingkup pasal 173 (2) KUHAP telah dibahas sebelumnya. Terlepas dari pendapat bahwa Penuntut Umum telah melaksanakan kewajibannya dalam menindaklanjuti perkara kesaksian palsu, berikut akan dibahas dalil-dalil yang dipermasalahkan dalam praperadilan, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai praperadilan.

§ Mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan

Dalam KUHAP terutama yang mengatur masalah praperadilan (pasal 79 sampai dengan pasal 83) ditentukan mengenai pihak-pihak yang berhak mengajuakn permohonan praperadilan, yaitu:

- Tersangka, keluarganya, atau kuasanya

- Penuntut Umum

- Penyidik

- Pihak ketiga yeng berkepentingan

Permohonan praperadilan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri oleh Tersangka, keluarganya, atau kuasanya (atas tidak sahnya penangkapan atau penahanan) atau oleh Penyidik, Penunutut umum, atau pihak ketiga yang berkepentingan (atas penghentian penyidikan atau penuntutan) dengan menyebutkan alasannya. Sedangkan permohonan praperadilan atas ganti rugi dan rehabilitasi diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan.

Siapa saja yang termasuk penyidik dan penuntut umum telah diatur secara jelas dalam KUHAP. Namun pengertian “pihak ketiga yang berkepentingan” tidak secara tegas dijelaskan oleh pembuat UU, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dalam penerapannya. Berdasarkan teori-teori penafsiran UU yang telah dikenal, maka penafsiran atas “pihak ketiga yang berkepentingan” adalah:

- Secara gramatikal

Korban dalam perkara pidana yang bersangkutan. Dalam hal dihentikannya penyidikan atau penuntutan suatu perkara, Korban berkepentingan karena kehilangan haknya untuk mendapatkan keadilan.

- Secara sistimatikal (penafsiran pasal-pasal dalam hubungannya secara keseluruhan) Dengan melihat pada prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum dalam KUHAP, maka pihak yang berkepentingan secara khusus adalah korban dalam suatu tindak pidana; dan secara umum adalah masyarakat yang dirugikan secara tidak langsung dalam tindak pidana tersebut.

- Secara historikal (penafsiran dengan melihat perkembangan terjadinya UU dan lembaga hukum yang diatur didalamnya)

Pihak yang berkepentingan adalah korban dalam suatu tindak pidana, atau keluarganya

- Secara teologikal (melihat maksud dari pembuat UU/tujuan dibuatnya UU)

Berdasarkan mekanisme pengawasan horisontal dan vertikal dalam hukum acara pidana, dan tujuan hukum acara pidana untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan; maka pihak ketiga yang berkepentingan adalah korban, dan masyarakat umum yang secara tidak langsung dirugikan oleh terjadinya suatu tindak pidana.

- Secara ekstensif atau restriktif (dengan memperluas atau mempersempit arti suatu istilah)

Secara sempit terbatas pada korban atau orang yang dirugikan secara langsung. Secara luas, tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor, melainkan meliputi masyarakat luas yang dapat diwakili oleh LSM.

Pada dasarnya pihak ketiga yang berkepentingan meliputi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak menderita kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan, maupun dalam permintaan ganti rugi dan rehabilitasi. Dalam hal ini, analis sepakat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri yang menempatkan para Pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, dimana para Pemohon merupakan pihak yang dirugikan bila tindakan pemberian keterangan palsu tersebut tidak diproses, karena pemberian keterangan palsu tersebut menyangkut nama baik para Pemohon.

§ Mengenai bentuk permohonan praperadilan

Dalam kasus, para Pemohon mengajukan permohonannya dalam bentuk gugatan, dan menggunakan terminologi ‘penggugat’ dan ‘tergugat’. Atas hal ini, Termohon menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena permohonan praperadilan bukanlah perkara perdata, melainkan perkara pidana.

Berkaitan dengan hal ini, dalam KUHAP tidak diatur mengenai bentuk permohonan praperadilan tersebut. KUHAP hanya menyiratkan bahwa praperadilan merupakan suatu upaya hukum dalam lingkup hukum pidana, dimana alasan permohonan praperadilan hanya terjadi dalam lingkup hukum pidana. Adapun lembaga praperadilan ini diadakan dalam rangka menjamin penegakan hukum dan perlindungan HAM dalam proses penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian, perbedaan penggunaan terminologi atau hal-hal lain yang tidak esensial dan menyangkut pokok perkara, selama tidak diatur secara tegas, hendaknya tidak dipermasalahkan lebih jauh sehingga tidak mengganggu tujuan mulia dari lembaga praperadilan itu sendiri.

§ Mengenai lingkup perkara praperadilan
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, KUHAP telah mengatur secara jelas mengenai apa saja yang termasuk dalam lingkup pengajuan perkara praperadilan dalam pasal 77. Pelaksanaan penetapan pengadilan, berdasarkan pasal 13 KUHAP memang masuk dalam lingkup tugas Penuntut Umum, namun kealpaan pelaksanaan penetapan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak masuk dalam lingkup praperadilan.

Dalam putusannya atas perkara praperadilan, Hakim praperadilan menerima permohonan praperadilan berdasarkan pertimbangan bahwa Penuntut Umum telah tidak melakukan tindakan penyidikan/penuntutan, dalam hal ini penyidikan/penuntutan yang lahir berdasarkan penetapan hakim. Selain itu, dalam pertimbangan lain dinyatakan bahwa kesalahan lain dari Penuntut Umum adalah tidak segera melaksanakan penetapan 1409, dimana pelimpahan para tersangka ke Penyidik Polri baru dilakukan setelah diajukannya permohonan praperadilan.

Baik dalam KUHAP maupun UU Kejaksaan, merupakan tugas dari Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan, terlebih dalam hal yang telah jelas mengenai tindak pidana yang dilakukan, sebagaimana dalam kasus ini. Namun demikian, tidak ada sanksi yang secara tegas dapat dikenakan atas kelalaian penangguhan penuntutan atas tersangka/terdakwa. Peraturan yang berlaku hanya mengharuskan Penuntut Umum untuk ‘secepatnya’ melakukan penuntutan dalam hal ia telah menentukan bahwa berkas perkara telah lengkap/cukup digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan. Batas waktu yang secara tegas dicantumkan adalah dalam hal Penuntut Umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, maka dalam jangka waktu 7 hari harus diberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut telah mencukupi untuk dilakukan penuntutan atau tidak. Bila tidak, diberikan jangka waktu 14 hari bagi penyidik untuk melengkapinya; dan setelah lengkap ‘secepatnya’ dilakukan pendakwaan. Namun tidak diatur mengenai akibat hukum dari ketidaktepatan penggunaan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Atas hal tersebut, mungkin dapat/telah diadakan ketentuan teknis mengenai akibat hukum dari ketidaktepatan penggunaan jangka waktu dalam pendakwaan dan penuntutan. Namun demikian, hal tersebut tetaplah bukan merupakan lingkup dari praperadilan. Lingkup praperadilan yang telah secara tegas ditetapkan dalam pasal 77 hanya mengatur masalah penghentian penuntutan sebagai lingkup daripada praperadilan. Adapun yang dimaksud dengan penghentian penuntutan adalah dalam hal telah dilakukannya suatu proses penanganan perkara (penyidikan), namun tidak dilakukan penuntutan atas perkara tersebut. Dalam perkara ini, proses penuntutan bukannya dihentikan, namun ditangguhkan karena menunggu selesainya proses penyidikan, sehingga penanganan perkara dilaksanakan menurut prosedur yang berlaku. Dengan penyerahan para Tersangka kepada Penyidik Polri, maka proses penyidikan dapat dianggap telah dilakukan.

Dengan demikian, tindakan Penuntut Umum yang dalam hal ini tidak langsung melakukan penuntutan tidak dapat dianggap sebagai penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 KUHAP, karena penuntutan bukannya dihentikan, namun belum dilaksanakan karena menunggu hasil penyidikan. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai proses penanganan perkara, dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan mengenai jangka waktu dilakukannya penuntutan tersebut.

§ Mengenai gugurnya perkara praperadilan
Dalam pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dinyatakan bahwa permintaan praperadilan gugur bila perkara (yang dipraperadilankan) sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan permintaan praperadilan tersebut belum selesai. Dengan demikan ada dua persyaratan gugurnya pemeriksaan praperadilan, yaitu perkara telah diperiksa PN dan pemeriksaan praperadilannya belum selesai. Tujuan dari gugurnya putusan praperadilan adalah untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda, sehingga mengakibatkan kekacauan.

Kesimpulan Analisa

Secara materiil, putusan Pengadilan Negeri mengenai perkara praperadilan ini kurang tepat, karena perbuatan Termohon tidak masuk dalam lingkup perkara Praperadilan berdasarkan pasal 77 KUHAP. Termohon pada dasarnya telah melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri mengenai perintah penuntutan atas pemberi kesaksian palsu dengan melimpahkan para tersangka kepada penyidik Polri. Tindakan ini adalah selaras dengan ketentuan KUHAP mengenai prosedur penanganan perkara yang mengharuskan perkara terlebih dahulu disidik oleh penyidik, sebelum dilakukan pendakwaan dan penuntutan.

Atas perintah penahanan sebagaimana dituangkan dalam Penetapan PN yang belum dilaksanakan, kealpaan pelaksanaan Penetapan ini bukan merupakan lingkup praperadilan, sehingga tidak tepat bila diajukan praperadilan atas permasalahan ini. Lingkup praperadilan hanya mengenai tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi sebagai akibat dari tidak sahnya penangkapan atau penahanan.

Apakah lembaga praperadilan dalam kasus ini telah mencapai tujuannya? Ada dua pendapat yang melihat ruang lingkup praperadilan secara berbeda. Menurut aliran Legalis formil, ruang lingkup praperadilan adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang. Sehingga untuk hal-hal diluar pasal 77 KUHAP tidak dapat diajukan praperadilan. Sedangkan menurut pandangan sosiologis, praperadilan dapat diajukan sepanjang untuk melaksanakan fungsi pengawasan horizontal diantara institusi peradilan. Lembaga praperadilan semula diajukan dengan tujuan untuk melaksanakan pengawasan horizontal antara institusi peradilan dengan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menilai kinerja institusi peradilan seperti kejaksaan dan kepolisian. Dalam hal alasan permohonan praperadilan tidak termasuk ruang lingkup dari praperadilan, sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHAP, maka upaya perlindungan hak asasi kepada pemohon akan mendapat hambatan. Sehingga untuk mencapai tujuan praperadilan ini hakim harus diberikan keleluasaan untuk menilai lingkup praperadilan, hal ini sejalan dengan pandangan sosiologis terhadap praperadilan tadi. Dengan demikian alasan permohonan praperadilan dalam kasus ini dapat diterima dengan didasarkan pada pandangan sosiologis. Berkaitan dengan hal ini, menurut kami, pelaksanaan lembaga praperadilan di Indonesia masih memerlukan pengaturan-pengaturan yang lebih jauh untuk terciptanya kepastian hukum.

ANALISA KASUS PRAPERADILAN TERHADAP SAH TIDAKNYA PENAHANAN
TERHADAP AL USTADZ ABU BAKAR BA’ASYIR
Theodora, S.H
02 Apr 2003, 17:37:25 WIB – pemantauperadilan.com

A. Kasus Posisi

Penulisan tentang praperadilan terhadap sah tidaknya penahanan ini didasarkan pada praperadilan yang dimohonkan oleh Al Ustadz Abu Bakar Ba’asyir. Kasus ini bermula ketika Kepolisian Republik Indonesia selaku penyidik menerima cukup informasi dan bukti awal untuk menentukan bahwa Ba’asyir menjadi tersangka atas keterlibatan pada peristiwa pengeboman, rencana pembunuhan Presiden Megawati dan masalah keimgrasian, yaitu informasi dari beberapa saksi termasuk keterangan yang didapatkan dari Amerika Serikat (AS), yakni keterkaitan antara Ba’asyir dengan Umar Al-Farouq.

Pada hari Kamis, 17 Oktober 2002 sekitar jam 20.00, Ba’asyir menerima surat panggilan No. Pol: S. Pgl/1057/X/2002/Pidum tanggal 17 Oktober 2002 dari Kepolisian Republik Indonesia untuk hadir dan didengar keterangannya sebagai tersangka pada hari Sabtu, 19 Oktober 2002, di Jakarta. Namun Ba’asyir tidak dapat memenuhi panggilan dari kepolisian tersebut karena tiba-tiba saja pada tanggal 18 Oktober 2002, Ba’asyir terserang sesak nafas sampai tidak sadarkan diri yang membuatnya harus menjalani rawat inap di rumah sakit PKU Muhammadiyah, Solo.

Ketidak hadiran Ba’asyir ke Jakarta untuk didengar keterangannya sebagai tersangka membuat penyidik pada tanggal 19 Oktober 2002 mengeluarkan surat perintah penangkapan atas diri Ba’asyir No. Pol: SP. Kap/95/X/2002/Pidum dengan dasar penangkapan antara lain Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 Pasal 48 dan Pasal 58 yang berkaitan dengan keimigrasian, yaitu Ba’asyir pergi dan kembali tanpa dokumen yang sah, Pasal 104 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu rencana hendak membunuh Presiden Megawati dan Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat (1), yakni Ba’asyir dianggap mengetahui beberapa kasus peledakan Bom. Alasan Penyidik mengeluarkan surat perintah penahanan karena Ba’syir dinilai tidak kooperatif, sebelumnya ia telah dipanggil, tetapi tidak datang dan sekarang ia tidak hadir kembali dengan menyatakan dirinya sakit. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2002, surat penangkapan tersebut dilanjutkan dengan surat perintah penahanan terhadap diri Ba’asyir No. Pol: SP. Han/22/X/2002.

Kondisi kesehatan Ba’asyir yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit PKU Muhammadiyah, Solo menyebabkan tidak dimungkinkanya untuk dilakukan penahanan, maka Kepolisian RI pada tanggal 20 Oktober 2002 melakukan penangguhan penahanan dengan mengeluarkan Surat Perintah Pembantaran No. Pol: Sp. Han/22. a/X/2002.

Ba’asyir yang diwakili oleh Tim Penasihat hukumnya merasa keberatan dengan segala tindakan dan sangkaan Kepolisian RI yang dibebankan terhadap dirinya. Belum lagi Ba’asyir beranggapan bahwa Kepolisian RI yang seharusnya mengayomi kepentingan warga masyarakat dan warga negara Indonesia, malah memojokkan dirinya. Tim Penasihat Hukum Ba’asyir berpendapat bahwa penangkapan, penahanan dan pembantaran yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian RI atas diri Ba’asyir tidak sah, karena tidak dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan tidak sesuai dengan syarat-syarat lain untuk melakukan penahanan dalam KUHAP.

Atas keberatan Tim Penasihat Hukum Ba’asyir terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian RI, pada tanggal 28 Oktober 2002 Tim Penasihat Hukum Ba’asyir mengajukan permohonan Praperadilan dengan nomor registrasi 27/ Pid/Prap/2002/PNJS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berisi permohonan untuk menguji sah tidaknya penangkapan dan penahanan atas diri Abu Bakar Ba’asyir sebagai Pemohon yang dilakukan oleh Pemerintah RI cq Kepala Polri cq Korps Reserse Polri cq Direktorat Pidana Umum sebagai termohon.

B. Analisa Kasus

Praperadilan adalah hak seorang tersangka untuk menuntut dinyatakan bahwa suatu upaya paksa yang sedang atau telah dijalankan kepada dirinya tidak sesuai dengan hukum. Pada Pasal 77 KUHAP telah diatur secara limitatif tentang hal yang termasuk dalam kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan memutus, yaitu:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengahentian penyelidikan atau penghentian penuntutan;

b. ganti kerugian atau rehablitasi yang berhubungan dengan penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Mengenai hal yang termasuk dalam kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan memutus, penulis berpendapat bahwa yang termasuk dalam kewenangan praperadilan untuk memeriksa dan memutus adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur secara limitatif dalam Pasal 77 KUHAP, walaupun ada juga yang berpendapat tentang apa yang dapat diajukan ke praperadilan bukan hanya sebatas yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP saja tapi juga dengan melihat Pasal 95 dan 97 KUHAP tentang tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi, sehingga menurut pendapat ini, Praperadilan tidak hanya untuk memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti rugi dan/atau rehablitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan saja, tapi juga Praperadilan dapat dimohonkan untuk memeriksa dan memutus permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atas tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya.

Pada kasus, Tim Penasihat Hukum Ba’asyir mengajukan permohonan Praperadilan pada tahap penyidikan, maka sesuai dengan Pasal 77 KUHAP, yang termasuk kewenangan praperadilan untuk memeriksa danmemutus pada tahap ini adalah:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan.

b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan.

Sesuai dengan ketentuan diatas, maka permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Ba’asyir sesuai dengan wewenang Praperadilan untuk mengadili dan memutus.

Permohonan Praperadilan mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan diajukan karena menurut pendapat Tim Penasihat Hukum Ba’asyir, penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian RI terhadap Ba’asyir tidak dilandasi oleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana disyaratkan dalam KUHAP. Sedangkan menurut pendapat Penyidik penangkapan yang mereka lakukan atas diri Ba’asyir telah dilandasi dengan bukti-bukti yang cukup yaitu Laporan Polisi ditambah dengan dua alat bukti lainnya.

Dalam Pasal 1 butir (20) KUHAP dijelaskan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menuntut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Pasal 17 KUHAP menerangkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup diterangkan dalam penjelasan Pasal 17, yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang tersangka. Adanya pasal ini maka menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang benar-benar melakukan tindak pidana.

Berdasarkan yurisprudensi tetap didalam putusan-putusan Praperadilan, untuk menetukan bukti permulaan yang cukup dipergunakan ukuran yuridis Pasal 183 jo Pasal 184 jo Pasal 185 KUHAP. Sehingga bukti yang mendasari suatu penangkapan sekurang-kurangnya adalah dua alat bukti yang sah, yang termasuk alat bukti yang sah ialah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Bukti permulaan yang disampaikan oleh Penyidik berupa keterangan atas nama seorang laki-laki yang bernama Omar Al-Faroug tidak dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan karena keterangan tersebut diperoleh berdasarkan pemeriksaan polisi di Amerika atau ditempat lain diluar Indonesia. Kalau Penyidik hendak mengajukan keterangan tersebut sebagai bukti permulaan untuk melakukan penangkapan terhadap Ba’asyir maka seharusnya Omar Al-Faroug dihadirkan dan diperiksa oleh Kepolisian RI di Indonesia.

Pengertian penahanan menurut Pasal 1 butir (21) jo Pasal 20 KUHAP, ialah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal ini serta menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini. Apabila kita melihat dari syarat penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP, maka syarat penahanan yang harus dipenuhi agar suatu penahanan sah, dapat terbagi menjadi:

a. Syarat subyektif (Pasal 21 ayat (1) KUHAP)

Dimana tersangka diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, dikhawatirkan akan melarikan diri, dikhawatirkan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan dikhawatirkan mengulangi tindak pidana.

b. Syarat obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP)

Dimana tersangka diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, dan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP.

Bahwa suatu pertimbangan subyektif tidak boleh melanggar suatu fakta obyektif ataupun rasa keadilan dalam masyarakat, bilamana hal tersebut dibiarkan maka tidak akan ada bedanya antara pertimbangan subyektif menurut hukum dengan tindakan kesewenang-wenangan. Alasan Kepolisian RI bahwa penahanan dilakukan karena adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana harus dibuktikan terlebih dahulu.

Dalam kaitannya dengan dugaan Ba’asyir telah melakukan tindak pidana Imigrasi dan keterlibatan Ba’asyir pada peristiwa pengeboman-pengobaman yang terjadi di Indonesia, penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian RI tidak memenuhi dan tidak berdasar pada syarat subyektif dari penahanan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1), yaitu:

a. Adanya dugaan keras bahwa tersangka Ba’asyir diduga terlibat dalam beberapa kasus peledakan bom tidak didasarkan pada bukti yang cukup. Karena penahanan terhadap Ba’asyir didasarkan pada keterangan saksi atas nama seorang laki-laki yang mengaku bernama Omar Al-Faroug. Sedangkan menurut yurisprudensi tetap didalam putusan-putusan Praperadilan sudah diakui untuk menetukan bukti permulaan yang cukup dipergunakan Pasal 184 jo Pasal 185 KUHAP.

b. Ba’asyir dalam keadaan terbaring sakit dirawat inap di rumah sakit PKU Muhammadiyah, Solo. Merupakan suatu hal yang telah diketahui umum, seseorang yang terbaring dirumah sakit jelas-jelas tidak mampu melakukan tindakan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Tetapi jika kita melihat pada syarat obyektif (Pasal 21 ayat (4) KUHAP), tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian RI selaku penyidik terhadap Ba’asyir telah sesuai, karena Ba’asyir disangka telah diduga keras melakukan perbuatan pidana, antara lain:

a. Tindak Pidana Imigrasi (Pasal 48 dan Pasal 53 UU No. 9 Tahun 1992)

Pasal 48:

“Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)”.

Pasal 58:

“Orang asing yang berada diluar wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau di deportasi dan berada kembali dalam wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp. 30. 000. 0000,- (tiga puluh juta rupiah)”.

b. Pasal 104 KUHP

“Makar yang dilakukan dengan niat hendak membunuh Presiden atau wakil Presiden atau dengan maksud hendak merampas kemerdekaannya atau hendak menjadikan mereka itu tiada cakap memerintah, dihukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun”.

Demikianlah analisa kasus praperadilan terhadap sah tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap Ba’asyir. Pada saat analisa kasus ini dibuat praperadilan yang dimohonkan oleh Ba’asyir ini belum mancapai pada tahap putusan, baru sampai pada tahap replik pemohon atas jawaban termohon. Diharapkan Hakim tunggal Tjaroko Imam W yang menangani kasus ini dapat memberikan putusan Praperadilan dengan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dan tidak terbawa pada suasana politik yang terjadi.

Bahwa memang penangkapan dan penahanan Ba’asyir tidak terlepas dari permasalahan politik Indonesia yang mendapat tekanan dari Amerika Serikat, diharapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat bersikap tegas dan jangan mau didikte oleh negara asing dalam hal penyelidikan terhadap Ba’asyir ini. Jika memang ternyata hasil penyidikan mengarah pada Ba’asyir maka lakukanlah proses penangkapan, penahanan dan proses hukum selanjutnya dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP secara baik dan benar. Sehingga proses hukum dan keadilan dapat terwujud.

ANALISA KASUS PEMALSUAN SURAT
Desita Sari S.H/ Indah Lisa Diana
08 Jul 2003, 12:33:43 WIB – pemantauperadilan.com

POSISI KASUS

Tan Eng Gie adalah pemilik semula atas tanah di JL. Jenderal Sudirman kavling 46, Jakarta Selatan. Tan Eng Gie kemudian menjual tanah yang berasal dari Ex Eigendom Verponding 1962 tersebut kepada Yayasan Seng Bin Hak Haaw dengan Akta Jual Beli nomor 254 tanggal 24 Februari 1954 dan Akta Jual Beli nomor 138 tanggal 20 Desember 1954. Kedua akta tersebut dibuat dihadapan Notaris Raden Kadiman. Yayasan Seng Bin Hak Haaw itu sendiri didirikan dihadapan Mr. Adrian Hendrik Van Ophuijsen Notaris di Batavia pada tanggal 13 Mei 1935. Kemudian pada tanggal 2 Februari 1967, Dewan Pengurus yayasan Seng Bin Hak Haaw menyatakan memberikan kepercayaan dan mandat penuh kepada Pek King Tjong alias Kusumah Priatna dan Tjia Tjay He alias Ir. Sianna Susanti Saputra untuk meneruskan, melanjutkan dan mengurus Yayasan Seng Bin Hak Haaw serta seluruh harta kekayaan milik Yayasan Seng Bin Hak Haaw.

Pada tanggal 4 September 1990, didirikanlah Yayasan Kesuma Abdi Nusa dihadapan Notaris/PPAT Lukman Kirana, S.H. Susunan Dewan Pengurus adalah Kusumah Priatna sebagai Ketua Yayasan, Ir. Sianna Susanti Saputra sebagai Sekretaris, dan Hasan Husin sebagai Bendahara. Pada tanggal 19 Juni 1991 berdasarkan rapat Yayasan yang telah dibuatkan Berita Acara Rapat Yayasan No. 159 tanggal 19 Juni 1991 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Moch. Said Tadjoedin, dinyatakan bahwa Yayasan Seng Bin Hak Haaw telah dibubarkan dan Yayasan Kesuma Abdi Nusa ditunjuk sebagai penerus atau penggantinya. Selain itu, hak-hak dan kewajiban Yayasan Seng Bin Hak Haaw juga diserahkan kepada Yayasan Kesuma Abdi Nusa berdasarkan surat pernyataan tertanggal 2 Februari 1967.

Dengan demikian sejak tanggal 19 Juni 1991 semua harta kekayaan dari Yayasan Seng Bin Hak Haaw menjadi milik Yayasan Kesuma Abdi Nusa termasuk didalamnya tanah di Jl. Jenderal Sudirman kavling 46 yang ternyata telah termuat dalam Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak nomor. 35.866/1991 tertanggal 19 Juni 1991 yang dibuat dihadapan Notaris M. S. Tadjoedin.

Sejak terjadinya G30S/PKI, Pengguna Pelaksana Dwikora Daerah (PEPELRADA) Jakarta Keputusan No. 126/5/1996 tanggal 23 Mei 1966 menyatakan bahwa tanah bekas sekolah asing cina milik Yayasan Seng Bin Hak Haaw dikuasai oleh Negara dengan surat Menteri PDK No. 0063/BP/Sek/5/66 tanggal 5 Mei 1966. Penggunaan gedung-gedung oleh PEPELRADA diserahkan pada perwakilan PDK setempat untuk kegiatan sekolah negeri.

Tanggal 11 Desember 1989, Muhasan Ali selaku Ketua Perteksi Seksi Pembatikan Jakarta bertindak untuk dan atas nama Perteksi Seksi Pembatikan Jakarta, telah memberikan kuasa khusus kepada Enok Syarifah untuk mengurus surat-surat dan mengajukan permohonan penetapan sebagai pemilik yang sah terhadap tanah di Jl. Jend. Sudirman kavling 46, Ex Eigendom Verponding tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan penetapan tersebut dibuat berdasarkan surat pernyataan pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agustus 1967 yang dibuat dibawah tangan tanah seluas 9.327 m2 dimana berisi bahwa Yayasan Seng Bin Hak Haaw menyerahkan tanah tersebut kepada Perteksi sebagai pembayaran pelunasan hutang sebesar Rp 2.500.000 yang belum dibayar sejak tahun 1957. Surat pernyataan tersebut kemudian dilegalisasi oleh Notaris Soedibyo Djojopranoto, S.H. Atas permohonan tersebut, PN Jakarta Selatan telah mengeluarkan Penetapan No. 732/Pdt/1989 PN. Jaksel tanggal 20 Desember 1989 yang mengesahkan permohonan tersebut.

Atas penetapan dari PN Jakarta Selatan tersebut, Yayasan Kesuma Abdi Nusa mengajukan surat perlindungan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 6 Juli 1991 untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah penetapan PN Jakarta Selatan tersebut. Atas permohonan Yayasan Kesuma Abdi Nusa kepada MA Ri tersebut, MA telah mengeluarkan surat perintah No. KMA/191/XII/1991 tertanggal 7 Desember 1991 yang ditujukan kepada Ketua PN Jakarta Selatan untuk membatalkan penetapannya. Atas dasar perintah dari MARI tersebut, PN Jakarta Selatan mengeluarkan Penetapan No. 107-D-.01.JIT.04.10.Thn.1991 tertanggal 19 Desember 1991 yang menyatakan pembatalan Penetapan PN Jakarta Selatan No. 732/Pdt/1989 PN. Jaksel tanggal 20 Desember 1989.

Pada tanggal 28 September 1989, terbit surat dari kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Khusus Ibukota Jakarta No. 1824/101EI/R/89 yang pada dasarnya dapat menerima permohonan PT. Sami Karya Buana atas tanah ex sekolah asing cina dikuasai oleh Negara Cq. Depdikbud tahun 1966. Status tanah adalah tanah negara Ex Eigendom Verponding No. 1962. Kemudian pada tanggal 25 Januari 1990 terbit surat izin prinsip dari Gubernur DKI Jakarta No. 309/1.711. Selain Perteksi Seksi Pembatikan Jakarta yang memohon atas tanah tersebut, terdapat pula PT. Sami Karya Buana yang juga memohon untuk peralihan hak atas tanah kavling 46 Ex Eigendom Verponding tersebut. Perteksi Seksi Pembatikan Jakarta kemudian mengurungkan niatnya untuk mengambil alih tanah tersebut, dan sebagai gantinya PT. Sami Karya Buana memberikan uang ganti rugi sebesar Rp 2 milyar kepada Perteksi Seksi Pembatikan Jakarta. Dimana sebelumnya Perteksi membuat Akta Cessie No. 83 tanggal 12 Maret 1990 dihadapan Notaris Joenoes Maogimon, S.H yang isinya menyatakan bahwa Perteksi melakukan pengalihan dan pengoperan hak dengan cessie atas tanah kavling 46 Ex Eigendom Verponding tersebut.

Kemudian PT. Sami Karya Buana mengajukan permohonan kepada BPN atas tanah tersebut dengan membawa akta cessie tersebut. Namun BPN menyatakan bahwa akta cessie tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah kavling 46 tersebut, dan yang memiliki wewenang adalah Negara Cq. Menteri Keuangan. PT. Sami Karya Buana kemudian mengajukan permohonan dengan membuat surat permohonan izin penunjukkan atau penggunaan tanah (SPPT) atas tanah kavling 46 tersebut ke Negara Cq. Menteri Keuangan. Kemudian terbit berita acara serah terima tanah dan bangunan No. 92/Kav.46 Sudirman Jakarta Selatan sebagai realisasi Surat Menkeu No. 5-1009/MK.03/1990 tanggal 15 Maret 1991 dimana Departemen Keuangan menyerahkan tanah kavling 46 tersebut kepada PT. Sami Karya Buana. Untuk itu PT. Sami Karya Buana harus membayar uang kompensasi sebesar Rp 11.345.774.000,- kepada Kas Negara yang telah dibayar lunas.

Yayasan Kesuma Abdi Nusa merasa dirugikan dengan adanya surat pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agusuts 1967 tersebut dan menyatakan bahwa kemungkinan surat tersebut adalah merupakan surat palsu yang dibuat oleh para Terdakwa. Berdasarkan aduan dari pihak Yayasan, terhadap para Terdakwa, yaitu: Muhasan Ali alias Lik Ting Sing, Hermawan Salikin dan Purnama Tanudjaya didakwakan pasal-pasal sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu:

Primer : Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Subsider : Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Lebih subsider : Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Kedua :
Pasal 385 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

PUTUSAN HAKIM

Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa tersebut adalah tidak terbukti. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Dalam Dakwaan Kesatu Primer

Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hak yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika karena pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa akta otentik yang menjadi dasar dakwaan JPU adalah Penetapan PN Jakarta Selatan No. 732/Pdt/P/1989/PN.Jkt.Sel tanggal 20 Desember 1989 dan Akta No. 83 tanggal 12 Maret 1990 yang dibuat dihadapan Joenoes Maogimon, S.H., Notaris di Jakarta. Dalam Penetapan ini disebutkan bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Enok Syarifah sebagai kuasa dari para Terdakwa untuk membeli kembali tanah di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 46, Jakarta Selatan yang diambil alih dan dikuasai oleh Negara dari tanah bekas Yayasan Asing Cina Seng Bin Hak Haaw, diantaranya adalah terdapat surat Penyerahan/Pengoperan tanggal 20 Agustus 1967. Yang menjadi permasalahan adalah apakah Surat Pengoperan/Penyerahan ini merupakan surat palsu atau tidak? Majelis Hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa tidak dapat diambil suatu kesimpulan bahwa surat tersebut palsu. Majleis Hakim berpendapat demikian atas dasar sebagai berikut:

1. Dengan terbitnya surat Penetapan PN Jakarta Selatan No. 732/Pdt/P/1989 PN Jaksel tersebut dimana berisi bahwa tanah Kavling 46 yang dimohonkan oleh para Terdakwa tersebut dapat diterima oleh PN Jakarta Selatan yang menjadikan bahwa tanah tersebut dapat dimiliki oleh para Terdakwa, dengan tidak ditolaknya permohonan tersebut oleh PN Jakarta Selatan membuktikan bahwa permohonan tersebut adalah telah diajukan berdasarkan bukti dan alasan yang cukup sehingga PN Jakarta Selatan merasa bahwa permohonan Terdakwa layak untuk diterima. Adapun adanya surat dari Mahkamah Agung tanggal 7 Desember 1991 No. KMA/191/XII/1991 maupun dalam Penetapan PN Jakarta Selatan No. W7-Dd.01.HT.04.10.Th.1991 tanggal 19 Desember 1991 yang isinya membatalkan surat Penetapan PN Jakarta Selatan sebelumnya adalah karena Penetapan tersebut tidak mempunyai landasan hukum dan tidak menyatakan bahwa surat penyerahan/ pengoperan tanggal 20 Agustus 1967 tersebut adalah palsu.

2. Bahwa walaupun saksi Alwi Aliwarga menyatakan bahwa tandatangan dalam surat penyerahan/pengoperan tanggal 20 Agustus 1967 tersebut memiliki suatu keanehan sehingga surat pengoperan tersebut adalah tidak benar (palsu) dimana hal tersebut dinyatakan oleh saksi Alwi Aliwarga dalam surat pernyataannya tanggal 17 Juli 1992, juga keterangan saksi Rusli Efendi dalam surat pernyataannya pada tanggal 17 Juli 1992 yang menyatakan bahwa surat pengoperan tersebut adalah tidak benar (palsu). Menurut Majelis Hakim surat pernyataan dari saksi Alwi Aliwarga dan Rusli Efendi tersebut adalah pernyataan sepihak sehingga bukan merupakan akta otentik sehingga surat pernyataan tersebut patut untuk dikesampingkan.

3. Berdasarkan keterangan saksi Kusumah Priatna yang menyatakan bahwa belum terdapat keputusan dari pihak yang berwenang bahwa surat pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agustus 1967 tersebut adalah merupakan surat palsu.

4. Berdasarkan keterangan dari saksi Johanes Linardo, saksi menerangkan bahwa dirinya melihat dan membaca aslinya ketika menginventarisir dokumen tersebut ketika serah terima jabatan Ketua Preteksi dari Antono kepada saksi Alwi Aliwarga tahun 1970, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat tanggal 20 Agusuts 1967 tersebut ada dalam berkas dokumen Preteksi sewaktu saksi Aliwarga menjabat sebagai Ketua Preteksi, sebelum kepengurusan Preteksi dijabat oleh para Terdakwa.

Atas beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat diambil kesimpulan bahwa surat pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agustus 1967 tersebut merupakan surat palsu. Dengan demikian Dakwaan Kesatu Primer yang didakwakan terhadap para Terdakwa adalah tidak terbukti.

Dakwaan Kesatu Subsider.

Barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan kesatu subsider tersebut adalah tidak terbukti, karena unsur kesengajaan bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan berupa penggunaan surat atau akta palsu sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, dilandasi oleh suatu kesengajaan atau didasari sepenuhnya akan tujuannya yakni agar mendapatkan keuntungan karena surat atau akta palsu tersebut solah-olah isinya adalah benar dan sesuai dengan kebenaran adalah tidak terbukti, dimana hal ini didasarkan pada:

1. Surat pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agustus 1967 tersebut belum ada keputusan dari pihak yang berwenang bahwa surat tersebut merupakan surat palsu.

2. Diterimanya permohonan Preteksi oleh PN Jakarta Selatan membuat para Terdakwa melanjutkan permohonannya kepada Departemen Keuangan, namun para Terdakwa mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan atas tanah kavling 46 Ex Eigendom Verponding tersebut karena PT. Sami Karya Buana ingin pula mengajukan permohonan atas tanah tersebut. Karena itulah kemudian dibuat surat pengoperan hak atas/akta cessie No. 83 tanggal 12 Maret 1990 yaitu akta pemindahan atau pengoperan hak atas tanah tersebut, dan Preteksi medapat ganti rugi dari PT. Sami Karya Buana sebesar Rp 2 milyar.

3. Akta cessie yang lahir didasarkan juga oleh adanya surat pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agustus 1967 tersebut, dimana isinya mengoperkan tanah kavling 46 tersebut kepada PT. Sami Karya Buana pada akhirnya oleh BPN dinyatakan tidak dapat dipergunakan untuk dijadikan dasar mengajukan permohonan hak atas tanah kavling 46 yang merupakan tanah milik negara tersebut.
Adanya perbuatan dimana para Terdakwa mencabut kembali permohonannya untuk mendapatkan prioritas untuk membeli tanah kavling 46 Ex Eigendom Verponding tersebut, tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sehingga dengan demikan unsur dakwaan kesatu subsider ini tidak terbukti, dan para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ini.

Dakwaan Kesatu Lebih Subsider

Barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, bila pemakaian surat itu menimbulkan kerugian.

Dalam pertimbangannya, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan kesatu Lebih subsider ini tidak terbukti, karena:

1. Surat pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agustus 1967 belum terdapat keputusan dari pihak yang berwenang bahwa surat tersebut adalah palsu.

2. Berdasarkan keterangan dari saksi Johanes Linardo menerangkan bahwa dirinya melihat dan membaca aslinya ketika menginventarisir dokumen tersebut ketika serah terima jabatan Ketua Preteksi dari Antono kepada saksi Alwi Aliwarga tahun 1970, sehingga dapat disimpulkan bahwa surat tanggal 20 Agustus 1967 tersebut ada dalam berkas dokumen Preteksi sewaktu saksi Aliwarga menjabat sebagai Ketua Preteksi, sebelum kepengurusan Preteksi dijabat oleh para Terdakwa.

3. Bahwa surat pernyataan dari Saksi Alwi Aliwarga yang menyatakan bahwa dalam surat tersebut terdapat keanehan dalam tandatangannya bukanlah suatu fakta yang dapat dijadikan patokan bahwa surat tersebut palsu. Dalam keterangannya, ahli Drs. Supraptiningsih, M.Ed. menyatakan bahwa kalimat dan ejaan dalam surat tersebut bercampur antara ejaan yang disempurnakan dan ejaan lama sedangkan ahli tidak tahu tanda tangan orang yang tertera dalam surat tersebut asli atau palsu.

Berdasarkan hal tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam dakwaan kesatu lebih subsider ini tidak terbukti. Dengan demikian dakwaan kesatu lebih subsider ini tidak terbukti, sehingga Para Terdakwa dapat dibebaskan dari dakwaan ini.

Dakwaan Kedua

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband, sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan ini tidak terbukti, karena tidak terbukti adanya kesengajaan hendak menguntungkan diri sendiri secara melawan hak telah menjual tanah dan bangunan yang berlokasi di kavling 46 Ex Eigendom Verponding tersebut kepada PT. Sami Karya Buana, dengan pertimbangan:

a. Bahwa secara nyata tanah kavling 46 Ex Eigendom Verponding tersebut telah diambil alih dan dikuasai oleh Negara, dimana terbukti PT. Sami Karya Buana memperoleh tanah tersebut adalah dengan jalan memohon kepada Negara Cq. Menteri Keuangan dan untuk itu telah membayar uang kompensasi sebesar Rp 11.345.774.000,- dengan lunas, hal ini membuktikan bahwa tidak terbukti bahwa pemerintah memberikan hak guna bangunan atas kavling 46 Ex Eigendon Verponding tersebut kepada PT. Sami Karya Buana adalah atas dasar adanya akta cessie No. 83 tanggal 12 Maret 1991 sebagai dasar penyerahannya.

b. Telah terbit surat SK Bakortanas Daerah Jakarta dan sekitarnya No. SK SKEP/03/STAD/II/1992 tanggal 29 Februari 1992 tentang pencabutan dan pengawasan tanah di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 46, Kelurahan Karet, Jakarta Selatan diserahkan kepada PT. Sami Karya Buana. Kemudian PT. Sami Karya Buana mengalihkan pada Bank Danamon.

c. Terdapat surat permohonan dari PT. Sami Karya Buana kepada Pemerintah Cq. Menteri Keuangan sudah ada sejak tanggal 29 Juli 1989 sedang realisasi serah terima tanah dan bangunan dan serah terima sehubungan dengan SK. Men.Keu No. 5-1009/MK.03/1990 tanggal 15 Maret 1991.

Berdasarkan hal tersebut, telah terbukti bahwa pemerintahlah yang secara nyata menyerahkan tanah Ex Eigendom Verponding tersebut kepada PT. Sami Karya Buana, bukan para Terdakwa selaku pengurus Preteksi, walaupun benar Preteksi menerima ganti rugi agar tidak mengajukan permohonan peralihan hak atas tanah kavling 46 tersebut dengan menerima uang sebesar Rp 2 milyar dari PT. Sami Karya Buana tidaklah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hak, apalagi terbukti bahwa PT. Sami Karya Buana selaku pemilik uang tersebut tidak merasa dirugikan.

Menurut Majelis Hakim, apabila Yayasan Kusuma Abdi Bangsa merasa keberatan dan merasa berhak atas tanah kavling 46 Ex Eigendon Verponding tersebut, seharusnya keberatan tersebut diajukan kepada Negara Cq. Menteri Keuangan sebagai pihak yang semula mengambil alih dan menyerahkannya kepada PT. Sami Karya Buana, karena secara de fakto Pemerintah RI dalam hal ini Menteri keuangan memutuskan bahwa tanah kavling 46 Ex Eigendom Verponding tersebut secara nyata telah diambil alih dan dikuasai oleh negara sejak tahun 1966 dan kini diserahkan kepada PT. Sami Karya Buana. Dengan demikian para Terdakwa tidak terbukti bersalah dengan melawan hak dan menguntungkan diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua dakwaan ini, sehingga dalam putusannya Majelis Hakim memutuskan bahwa para Terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

ANALISA

Menurut kami, pertimbangan Majelis Hakim dalam menempatkan surat pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agustus 1967 sebagai hal yang utama adalah tepat. Karena memang perkara ini adalah mempersoalkan tentang pemalsuan surat, dimana surat yang dimaksudkan adalah surat pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agusuts 1967 tersebut. Sedangkan hal lain yang perlu dibuktikan pula adalah apakah adanya surat pengoperan/penyerahan tersebut memiliki peranan untuk menimbulkan kerugian, dalam kasus ini kerugian bagi pihak Yayasan Kesuma Abdi Nusa yang kehilangan haknya atas tanah yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman kavling 46 tersebut.

a. Pemalsuan Surat

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu surat palsu, karena belum ada keputusan dari pihak yang berwenang bahwa surat pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agustus 1967 tersebut merupakan surat palsu. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam menentukan bahwa surat tersebut palsu atau tidak, Majelis Hakim tidak berusaha untuk menggunakan pendapatnya sendiri, malah cenderung mengikuti pendapat ‘belum ada keputusan dari pihak yang berwenang bahwa surat tersebut adalah surat palsu. Seharusnya Majelis Hakim dapat menggunakan hasil pemikirannya sendiri, dimana ia harus menggali:

1. Adanya kalimat ejaan dalam surat tersebut yang sebagian menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan dan ada yang tidak, padahal surat tersebut dibuat pada tahun 1967 dan pada kenyataannya Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) baru diresmikan pada tahun 1972. Apakah dengan bukti tersebut belum cukup membuktikan bahwa surat tersebut palsu? Atau paling tidak dibuat pada saat sesudah tahun 1967 atau pada saat EYD telah diresmikan hingga akhirnya melahirkan suatu pandangan bahwa ada kemungkinan bahwa tanggal 20 Agustus 1967 adalah tanggal yang fiktif?. Seharusnya Majelis Hakim memikirkan hal ini.

2. Adanya surat pernyataan bahwa pada tanggal 2 Februari 1967 Dewan Pengurus Yayasan Seng Bin Hak Haaw yaitu Tan Eng Gie, Pek Liem Soei dan Lie Lian Kun dan Tja Haoy Soe yang kesemuanya Komisaris Yayasan Seng Bin Hak Haaw menyatakan memberikan kepercayaan dan mandat penuh kepada Kusumah Priatna (Pek King Tjong) dan Sianna Susanti Saputra (Tjia Tjay Lie) untuk meneruskan dan mengurus Yayasan serta seluruh harta kekayaan milik Yayasan Seng Bin Hak Haaw, sesuai dengan surat pernyataan tanggal 2 Februari 1967 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tan Eng Gie, Pek Liem Soei dan Lie Lian Kun dan Tja Haoy Soe selaku Ketua Komisaris Yayasan Seng Bin Hak Haaw. Dengan adanya surat ini maka, seharunya Majelis Hakim mempertanyakan kebenaran dari surat pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agusuts 1967 tersebut, dimana dalam surat tersebut yang menandatangani surat itu dari wakil Yayasan Seng Bin Hak Haaw adalah masih Pek Liem Soei dan Lie Lian Kun dan Souw Tjong Ong yang merupakan pengurus lama. Padahal berdasarkan surat pernyataan tanggal 2 Februari 1967 telah ada pemberian kepercayaan dan mandat penuh kepada Kusumah Priatna (Pek King Tjong) dan Sianna Susanti Saputra (Tjia Tjay Lie). Apalagi surat pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agustus 1967 tersebut jelas-jelas berkaitan dengan harta kekayaan milik Yayasan Seng Bin Hak Haaw. Seharusnya Majelis Hakim mempertanyakan pula keberadaan surat peryataan tanggal 2 Februari 1967 tersebut.

3. Berdasarkan keterangan Terdakwa Muhasan Ali dan Hermawan Salikin bahwa surat tanggal 20 Agustus 1967 tersebut bukan merupakan surat palsu karena memang benar-benar dibuat dan ditandatangani oleh Pek Liem Soei dan Lie Lian Kun dan Souw Tjong Ong. Terkait dengan poin diatas, keberadaan surat pernyataan tanggal 2 Februari tersebut memiliki peranan untuk membuktikan bahwa surat pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agustus telah dilakukan oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini dapat diketahui siapa yang sebenarnya berwenang untuk melakukan pengoperan/penyerahan harta Yayasan Seng Bin Hak Haaw tersebut pada tanggal 20 Agustus 1967. Apabila surat pernyataan tanggal 2 Februari tersebut terbukti keberadaannya maka surat pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agustus dapat dinyatakan batal demi hukum.

4. Majelis Hakim seharusnya mempertanyakan dan mencari tahu kapankah tepatnya Perteksi tersebut berdiri, apakah pada tahun 1970 atau telah berdiri sejak tahun 1920, dan apakah terdapat bukti yang dapat menguatkan kedua keterangan tersebut. Karena jika Perteksi baru berdiri pada tahun 1970, maka otomatis surat tanggal 20 Agustus tersebut-pun memang terbukti adalah surat yang palsu. Karena bagaimana mungkin suatu lembaga terikat dalam perjanjian padahal secara nyata lembaga tersebut belum berdiri.

Dalam hal ini seharusnya Yayasan Kusuma Abdi Bangsa harus dapat mengumpulkan bukti-bukti yang kuat sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Alwi Aliwarga dan Rusli Efendi dimana bertindak sebagai mantan Ketua Perteksi Seksi Pembatikan Jakarta memang adalah surat sepihak yang bukan merupakan suatu akta otentik. Karena agar suatu alat bukti surat menjadi suatu alat bukti yang sempurna haruslah merupakan surat yang termasuk dalam pasal 187 KUHAP, yaitu surat yang:

- surat yang dibuat atas sumpah jabatan,
- surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam pasal 187 KUHAP, mensyaratkan bahwa surat dapat menjadi alat bukti yang sah bila merupakan:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang mejadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Jenis surat ini hampir meliputi segala jenis surat yang dibuat oleh aparat pengelola administrasi dan kebijakan administrasi. Contoh: IMB, Surat izin ekspor atau impor, KTP, SIM, Akta kelahiran, dsb.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang secara resmi dimintakan kepadanya.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Bentuk surat ini adalah:

- tidak termasuk pada huruf a, b, c. Penekanannya lebih bersifat pribadi, surat menyurat atau korespondensi, surat pernyataan, surat petisi, pengumunan, dll.

- Tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dengan sendirinya dibuat tanpa sumpah.

- Surat seperti ini tidak dengan sendirinya merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Surat bentuk ini baru mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah apabila pada surat tersebut melekat nilai pembuktian, apabila ‘mempunyai hubungan’ dengan alat bukti yang lain. Nilai buktinya tergantung pada isinya. Jika isinya tidak mempunyai hubungan dengan alat bukti yang lain, surat ini tidak mempunyai nilai pembuktian.

Dalam perkara ini, surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 17 Juni 1992 oleh saksi Alwi Aliwarga dan Rusli Efendi yang menyatakan bahwa terdapat keanehan dalam surat tersebut yaitu pada bagian tandatangannya. Namun hal ini tidak didukung oleh alat bukti yang lainnya, sedangkan adanya alat bukti keterangan ahli dari Dra. Supraptiningsih, M.Ed, hanya memberikan informasi bahwa terdapat keanehan dalam penggunaan ejaan dalam surat tersebut, bukan dalam hal tandatangannya. Jadi dalam hal ini tidak adanya keterkaitan isi alat bukti dari surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Alwi Aliwarga dan Rusli Efendi, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa surat pernyataan tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sehingga Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti tersebut. Menurut pendapat kami, hal ini adalah merupakan hal yang benar, karena memang Hakim bebas untuk menilai kekuatan suatu alat bukti, apakah ia akan mempergunakan alat bukti tersebut atau tidak, hal itu terletak pada kebebasan Hakim. Hal ini adalah dilatarbelakangi dengan beberapa asas, yaitu:

- Asas proses pemeriksaan perkara pidana adalah untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran sejati, bukan mencari kebenaran formal.
- Asas keyakinan hakim dan batas minimum pembuktian (pasal 183 KUHAP).

Namun seharusnya Hakim memperhatikan yurisprudensi MA RI no. 167/K/Pid/1959 tanggal 20 Juni 1959 yang menyatakan bahwa “Dalam hal ada tuduhan, suatu tulisan yang dipakai sebagai bukti adalah palsu tidaklah perlu diadakan pemeriksaan oleh seorang ahli, apabila Hakim dapat melihat sendiri secara biasa dengan jelas bahwa ada pemalsuan surat”. Dengan adanya keterangan ahli dari Dra. Supraptiningsih, M.Ed. yang menyatakan bahwa surat tersebut mengandung keanehan dalam ejaannya, karena ada yang memakai ejaan yang telah disempurnakan dan juga ada yang belum. Padahal surat tersebut dibuat pada tanggal 20 Agustus 1967 dimana pada tahun tersebut belum diresmikan EYD. Jadi seharusnya Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan dari adanya keterangan ahli tersebut bahwa memang surat tersebut adalah palsu.

b. Menimbulkan Kerugian

Dalam kasus, berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh baik dari para saksi dan para terdakwa serta alat bukti yang disertakan dalam persidangan, kurang mengarah kepada adanya hubungan kausal antara tindakan pemalsuan surat dengan timbulnya suatu kerugian. Hal ini terlihat bahwa JPU kurang menggali keterangan yang berkaitan dengan proses perolehan Hak atas tanah yang dilakukan oleh PT. Sami Karya Buana. Menurut kami, untuk unsur kerugian ini harus dibuktikan peranan dari adanya surat pengoperan/penyerahan tersebut dengan melihat penggunaannya dalam perolehan Hak atas tanah yang dilakukan oleh PT. Sami Karya Buana.

Pada kenyataannya ketika PT. Sami Karya BUana mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut dengan menggunaakan Cessie itu, adalah ditolak oleh pihak BPN. Sehingga dalam hal ini dengan ditolaknya cessie tersebut, maka otomatis surat pengoperan atau penyerahan tersebut tidak digunakan oleh PT. Sami Karya Buana. Dengan demikian surat pengoperan atau penyerahan tersebut tidak menimbulkan kerugian apapun, karena memang tidak dapat dipergunakan oleh PT. Sami Karya Buana. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Prosedur Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Badan Hukum

Terlepas bahwa surat pengoperan/penyerahan tanggal 20 Agustus 1967 tersebut asli atau palsu, hal yang esensial lainnya adalah apakah benar bahwa seluruh tanah milik warga Cina setelah terjadinya G.30S/PKI secara otomatis menjadi milik Negara? Adapun dalam kasus ini, yang membuktikan bahwa tanah kavling 46 Ex Eigendom Verponding tersebut merupakan milik negara adalah adanya fakta bahwa PT. Sami Karya Buana mendapatkan tanah tersebut dengan memohon kepada Negara Cq. Menteri Keuangan dan untuk itu telah membayar uang Kompensasi sebesar sebesar Rp 11.345.774.000,- kemudian terbitnya surat SK Bakortanas Daerah Jakarta dan sekitarnya no. SK SKEP/03/STAD/II/1992 tanggal 29 Februari 1992 tentang pencabutan dan pengawasan tanah di Jl. Jenderal Sudirman Kavling 46, Kelurahan Karet, Jakarta Selatan diserahkan kepada PT. Sami Karya Buana. Kemudian PT. Sami Karya Buana mengalihkan pada Bank Danamon.

Selain itu juga terdapat surat permohonan dari PT. Sami Karya Buana kepada Pemerintah Cq. Menteri Keuangan sudah ada sejak tanggal 29 Juli 1989 sedang realisasi serah terima tanah dan bangunan dan serah terima sehubungan dengan SK. MenKeu No. 5-1009/MK.03/1990 tanggal 15 Maret 1991. Apakah semua prosedur yang dilakukan oleh PT. Sami Karya Buana tersebut telah dapat menjadi suatu bukti bahwa tanah tersebut secara nyata memang dikuasai oleh Negara.

Yang menjadi pertanyaan adalah apabila tanah kavling 46 Jl. Jenderal Sudirman yang tadinya merupakan milik dari Yayasan Seng Bin Hak Haaw kemudian diambil alih dan dikuasai oleh negara. Apabila demikian berarti terjadi proses penghapusan hak milik dimana tanah tersebut jatuh kepada negara melalui pencabutan hak. Dimana pencabutan hak tersebut haruslah berdasarkan surat keputusan Presiden. Dalam perkara ini tidak dibicarakan surat keputusan Presiden yang mendasari adanya pencabutan hak atas tanah milik Yayasan Seng Bin Hak Haaw tersebut. Jadi dasar hukum apakah yang dipergunakan oleh Negara dalam mengambil alih dan menguasai tanah milik Yayasan Seng Bin Hak Haaw tersebut? Dalam kasus tidak dijelaskan mengenai kedudukan dari Keputusan PEPELRADA tersebut.

Berdasarkan pasal 18 UUPA No. 5 Tahun 1960 menegaskan bahwa hak-hak atas tanah dapat dicabut untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-undang. Dalam UU No. 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya pada pasal 5 ditegaskan bahwa penguasaan tanah dan atas benda-benda yang bersangkutan baru dapat dilakukan setelah ada surat keputusan pencabutan hak dari Presiden dan setelah dilakukan ganti kerugian yang jumlahnya ditetapkan dalam surat keputusan tersebut. Dan pada pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa kalaupun pencabutan tanah tersebut dilakukan dalam keadaan yang sangat mendesak, Kepala Inspeksi Agraria dapat menyampaikan permintaan pencabutan hak tersebut pada Menteri Agraria tanpa disertai ganti kerugian dan kalau perlu juga tanpa menunggu diterimanya pertimbangan dari Kepala Daerah.

Namun dalam ayat (2) menegaskan bahwa Keputusan Menteri Agraria tersebut akan segera diikuti oleh Keputusan Presiden mengenai dikabulkan atau ditolaknya permintaan untuk melakukan pencabutan hak itu. Kemudian dalam ayat (3) menekankan bahwa bilamana kemudian permintaan pencabutan tanah tersebut tidak dikabulkan oleh Presiden, maka tanah tersebut harus dikembalikan dalam keadaan semula dan atau memberi ganti kerugian yang sepadan kepada yang mempunyai hak.

Setelah melihat proses yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memang benar tanah tersebut kemudian menjadi milik negara karena akan dipergunakan sebagai tempat kegiatan untuk sekolah Negeri dan hal itu adalah diperkenankan karena alasan tersebut adalah termasuk dalam pasal 5 Keppres No. 55 Tahun 1993 dan juga pasal 1 Inpres No. 9 Tahun 1973 dimana pencabutan hak atas tanah tersebut diberikan karena terdapat alasan pendidikan, dimana pada faktanya tanah tersebut memang digunakan untuk bangunan sekolah dasar. Namun apakah prosedur pencabutan hak atas tanah tersebut sudah melalui proses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada? Dimana tidak terdapat Keppres yang melandasi pencabutan hak atas tanah milik Yayasan Seng Bin Hak Haaw tersebut.

Kemudian berdasarkan pasal 11 UU No. 20 Tahun 1961 menyatakan bahwa jika sesudah proses pencabutan hak atas tanah tersebut tanah dan atau benda-benda yang bersangkutan tidak dipergunakan sesuai dengan rencana peruntukannya yang mengharuskan dilakukannya pencabutan hak atas tanah tersebut, maka orang-orang yang semula berhak atasnya diberi prioritas pertama untuk mendapatkan kembali tanah dan/atau benda tersebut. Maka berdasarkan pasal 11 UU No. 20 Tahun 1961 tersebut, maka seharusnya bila tanah milik Yayasan Seng Bin Hak Haaw yang telah diambil alih dan dikuasai oleh negara tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kegiatan pendidikan, maka Yayasan Seng Bin Hak Haaw dimana kemudian dioperkan kepada Yayasan Kesuma Abdi Nusa mendapat prioritas utama untuk mendapatkan kembali tanah tersebut.

Pada kenyataannya tanah tersebut diberikan kepada PT. Sami Karya Buana atas dasar pengajuan permohonan peralihan hak kepada Menteri Keuangan. Hal in dimungkinkan karena pada saat PT. Sami Karya Buana mengajukan permohonan, hal serupa tidak dilakukan oleh Yayasan Kesuma Abdi Nusa.

PELAKSANAAN EKSEKUSI DALAM KASUS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
Desita Sari, S.H
28 Oct 2003, 10:03:54 WIB – pemantauperadilan.com

POSISI KASUS

Kasus ini berawal dari peminjaman atas uang dan emas oleh Parlindungan Harahap (sekanjutnya disebut sebagai Tergugat II) ) dan Nuria br. Simatupang (selanjutnya disebut Tergugat II) dari almarhum Imbalo Harahap pada tanggal 8 Juli 1978. Pinjaman tersebut diberikan dengan jaminan rumah dan pekarangan milik kedua tergugat. Dalam perjanjian utang-piutang tersebut dinyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan melunasi utangnya pada tanggal 3 Januari 1979. Jatuh tempo pinjaman tersebut kemudian diperpanjang hingga tanggal 1 Mei 1979.

Ternyata sampai dengan tanggal jatuh tempo, Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi utang tersebut. Bahkan ketika Imbalo Harahap meninggal dunia, hutang tersebut belum juga dibayar. Sedangkan tanah jaminan berikut bangunan diatasnya, dengan tanpa hak, telah ditempati oleh Pendi Harahap, Deliana br Lubis, Ishak Pane dan Sayur Siregar (selanjutnya disebut Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI). Atas piutang ini, Hj. Badariah Mawar Harahap (isteri almarhum Imbalo Harahap) kemudian mengajukan gugatan Wanprestasi ke PN Padang Sidempuan dengan nomor register 16/Pdt.G/1997PN.Psp.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Padang Sidempuan memenangkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar hutang uang sebanyak Rp. ½ x 6.708.357 =Rp.3.354.178,5 kepada Penggugat. Selain itu, Majelis Hakim dalam putusannya juga menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar hutang emas 24 karat seberat 11,250 gram sekaligus dan tunai. Majelis Hakim PN Padang Sidempuan juga menyatakan penguasaan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atas rumah dan tanah perkara adalah tanpa hak dan menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau orang lain yang mendapat hak dari mereka atau orang lain yang mendapat hak dari orang lain untuk menyerahkan rumah dan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat untuk dijual lelang oleh PN Padang Sidempuan melalui Kantor Lelang Negara.

Atas Putusan PN Padang Sidempuan tersebut, para Tergugat kemudian mengajukan Banding melalui Pengadilan Tinggi (PT) Medan dengan Nomor 385/Pdt.G/1997/PT.Mdn. Dalam putusannya, PT Medan membatalkan Putusan PN Padang Sidempuan dan mengadili sendiri. Isi dari putusan PT itu sendiri sama dengan putusan PN Padang Sidempuan, hanya saja dalam putusan PT dinyatakan bahwa putusan tersebut merupakan putusan verstek.

Atas putusan PT Medan, para Tergugat kemudian mengajukan Kasasi. Atas permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung dalam Amar Putusannya yang terdaftar dengan Nomor 4080 K/Pdt/1998, menolak Permohonan Kasasi para Pemohon/Tergugat asal (Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dengan pertimbangan bahwa terhadap putusan verstek tidak dapat diajukan kasasi. Namun apabila ada pihak yang keberatan dengan putusan verstek tersebut maka pihak yang keberatan tersebut dapat mengajukan verzet.

Sebelum Putusan dari MA turun (13 Juni 2002), Hj. Badariah Mawar Harahap selaku Pengugat Asal meninggal dunia, sehingga kemudian perkara ini dilanjutkan oleh ahli warisnya, yaitu H. Muchtar Siregar. Berdasarkan Putusan MA tersebut, ahli waris Penggugat Asal kemudian mengajukan permohonan eksekusi pada tanggal 14 Oktober 2002 kepada Ketua PN Padang Sidempuan agar segera melakukan eksekusi atas putusan tersebut. Sebelumnya, pada tanggal 9 Juli 2002 Muchtar Siregar juga telah mengajukan permohonan kepada Kepala PT Medan yang intinya adalah sudah lewatnya tenggang waktu pengajuan Verzet sehingga memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk menyatakan bahwa Putusan PT Medan telah berkekuatan hukum tetap dan agar putusan dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, memohon agar Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dipanggil agar dapat diperiksa surat kuasa Tergugat I dan Tergugat II guna memastikan keberadaanya.

Kemudian pada tanggal 14 Januari 2003, Ketua PN Padang Sidempuan memberikan laporan kepada Ketua PT Medan sehubungan dengan permohonan Muchtar Siregar terhadap pelaksanaan putusan tersebut yang berisi jawaban atas permohonan Muchtar Siregar. Ketua PN Padang Sidempuan mengatakan bahwa para Tergugat telah diberi peringatan (aanmaning). Namun karena Penggugat belum menyetorkan biaya maka eksekusi tidak bisa dilakukan karena tidak ada biaya eksekusi. Kemudian pada tanggal 12 Februari 2003 Muchtar Siregar melalui kuasa hukumnya Melur Lubis SH, kemudian mengajukan permohonan kepada Ketua PT Medan mengenai eksekusi atas putusan MA tersebut, sekaligus mengkoreksi laporan Ketua PN Padang Sidempuan karena pada tanggal 14 Januari 2003 Muchtar Siregar telah mendatangi Ketua PN Padang Sidempuan untuk menyetor biaya eksekusi tersebut. Namun Muchtar Siregar tidak berhasil menemui Ketua PN karena Ketua PN menolak untuk bertemu dan menugaskan Panitera Kepala untuk bertemu dengan Muchtar Siregar.

Pada tanggal 18 Februari 2003 Ketua PN Padang Sidempuan memberikan informasi kepada Muchtar Siregar bahwa Tergugat II masih hidup terbukti dengan surat kuasa yang diberikan Tergugat II kepada Supratman Sidahuruk, SH. Untuk kebenarannya, Pengadilan minta kuasa hukumnya untuk menghadirkan Tergugat II dan Muchtar Siregar diminta hadir pada tanggal 24 Februari 2003 untuk menyaksikannya. Berdasarkan surat tertanggal 25 Februari 2003, Muchtar Siregar meminta segera dilaksanakan eksekusi terhadap Tergugat III dan Tergugat IV yang telah menempati tanah jaminan tersebut. Sedangkan kepada Tergugat II pelaksanaan eksekusinya masih menunggu penyidikan lebih lanjut atas pengaduan dari Muchtar Siregar yang menganggap Tergugat II melakukan penipuan dengan cara menghilangkan diri dari tuntutan perdata yang mengiringinya, Hal tersebut diikuti pula somasi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Muchtar Siregar, terhadap Tergugat II tanggal 14 Maret 2003.

Pada tanggal 21 Maret 2003 Ketua PN Padang Sidempuan mengajukan jawaban tertulis atas surat Kuasa Hukum Muchtar Siregar tertanggal 14 Maret 2003 yang mempertanyakan kembali perihal pelaksanaan eksekusi kepada Tergugat III dan Tergugat IV. Adapun isi dari jawabannya tersebut adalah KPN Padang Sidempuan membatalkan putusan PN, PT dan MA mengenai eksekusi atas tanah jaminan dimaksud. Pertimbangan pembatalan Putusan tersebut antara lain karena Tergugat II telah membayar seluruh hutang-hutangnya secara sukarela kepada Penggugat, pembayaran tersebut dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Dengan demikian Ketua PN Padang Sidempuan menilai eksekusi pengosongan tidak perlu dilaksanakan.

ANALISA

Analisa ini didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, Putusan Pengadilan Tinggi Medan dan Putusan Mahkamah Agung. Kami akan menganalisa kasus di atas dilihat dari diktum Putusan Pengadilan dan dari segi eksekusi dalam hukum perdata yang terdiri atas pelaksanaan eksekusi dan penundaan eksekusi atas alasan perdamaian.

Mengenai Diktum Putusan Pengadilan

Hal menarik yang menjadi perhatian kami adalah bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim telah memberikan hukuman yang melebihi semestinya. Di dalam diktumnya Majelis Hakim menyatakan:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II berhutang uang dan mas kepada almarhum Imbalo Harahap.

2. Menyatakan bahwa Penggugat selaku ahli waris dari almarhum berhak menggugat para Tergugat.

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar hutang uang sebanyak Rp. ½ x 6.708.357 =Rp.3.354.178,5 kepada penggugat.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar hutang emas 24 karat seberat 11,250 gram sekaligus dan tunai.

5. Menyatakan penguasaan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atas rumah dan tanah perkara adalah tanpa hak.

6. Menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau orang lain yang mendapat hak dari mereka atau orang lain yang mendapat hak dari orang lain untuk menyerahkan rumah dan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat guna untuk di jual lelang PN. Padang Sidempuan melaui kantor lelang Negara.

Dari diktum di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim telah berlebihan memberikan hukuman kepada para Tergugat. Rumah dan tanah perkara dijadikan jaminan dengan maksud untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya. Seharusnya diktum keenam baru dapat dilakukan apabila diktum ketiga dan keempat tidak dijalankan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Seharusnya dalam diktum keenam ditambahkan syarat bahwa hukuman tersebut akan dilakukan bila Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini kemudian berpengaruh kepada pelaksanaan eksekusi.

Eksekusi Dalam Hukum Perdata

Eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara sehingga eksekusi biasa disebut juga sebagai pelaksanaan putusan. Adapun aturan dan tata cara lanjutan dari pelaksanaan eksekusi ini diatur di dalam HIR atau RBG.

1. Pelaksanaan Eksekusi

Pada prinsipnya, eksekusi hanya dapat dilaksanakan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Dalam kasus, putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap semenjak 14 hari setelah Putusan Mahkamah Agung dikeluarkan dan diberitahukan kepada masing-masing pihak yaitu pada tanggal 13 Juni 2002. Selain itu Eksekusi juga hanya dapat dijalankan terhadap Putusan yang bersifat kondemnator. Putusan dalam kasus ini merupakan putusan yang mengandung tindakan “penghukuman” terhadap diri tergugat. Berbeda dengan putusan ini, putusan yang bersifat deklaratoir mengandung “pernyataan” hukum saja tanpa disertai dengan “penghukuman”. Putusan yang bersifat deklaratoir ini tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Pada kasus, baik putusan Pengadilan Negeri maupun putusan Pengadilan Tinggi, secara tegas dalam amar putusan menyatakan “Menghukum Tergugat III, 4, 5 dan 6 atau orang lain yang mendapat hak dari mereka atau orang lain yang mendapat hak dari orang lain untuk menyerahkan rumah dan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat…”. Dengan demikian putusan dalam kasus ini merupakan putusan yang bersifat kondemnator.

Salah satu persyaratan dilakukannya eksekusi adalah ketika pihak tereksekusi tidak bersedia menjalankan putusan pengadilan secara sukarela. Pihak yang kalah dianggap tidak mau menjalankan putusan secara sukarela apabila tanggal “peringatan” (aanmaning) dilampaui. Dengan dilampauinya tenggat waktu pada aanmaning ini menandakan bahwa pihak pengadilan dapat mengupayakan eksekusi. Batas waktu maksimum peringatan yang diberikan adalah 8 hari (Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG). Namun demikian, peringatan baru dapat dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila penggugat ataupun kuasanya mengajukan permohonan baik secara lisan ataupun tertulis kepada Ketua Pengadilan. Pemberian peringatan ini dilakukan dalam suatu pemeriksaan sidang insidental. Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan dituangkan dalam berita acara. Apabila untuk pemberian peringatan, pihak tereksekusi tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut maka secara ex officio Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung mengeluarkan surat perintah eksekusi. Selanjutnya eksekusi akan dilaksanakan oleh juru sita atau panitera sebagai pejabat pelaksana eksekusi.

Dalam kasus, pada tanggal 14 oktober 2002 ahli waris penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Berdasarkan surat jawaban Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tanggal 7 April 2003 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, dijelaskan bahwa pada tanggal 12 November 2002 Penggugat dan para Tergugat telah dipanggil untuk diberikan surat peringatan (Aanmaning) akan tetapi saat itu yang hadir hanya Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Sedangkan Tergugat I telah meninggal dan Tergugat II tidak diketahui keberadaannya. Dengan demikian batas waktu yang diberikan kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan tanah tersebut adalah maksimum 8 hari setelah dibacakannya aanmaning. Seharusnya setidaknya pada tanggal 20 November 2002, juru sita Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sudah dapat melaksanakan eksekusi namun hal ini tidak dilakukan. Pada saat itu eksekusi tidak langsung dilakukan karena para penggugat belum membayar biaya eksekusi. Atas pernyataan tersebut kemudian penggugat membayar biaya eksekusi pada tanggal 14 januari 2003.

Kemudian pada tanggal 2 Desember 2002, Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan juga menerima surat dari Supratman Sidauruk, SH, sebagai kuasa hukum Tergugat II. Berdasarkan surat tersebut, Pengadilan Negeri Padang Sidempuan memanggil Penggugat dan Tergugat II guna memberitahukan masalah penyelesaian eksekusi, pemberian aanmaning direncanakan untuk tanggal 24 Februari 2003. Pada pertemuan tanggal 24 Februari 2003 tersebut Tergugat II telah menyatakan akan melaksanakan putusan secara sukarela. Adapun tanggal pembayaran utang yang ditetapkan saat itu adalah tanggal 26 Februari 2003. Pernyataan Ketua PN Padang Sidempuan ini sangat aneh, mengingat suatu perdamaian seharusnya didasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam surat jawabannya, Ketua PN Padang Sidempuan hanya menegaskan persetujuan satu pihak saja yaitu Tergugat II sedangkan pendapat Penggugat sendiri mengenai perdamaian tidak dijelaskan.

Pada tanggal 26 Februari 2003, menurut Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, yang hadir hanya Tergugat II sedangkan Penggugat tidak hadir. Dengan tidak hadirnya Penggugat maka pembayaran utang tersebut dititipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Namun meskipun telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat, Penggugat pada tanggal 25 Februari 2003 mengajukan permohonan agar eksekusi dilaksanakan terhadap Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. Keterangan dari Ketua PN Padang Sidempuan untuk membatalkan eksekusi karena telah ada kesepakatan Tergugat II untuk membayar adalah tidak tepat.

Dalam amar putusannya Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman yang berbeda antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI. Dijalankannya suatu hukuman oleh salah satu pihak tidak menghapus kewajiban pihak lain untuk menjalankan hukumannya. Sehingga meskipun Tergugat II telah bersedia membayar hutangnya, hal tersebut tidak dapat menghapus kewajiban Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk menjalankan putusan.

Apabila Tergugat II pada tanggal 26 Februari 2003 memang telah menyatakan akan menyelesaikan secara sukarela maka hal pertama yang seharusnya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Padang Sidempuan adalah membuat Akta Perdamaian atau setidaknya berita acara yang intinya menyatakan telah terjadi perdamaian diantara para pihak. Sesuai dengan pasal 1851 KUH Perdata, perdamaian seharusnya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan dibuat secara tertulis. Namun sayangnya dalam berkas surat yang kami terima tidak ditemukan fakta dibuatnya akta perdamaian ataupun berita acara tentang terjadinya perdamaian.

3. Penundaan Eksekusi Atas Alasan Perdamaian

Berdasarkan surat tertanggal 21 Maret 2003, Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan membatalkan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dengan alasan bahwa hutang telah dibayar oleh Tergugat II. Namun menurut kami terdapat kejanggalan dalam proses pembayaran utang sebagai bentuk dari perdamaian itu sendiri dilihat dari bagaimana seharusnya penundaan ataupun pembatalan eksekusi dengan alasan telah terjadi perdamaian itu terjadi.

Menurut Yahya Harahap, perdamaian yang dapat menunda eksekusi adalah bentuk perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 KUH Perdata:

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis”

Apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, maka pengadilan harus menunda atau menghentikan eksekusi. Sedangkan apabila perdamaian diingkari pihak tereksekusi, maka putusan kembali memiliki kekuatan hukum tetap dan eksekusi dapat dijalankan tanpa melalui gugatan baru.

Sebaliknya, apabila ada permintaan eksekusi kembali atau alasan pihak tereksekusi lalai atau ingkar menaati dan memenuhi perdamaian maka Ketua Pengadilan Negeri harus mengadakan pemeriksaan insidental. Persidangan insidental ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menilai benar atau tidaknya kelalaian atau keingkaran pihak tereksekusi. Apabila Ketua Pengadilan Negeri menilai isi perdamaian telah dipenuhi dengan baik oleh pihak tereksekusi maka Ketua Pengadilan Negeri tetap mempertahankan penetapan penundaan. Sedangkan bila pihak pemohon eksekusi keberatan atas penilaian tersebut maka ia dapat mengajukan gugatan baru dengan dalil pihak tereksekusi ingkar memenuhi perdamaian, meminta perdamaian dibatalkan dan sekaligus meminta agar eksekusi dapat dijalankan kembali sesuai dengan amar putusan semula.

Untuk kasus ini, menurut kami proses terjadinya perdamaian pada tanggal 24 Februari 2003 dan pelaksanaannya pada tanggal 26 Februari 2003 memiliki kejanggalan. Jika perdamaian memang telah terjadi maka adanya permohonan eksekusi kepada Tergugat II menandakan bahwa ada kemungkinan Tergugat II tidak memenuhi atau lalai memenuhi kesepakatan sesuai dengan perjanjian perdamaian sebelumnya. Melihat kemungkinan tersebut seharusnya Ketua PN Padang Sidempuan mengadakan pemeriksaan insidental untuk memeriksa apakah benar Tergugat II telah lalai melaksanakan kewajibannya. Terhadap hasil pemeriksaan Ketua PN tersebut sebenarnya Penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan dalil pihak tereksekusi ingkar memenuhi perdamaian. Namun di sisi lain mengingat setelah tanggal 24 Februari 2003 Penggugat kerap kali mengajukan permohonan eksekusi setidak-tidaknya dapat dikatakan perdamaian belum terjadi diantara pihak. Dengan demikian seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tidak menunda atau bahkan membatalkan eksekusi karena alasan Perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1851 KUH Perdata tidak terpenuhi.

Prosedur Melakukan Pemogokan
Mohamad Mova Al ‘Afghani*(movanet@yahoo.com )

Pada hakekatnya seluruh perselisihan dalam hubungan Industrial harus diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Untuk hal ini harus ditempuh jalur perundingan antara perwakilan serikat pekerja dengan pengusaha. Demi kepentingan pembuktian dan formalitas hukum, harus selalu dipastikan terdapat berita acara perundingan diatas kertas ber-meterai yang ditandatangani oleh perwakilan serikat pekerja yang berunding dan pengusaha. Apabila perundingan gagal, baru pekerja diperbolehkan melaksanakan hak mogoknya.

Pekerja dapat juga melakukan pemogokan walaupun tidak melewati jalan perundingan. Hal ini dapat dilaksanakan hanya apabila pengusaha menolak melakukan perundingan. Kepmenakertrans No. KEP. 232/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah (“Kepmenakertrans”) mewajibakan pekerja/buruh meminta secara tertulis kepada pengusaha untuk melakukan perundingan minimal 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja. Adalah penting untuk mendapatkan surat tanda terima permohonan melakukan perundingan tersebut dari Pengusaha, setiap kali dikirimkan.

Apabila pengusaha menolak berunding setelah diberikan pemberitahuan dengan jangka waktu diatas atau apabila perundingan gagal, pekerja boleh melaksanakan hak mogoknya. Pelaksanaan hak mogok ini pun harus sesuai dengan peraturan, sebagaimana dijelaskan dibawah ini.

Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi depnaker setempat yang sekurang-kurangnya memuat (a) waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja, (b) tempat mogok kerja, (c) alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan (d) tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. Apabila mogok kerja tidak dilakukan dengan cara demikian, maka pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara untuk mengamankan perusahaan dan alat-alat produksi dengan cara (a) melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses produksi; atau (b) bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi perusahaan (Pasal 140 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Undang-Undang Ketenagakerjaan”).

Undang-undang mewajibkan pekerja yang akan melakukan pemogokan untuk memberitahu Depnaker setempat. Pekerja harus melampirkan (1) berita acara perundingan yang ditandatangani perwakilan serikat pekerja dan pengusaha, (2) surat pemberitahuan pemogokan kepada pengusaha dan tanda terima surat pemberitahuan pemegokon tersebut dari Pengusaha. Pada waktu mengirimkan pemberitahuan kepada Pengusaha, pastikan juga bahwa orang yang menerima pemberitahuan adalah Direksi dari perusahaan tersebut dan pastikan bahwa orang yang menerima pemberitahuan tersebut memberikan tanda terimanya (tanda terima harus ditandatangani).

Apabila tidak tercapai perundingan, cukup melampirkan surat pemberitahuan permintaan melakukan perundingan dan tanda terimanya serta surat pemberitahuan mogok dan tanda terimanya. Pasal 141 Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan Depnaker untuk memberikan tanda terima pemberitahuan mogok. Pastikan perwakilan pekerja mandapatkan tanda terima pemberitahuan mogok tersebut. Didalam tanda terima tersebut juga sebaiknya tercantum pernyataan dari Depnaker bahwa pemogokan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 140 UU Ketenagakerjaan.

Perlindungan Hukum atas Hak Mogok

Undang-Undang menjamin hak pekerja untuk mogok. Pasal 143 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa siapapun tidak dapat “menghalang-halangi” pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai dan siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan. Penjelasan Pasal 143 mencontohkan perlakuan menjatuhkan hukuman, mengintimidasi dalam bentuk apapun dan melakukan mutasi yang merugikan termasuk kedalam perilaku “menghalang-halangi” penggunaan hak mogok.

Bahkan, Pasal 144 dari UU yang sama melarang pengusaha untuk mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan atau memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok kerja. Namun, perlindungan yang diberikan oleh Pasal 144 ini hanya berlaku bagi pemogokan yang dilakukan sesuai prosedur. Dalam prakteknya, “bukti” bahwa formalitas prosedural ini telah dipenuhi adalah:

a. berita acara perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha, apabila tidak terjadi perundingan, maka tanda terima surat permohonan perundingan

b. tanda terima pemberitahuan mogok dari depnaker setempat yang disertai pernyataan bahwa pemogokoan telah memenuhi ketentuan Paal 140 UU Ketenagakerjaan
c. tanda terima pemberitahuan mogok dari perusahaan

Akibat Hukum Pemogokan

Apabila mogok kerja dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur, maka pemogokan tersebut tidak sah. Kepmenakertrans Pasal 6 menyatakan pemogokan yang tidak sah sebagai mangkir kerja. Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok yang tidak memenuhi prosedur harus dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan diri.

Apabila persoalannya bukan persoalan normative, pengusaha bisa saja tidak memberikan upah sementara kepada buruh yang melakukan mogok. Pengusaha boleh melakukan penutupan perusahaan akibat pemogokan yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Special Purpose Vehicle (SPV): Layakkah ia hidup di Indonesia?

Special Purpose Vehicle disebut juga Special Purpose Company atau Special Purpose Entity dengan melihat teks-teks terkait dapat disimpulkan sebagai suatu entitas yang menjadi ” bankruptcy-remote entity” bagi perusahaan atau individu yang mendirikannya dengan tujuan tertentu atau khusus seperti sekuritisasi aset, mengeluarkan surat hutang, mengakuisisi aset dan lain-lain. Selain itu SPV sebagai sarana melakukan financial engineering, memiliki manfaat beragam, dari untuk meminimalisir tax sampai menyembunyikan kewajiban.
Sejak terkuaknya kasus Enron, FASB memakai istilah VIE (Variable Interest Entity) sebagai pengganti SPV (lihat FASB.org pada FASB Interpretation no.46) . Hal ini karena kasus Enron merusak kesan SPV sebagai “bankruptcy-remote entity” menjadi tidak lebih sebagai instrumen untuk off-balance sheet atas liabilities dan kerugian yang ada sehingga tidak mengotori laporan keuangan.
Fungsi “bankruptcy-remote entity” membuat perusahaan yang mengalihkan aset (originator) terbebas dari kemungkinan diajukannya gugatan pailit oleh pihak ketiga karena resiko tersebut beralih ke SPV dengan terjadinya pengalihan aset.
SPV juga dimanfaatkan di Indonesia untuk mengalihkan risk dan liabilities dari Originator/transferor. Gugatan Tri Polyta atas 97 krediturnya di Pengadilan Negeri Serang Banten pun, berawal dari penerbitan obligasi yang juga memakai SPV (hukumonline.com, 29 Mei 2003). Penggunaan SPV pada Tri Polyta tidak berarti mencegah kreditur untuk menggugat Tri Polyta sebagai originator. Hal ini dilakukan oleh para kreditur Tri Polyta dengan mengajukan gugatan pailit ke Pengadilan Niaga atas Tri Polyta pada awal Juli 2003 karena tidak lagi membayar bunga obligasi. Jadi fungsi bankruptcy remote entity tidak berjalan ketika di spv terkait tidak ada aset yang mencukupi. Jadi ketika SPV tidak lagi memiliki asset maupun arus kas yang bias diperoleh, konsekwensi logisnya adalah para kreditur atau investor akan berusaha memperoleh recovery dari beneficiary yang memperoleh manfaat atas aliran dana yang masuk ke kas SPV tersebut.
Penggunaan SPV di Indonesia lebih marak dikenal terkait dengan privatisasi dan divestasi yang dilakukan Pemerintah atas kepemilikannya di berbagai perusahaan terutama seperti BCA dan Indosat.
Program privatisasi dan divestasi yang menimbulkan kontroversi dimasyarakat terkait dengan kepemilikan asing, mendapatkan publikasi yang buruk, ketika yang membeli perusahaan besar seperti Indosat dan BCA masuk melalui SPV seperti Indonesian Communication Limited dan Farallon Capital. Kalangan yang kontra menganggap bahwa pembelian melalui SPV menunjukkan bahwa yang membeli dapat mengalihkannya kepada pemilik lama (terkait dengan program divestasi) seperti BCA dan Indomobil kepada Sudono Salim atau dalam kasus Indosat merupakan kendaraan politik PDI-P (Kompas.com, 15 Januari 2003).
Hal-hal di atas menunjukkan bahwa SPV lebih banyak terindikasi sebagai instrumen financial engineering yang dipergunakan dengan itikad buruk. Tapi apakah akan menjadi conditio sine qua non, bahwa untuk membuat SPV pasti dengan itikad buruk? Jika demikian, layakkah SPV dibiarkan untuk tetap dipergunakan dalam praktek bisnis sehari-hari di Indonesia terutama dalam program privatisasi dan divestasi Pemerintah?
Jawaban atas kedua pertanyaan diatas sayangnya tidak semudah semboyan yang di gembar-gemborkan untuk menghapuskan KKN di negara ini. SPV sebagaimana pisau, dapat difungsikan untuk tujuan baik dan buruk. Pisau dapat digunakan untuk memotong kentang dan juga membunuh orang. SPV pun tidak jauh berbeda dengan pisau yang sesuai konteksnya dapat dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan praktek bisnis kotor.
Praktek bisnis kotor tersebut berkaitan dengan rekayasa laporan keuangan yang melalui SPV, laporan itu menjadi terlihat bagus. Tetapi sayangnya liabilities dan kerugian terkait hanya dipindahkan, tidak hilang. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan sebagai akibat penyalahgunaan SPV, karena kerugian dan liabilities yang disembunyikan terlalu besar dan bocor ke publik. Selain Enron, berdasarkan data dari http://www.bankcruptcydata.com, banyak perusahaan besar di Amerika Serikat ditahun 2001 bangkrut karena menyalahgunakan fungsi SPV. Hal ini karena penyimpangan pemakaian SPV sebagai sarana dalam melakukan financial engineering sebagai bagian dari risk management.

Data Kebangkrutan Perusahaan di Amerika Serikat Tahun 2001
Nama Perusahaan Tanggal Bangkrut Nilai Aset Pra-Kebangkrutan
(dalam Jutaan dollar)
Enron Corp. 3-12-2001 $63,300.00
Pacific Gas and Electric Co. 6-04-2001 $21,470.00
FINOVA Group, Inc., (The) 7-03-2001 $14,050.30
RelianceGroupHoldings, Inc. 12-06-2001 $12,598.05
Federal-Mogul Corp. 1-10-2001 $10,150.00
Comdisco, Inc. 16-07-2001 $ 8,754.00
ANC Rental Corp. 13-11-2001 $ 6,349.50
360Networks (USA), Inc. 28-06-2001 $ 5,596.00
WinstarCommunications, Inc. 18-04-2001 $ 4,975.44
PSINet, Inc. 31-05-2001 $ 4,492.30
Bethlehem Steel Corp. 15-10-2001 $ 4,347.00
Laidlaw, Inc. 28-06-2001 $ 4,000.01
Exodus CommunicationsInc. 26-09-2001 $ 3,894.40
USG Corp. 25-06-2001 $ 3,214.00
Sunbeam Corp. 6-02-2001 $ 3,132.34
Global TeleSystems, Inc. 14-11-2001 $ 2,833.80
HayesLemmerz International 5-12-2001 $ 2,811.60
W.R. Grace & Company 2-04-2001 $ 2,509.06
Warnaco Group, Inc. 11-06-2001 $ 2,372.71
Arch Wireless, Inc. 6-12-2001 $ 2,309.60
Sumber: http://www.bankruptcydata.com

Pasca Enron sendiri, FASB pun melakukan introspeksi diri melalui Interpretation No.46 (FIN 46) Consolidation of Variable Interest Entities dengan mempergunakan terminologi Variable Interest Entities dan Amandemen FASB No.140 Qualifying Special-Purpose Entities and Isolation of Transferred Assets, yang menggunakan terminologi Qualifying Special Purpose Entities. Kedua aturan tersebut dapat dikatakan memecah fungsi yang semula ada pada SPV. Lalu bagaimanakah dengan Indonesia, adakah pelajaran yang dipetik dari Enron atau paling tidak dari proses divestasi dan privatisasi yang dibeli investor melaui SPV?
Sayangnya untuk hal ini diperlukan riset yang mendalam dengan akses data perusahaan yang umumnya sangat rahasia. Tetapi kasus DJI dapat dijadikan pelajaran, khususnya bagi kreditur asing dalam memberikan pinjaman melalui SPV untuk mensiasati peraturan.
PT Danareksa Jakarta Internasional (DJI), yang mendapat pinjaman komersial dari kreditur asing melalui transferable loan facility Agreement beserta perjanjian-perjanjian turunannya, memperoleh pinjaman sebesar US$ 180 Juta (www.hukumonline.com, 15 September 2003). Padahal berdasarkan surat Saleh Afif, ketua Tim Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri (PKLN), tertanggal 8 Nopember 1995 kepada Presiden Direktur DJI, limit pinjaman komersial luar negeri bagi DJI untuk membangun Gedung Bursa Efek Jakarta hanya US$ 20 Juta.
Seharusnya, surat PKLN tersebut menjadi rambu baik kepada pihak kreditur maupun DJI sebagai debitur. Tetapi terdorong meraih laba semaksimal mungkin, kreditur hanya meminta jaminan dari debitur bahwa surat dari PKLN sudah selesai, dalam arti larangan itu sudah dieliminir tanpa melakukan cross-check. Tetapi jaminan itu tidak lebih dari formalitas belaka. Hal ini diindikasikan oleh pembentukan Eastglobe Limited (yang notabene merupakan Special Purpose Vehicle) di British Virgin Island atas usul Schroder Internasional Merchant Bankers Ltd sebagai Facility Agent, agar dana kerditor dapat terkucur ke DJI untuk membangun BEJ(www.hukumonline.com, 15 September 2003).
Jadi pembentukan SPV tersebut dapat dua kemungkinan, selain sebagai Liabilities Remote Entities, yaitu untuk tujuan perpajakan (meminimalisir beban pajak) atau menerabas Surat PKLN. Tapi dengan adanya pembatalan Transferable Loan Facility Agreement dan keharusan untuk membayar kerugian-kerugian DJI, yang mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendasarkannya pada Keputusan Presiden No.39 Tahun 1991 (www.hukumonline.com tanggal 1 September 2003), terlihat bahwa secara hukum pembuatan Eastglobe Limited lebih dipandang untuk menerabas Keppres No.39 Tahun 1991. Jadi pada kasus DJI, SPV dibentuk untuk menerobos Regulasi. Eastglobe Limited menjadi SPV yang membeli Danareksa Issued Bond, diterbitkan oleh Danareksa Jakarta Internasional, yang sebagian besar saham dimiliki oleh PT Danareksa. Oleh karena itu DJI terkena pembatasan sesuai Keppres No.39 Tahun 1991 untuk dapat menerima pinjaman luar negeri yaitu hanya US$ 20 Juta, karena sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN (www.hukumonline.com, 19 Januari 2002).
Meski berbeda jauh dengan Enron, paling tidak terdapat kesamaan esensi, bahwa pembentukan spv dengan maksud untuk mensiasati aturan berlaku yang berdampak fundamental (baik berkaitan dengan pembukuan melalui off-balance sheet maupun peraturan pemerintah tentang larangan atas suatu hal atau aktifitas atau yang harus dipenuhi), akan mudah membawa dampak bersifat materiil kalau tersingkap. Dampak bersifat materiil itu dapat berupa perusahaan menjadi bangkrut atau uang yang diinvestasikan (bagi kreditor) tidak kembali. Jadi SPV hanya berlaku efektif untuk mensiasati hal-hal tersebut, ketika itikad baik terpelihara dari awal perjanjian sampai penyelesaian kewajiban. Tetapi sangat sulit mengharapkan itikad baik dari kedua pihak ketika jalan yang disepakati untuk ditempuh, mempunyai maksud tidak baik.
Walaupun Keppres No.31 Tahun 1999 dapat dibobol melalui spv, masih ada peraturan yang sulit ditembus. Salah satunya terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 448/ KMK.0.17/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Maksud tidak dapat ditembus adalah bahwa dengan memakai spv pun, fungsi spv (tertidak lebih hanya sebagai bankruptcy remote entities dan atau untuk keperluan perpajakan. Hal ini karena adanya pasal 15 peraturan tersebut yang mensyaratkan, bahwa jumlah maksimal penyertaan modal bagi badan hukum (pemegang saham berbadan hukum) pada suatu perusahaan pembiayaan, adalah sebesar modal sendiri.

Pasal 15
(1) Bagi pemegang saham yang berbentuk hukum, jumlah penyertaan modal pada perusahaan pembiayaan ditetapkan setinggi-tingginya sebesar modal sendiri dikurangi dengan penyertaan yang dilakukan
(2) Modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas merupakan penjumlahan dari modal disetor, agio saham, cadangan dan saldo laba, dikurangi penyertaan
(3) Modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk yang berbentuk hukum Koperasi merupakan penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha dikurangi penyertaan

Pasal 15 Keputusan Menteri Keuangan tersebut, tidak dapat dihindari memaksa pihak pemakai spv yang menjadi pemilik penuh atau mayoritas untuk bertanggung jawab secara penuh atas kelangsungan usaha perusahaan pembiayaan. Meskipun fungsi bankruptcy and liabilities remote entities tidak hilang, pemilik (baik secara wholly-owned maupun majority) tidak dapat hanya berpangku tangan menunggu deviden dan lepas tangan ketika bangkrut. Jadi seandainya klausul ini diterapkan pada program divestasi dan privatisasi pemerintah, spv yang menang paling tidak memiliki jumlah modal yang tidak dapat ditarik sebesar penyertaannya pada perusahaan target. Jadi Farallon Capital Management yang menjadi pemenang tender BCA sebesar 5,3 Triliun pun setidak-tidaknya harus memiliki modal yang tidak dapat ditarik dalam jumlah yang sama. Jadi legal engineering yang dilakukan oleh Departemen Keuangan tersebut dapat meminimalisir investor bermodal seadanya untuk mengeruk keuntungan tanpa disertai komitmen serius dalam mengelola perusahaan target.
Oleh karena itu masih diperlukan lebih banyak legal engineering untuk meminimalisir financial engineering, seperti pemakaian spv, yang dilakukan dengan itikad buruk. Tetapi sangat sulit untuk meniadakan penggunaan spv dalam dunia usaha Indonesia. Hal ini karena spv pun memberikan manfaat bagi pemerintah yang terlihat jelas dalam program penjualan aset oleh BPPN. BPPN sebagai pengemban tugas dari Pemerintah melalui PP No.17 Tahun 1999 yang membentuk sejumlah spv dalam rangka penjualan aset, merasakan manfaat dari financial engineering tersebut.
Jadi dapat disimpulkan bahwa terlepas dari dampak-dampak negatif yang dimiliki, penggunaan spv masih diperlukan di Indonesia. Tetapi setidak-tidaknya untuk meminimalisir hal-hal negatif pada spv, diperlukan legal engineering dari regulator sektor usaha terkait, baik secara individu maupun bersama-sama seperti Menteri Keuangan untuk sektor Jasa Keuangan non Bank, BI untuk jasa Perbankan dsb dalam rangka persaingan tujuan investasi dengan negara-negara lain. Sehingga fungsi spv dapat bersifat konstruktif bagi peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MEMERIKSA
KASUS TINDAK PIDANA PATEN BERDASARKAN KASUS NO. 38/PID/B/2004/PN. JAKARTA TIMUR DENGAN TERDAKWA DRS. ERMAN HAFNI

Rizki Ismantp, S.H, M. Ali. Aranoval, S.H
07 Sep 2004, 10:58:37 WIB – pemantauperadilan.com

I. PENDAHULUAN

Hak kekayaan intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara garis besar HaKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak cipta (copyrights);
2. Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang mencakup:

• Paten
• Desain industri (industrial designs);
• Merek;
• Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition);
• Desain tata letak sirkuit terpadu (integrated circuits);
• Rahasia dagang (trade secret);[1]

Di Indonesia, Hak Cipta atau yang disebut ciptaan diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU 19/2000). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU 19/2000 yang dimaksud dengan ciptaan adalah “…… hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra………”.

Selanjutnya dalam Pasal 12 UU 19/2000 dinyatakan:

(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan,dan semua hasil karya tulis lain;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
g. arsitektur;
h. peta;
i. seni batik;
j. fotografi;
k. sinematografi;
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Permasalahan mengenai HaKI di Indonesia seakan tidak pernah ada habisnya. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus HAKI yang tidak pernah terselesaian secara hukum. Beredarnya berbagai CD, VCD, DVD serta kaset ilegal karena merupakan barang bajakan di berbagai areal perdagangan, semakin menunjukkan lemahnya penegakkan hukum di Indonesia.[2]

Lemahnya penegakkan hukum dalam bidang HaKI ditandai dengan kekurangseriusan aparat dalam memberantas pembajakan. Misalnya, pada kasus tindak pidana Hak Paten yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada Kasus tersebut Majelis Hakim memvonis lepas dari segala tuntutan seorang terdakwa tindak pidana paten. Sebelum membahas kasus ini, akan diuraikan sepintas mengenai pengertian paten.

Pengertian Paten

Apa yang dimaksud Paten? Istilah paten yang dipakai sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia menggantikan istilah octrooi berasal dari bahasa Belanda. Istilah octrooi ini berasal dari bahasa Latin dari kata auctor atau auctorizare. Namun di Indonesia, istilah paten diserap dari bahasa Inggris yaitu patent. Istilah paten sendiri bermula dari bahasa latin dari kata auctor yang berarti dibuka, bahwa suatu penemuan paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum.[3] Dengan terbuka tersebut, maka tidak berarti setiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut. Penemuan tersebut hanya bisa didayagunakan dengan seizin penemunya.. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (selanjutnya disebut UU 14/2001), yang dimaksud dengan paten adalah:

…… hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Apa yang dimaksud Invensi? Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) UU 14/2001, yang dimaksud dengan invensi adalah
…..ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Sedangkan yang dimaksud dengan Inventor diatur pada Pasal 1 ayat (3) UU 14/2001, yaitu:

….. seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Bedasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa paten adalah suatu penemuan teknologi yang bersifat baru. Dengan demikian, paten diberikan terhadap karya atau ide penemuan (invensi) di bidang teknologi, yang setelah diolah menghasilkan suatu produk maupun hanya merupakan proses saja, kemudian bila didayagunakan akan mendatangkan manfaat ekonomis pula.[4]

Apabila seseorang melakukan penjiplakan terhadap suatu hak paten, maka orang tersebut dapat digugat ke Pengadilan Niaga. Selain bisa digugat ke Pengadilan Niaga, orang tersebut juga dapat dikategorikan melakukan tindak pidana paten. Jika pemegang paten yang menemukan bahwa invensi yang dimikinya digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, maka ia dapat menggugat pengguna itu ke Pengadilan Niaga. Hal ini diatur dalam Pasal 117 ayat (1) UU 14/2001, yang berbunyi :

(1) Jika suatu Paten diberikan kepada pihak lain selain dari yang berhak berdasarkan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, pihak yang berhak atas Paten tersebut dapat menggugat kepada Pengadilan Niaga

Pada kasus Tindak Pidana Paten yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Majelis Hakim memvonis bersalah Terdakwa tersebut, namun tidak menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa atau dilepaskan. Hal tersebut disebabkan Majelis berpendapat bahwa sertifikat Paten yang ditiru oleh terdakwa dinilai oleh Majelis tidak mengikat pihak ketiga dan tidak memperoleh perlindungan hukum.

II. POKOK PERMASALAHAN

Apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk menyatakan suatu sertifikat paten tidak mengikat pihak ketiga dan tidak memperoleh perlindungan hukum?

Apakah seorang Terdakwa yang telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim, dapat pula dinyatakan lepas dari tuntutan hukum?

III. ANALISIS KASUS

A. Resume Kronologis Kasus

Erna Rusmawati selaku Direktur Utama PT. Orphanindo Tamamulia adalah pemegang hak paten atas mesin perforasi sebagaimana disebutkan dalam sertifikat paten Nomor ID 0 000 133 S dengan judul “PERALATAN DARI SUATU MESIN PERFORASI”. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HaKI Departemen Kehakiman Ri pada Tahun 1996. Pada tahun 2003 diketahui terdapat pelanggaran hak paten milik Erna Rusmawati yang kemudian ditindaklanjuti dengan diajukannya pengaduan ke Polda Metro Jaya dengan terlapor Direktur PT. Truno Bravo, Drs. Erman Hafni. Pihak terlapor terbukti membuat dan memperbanyak mesin “Perforasi” dengan spesifikasi yang sama seperti milik Erna Rusmawati, tanpa mendapatkan ijin dari pemiliknya.

B. Analisis

1. Kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Dalam Menilai Suatu Sertifikat Paten.

a. Peradilan Umum

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Bab II tentang Badan-Badan Peradilan Dan Asas-asasnya, disebutkan bahwa Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha. Dalam hal ini Undang-undang membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing memiliki lingkungan wewenang perkara-perkara tertentu. Tetapi harus diketahui bahwa masing-masing lingkungan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan/spesialisasi. Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai hak perdata maupun perkara pidana, dalam lingkup peradilan umum ada pengkhususan atau spesialisasi seperti Pengadilan Anak, Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Niaga, dan lain-lain yang kesemuanya diatur oleh Undang-Undang. Khusus Pengadilan Niaga berwenang memeriksa sengketa perdata dalam bidang Kepailitan, HaKI, dan lain-lain. Sedangkan sengketa pidananya masuk dalam kekuasaan pengadilan pidana.

Berkenaan dengan hal tersebut, Prof. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan dan keharusan yang “ditentukan oleh negara” atau “kekuasaan lain yang berwenang” untuk menentukan peraturan pidana. Larangan atau keharusan tersebut disertai dengan ancaman pidana. Apabila larangan atau keharisan tersebut dilanggar, maka timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana, dan melaksanakan pidana. Dari uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Bahwa Pengadilan Pidana dan Pengadilan Niaga masuk dalam satu lingkup peradilan yang sama yakni lingkup Peradilan Umum

- Bahwa masing-masing Pengadilan mempunyai kekhususan/spesialisasi yang diatur menurut Undang-Undang. dimana pengadilan pidana bertugas memeriksa dan mengadili segala pelanggaran pidana yang telah diatur oleh negara maupun kekuasaan lain yang berwenang. Oleh karena itu Hukum Pidana meliputi “Perbuatan pidana”, “Pertanggungjawaban pidana”, dan “Ketentuan acara pidana”.

b. Pertimbangan Majelis

Menurut fakta hukum yang diungkapkan di persidangan yakni mengenai unsur pasal 131 Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14/ 2001 tentang dengan sengaja melanggar hak pemegang Paten Sederhana, dengan melakukan salah satu tindakan seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000 rupiah, dinyatakan telah terbukti. Hal tersebut dapat dilihat pada halaman 32 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yakni sebagai berikut:
Menimbang bahwa dengan demikian dapat pula diketahui bahwa mesin perforasi elektrik production BP. 234 merek Bravo Perforator menggunakan peralatan yang sama dengan peralatan mesin perforasi yang telah mendapat Surat Paten Sederhana dari Departemen Kehakiman R.I dengan Nomor ID.0.000.133.s tanggal 29 Agustus 1996.

Dengan demikian nyata bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi dakwaan yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun Majelis Hakim melakukan beberapa kekeliruan dalam pertimbangan yang dapat dianalisis sebagai berikut:

- Dalam Pertimbangan Putusannya Mejelis Hakim menggunakan dasar pendapat Penasehat hukum terdakwa, yang pada pokoknya mengatakan bahwa Surat Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati tidak perlu mendapat perlindungan hukum, karena dianggap bukan temuan baru dan bukan temuannya. Sebelumnya sudah tercipta mesin perforasi merk NEW KON type 112 electric buatan Jepang. Untuk menguatkan dalil tersebut penasehat hukum mengajukan bukti T-1 sampai dengan bukti T-14;

a. Bukti T-1 : Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Haryadi, dalam putusan tersebut isinya antara lain,”bahwa ia pernah diberi tugas oleh Pak Zainal Arifin selaku pimpinan PT. Orphanindo pada sat itu untuk itu membongkar dan meniru mesin KON buatan Jepang dengan sedikit modifikasi dan dijadikan sebagai mesin perforasi produksi PT. Orphanindo dengan merk New Orpha” .

Berdasarkan atas bukti tersebut seharusnya Majelis melihat pernyataan “Sedikit Modifikasi”. Modifikasi disini memenuhi unsur kebaruan (novelty) yang menyebabkan kategori Sertifikat Paten yang diberikan atas teknologi dimaksud kepada Erna Rusmawati adalah Paten Sederhana. Hal ini juga dapat dibuktikan oleh keterangan Saksi Ahli Parlagutan Lubis, S.H., yaitu bahwa ketika permohonan paten sederhana tersebut diajukan oleh Erna Rusmawati telah dilakukan pemeriksaan terhadap mesin-mesin pembanding sebanyak lima (5) unit. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Saksi Ahli lainnya yakni Ir. Mahruzar yang melakukan pemeriksaan permohonan sebelumnya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan data. Data-data yang diperiksa tersebut bisa datang dari Jepang, Eropa, Amerika dan negara lainnya yang dikirim persemester.

Perlu diketahui bahwa dalam pemeriksaan tersebut tidak terdapat prinsip kerja yang sama. Bahwa dikatakan Paten Sederhana karena merupakan perbaikan kecil atau hanya modifikasi. Jadi kedudukan saksi Ahli ini sesuai dengan kewenangan yang digariskan oleh pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

b. Bukti T-2 : Surat Pengakuan yang dibuat oleh Haryadi yang mengatakan bahwa ukuran dan type mesin KON 112 buatan Jepang yang ditiru oleh Haryadi adalah sama dengan ukuran Mesin yang dibuat untuk mesin Orpha 112.
Berdasarkan bukti tersebut, Majelis tidak menggali lebih jauh perihal mesin dimaksud. Dalam Paten Sederhana yang menjadi objek Paten adalah Produk atau alat. Menurut keterangan yang disampaikan oleh Saksi Ahli Ir. Mahruzar permohonan Paten yang diajukan oleh Erna Rusmawati bukan pada penemuan mesin Perforasi tetapi terhadap penemuan peralatannya yaitu penggunaan pelatuknya sebagai penahan gerak mekanik. Disini jelas terlihat bahwa keterangan dalam surat pengakuan Haryadi adalah Ukuran dan Tipe Mesin Perforasi, bukan penggunaan pelatuknya. Sedangkan sepengetahuan saksi ahli pada waktu itu tidak terdapat mesin pembanding seperti yang Penasehat Hukum terdakwa perlihatkan gambarnya dipersidangan.

Selain itu, kualitas bukti surat pengakuan yang dibuat oleh seorang saksi harus dipertanyakan nilai pembuktiannya mengingat hukum acara pidana mencari kebenaran Materiil. Pasal 187 KUHAP memperluas serta menjelaskan jenis surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti diantaranya adalah:

1) Berita acara dan surat lain yang dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.

3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

c. Bukti T- 3: Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Sunaryo yang pada intinya mengatakan bahwa saksi bekerja dibagian produksi mesin perforator merek New Orpha sedangkan pada saat itu telah beredar di Indonesia dengan merk KON jenis manual dan elektrik buatan Jepang.

Majelis mempertimbangkan pengakuan tersebut dengan tidak berusaha membuktikan apakah saksi mengetahui teknologi yang dipergunakan oleh mesin tersebut. Apakah saksi pernah melihat dan mengetahui jenis pelatuk yang digunakan dalam mesin Perforasi KON Manual ataupun Electrik buatan Jepang tersebut (jika ada). Disamping itu keterangan saksi tersebut bisa saja sesuai dengan mesin pembanding yang juga digunakan oleh Saksi Ahli dalam melakukan pemeriksaan substantif pada mesin perforasi yang dimintakan Paten.

d. Bukti T- 4, T-13: adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh PT. Djasta yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Djasta adalah distributor mesin peforasi merek KON type 112 produksi New KON Industrial co. Ltd. Dimana cara kerja mesin tersebut menggunakan pelatuk sebagai penahan geraknya jarum dan Solenoid yang menarik pelatuk untuk menggerakan jarum apabila kertas yang akan diperforasi menyentuh switch.

Keterangan yang dimaksud oleh PT. Djasta tidak berhubungan langsung dengan perkara dimaksud selain menunjukan cara bekerjanya suatu mesin perforasi electrik. Keterangan yang diberikan tersebut sifatnya tidak mengikat mengingat substansi alat pelatuk yang digunakan oleh KON type 112 itu tidak dijelaskan dan diuraikan oleh Penasehat Hukum. Disamping itu Majelis Hakim tidak pernah menghadirkan barang bukti mesin perforasi merek KON type 112 tersebut.

e. Bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12; Analisis atas bukti-bukti ini dapat dimasukan dalam analisis butir (d) diatas.

Majelis Hakim justru mempertimbangkan segala bentuk brosur yang diajukan oleh Penasehat Hukum. Perbandingan tersebut didasarkan oleh gambar, tulisan dan ukuran mesin dalam brosur yang ada dalam bukti T-7 milik PT. Orphanindo dengan brosur milik New. KON. Industrial Co. Ltd. Hal ini justru mengaburkan kebenaran materiil yang ingin dicari, sebab obyek paten adalah Produk atau alat pelatuknya bukan brosur yang berisi komersialisasi produk. Bahwa majelis yang memeriksa perkara ini tidak membuktikan substansi perkara pidana saja tetapi sudah melampaui kewenangannya dengan menilai substansi Paten yang justru menjadi kewenangan dari Ditjen HaKI.
f. Bukti T-14: Surat Pernyataan Bersama antara Haryadi dan Drs. Erman Hafni yang pada pokoknya menyatakan bahwa keduanya sepakat untuk membuat mesin perforasi hasil desain Haryadi, dimana Drs. Erman Hafni sebagai pemodal dan Haryadi sebagai pembuat mesin perforasi tersebut. Dalam kerjasama tersebut Haryadi bersedia mengalihkan hasil desainnya kepada drs. Erman Hafni, untuk didaftarkan pada Ditjen HaKI. Untuk itu Drs. Erman Hafni memberikan saham perusahaan 5% pada Haryadi dan Haryadi bertanggung jawab atas mesin yang dibuat berdasarkan hasil desainnya.

Pertimbangan ini seharusnya digali lebih jauh dengan membandingkan proses pendaftaran Paten sesuai UU. No 14 tahun 2001 dengan UU. No 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dimana kedua undang-undang tersebut merupakan hal yang berbeda. Lagi pula Hakim tidak juga menggali apakah Desain Industri yang sudah didaftarkan tersebut telah bersertifikat atau belum. Hal ini dikarenakan pengajuan permohonan belum menerbitkan hak dari pemohon. (lihat Prosedur Permohonan Desain Industri).

c. Fakta Persidangan

Setelah melihat uraian dan bahan pertimbangan Majelis Hakim, akan dilakukan analisis terhadap fakta-fakta persidangan, sebagai berikut;

a. Bahwa mesin perforasi elektrik merek KON Model 112 menggunakan teknologi yang sama dengan mesin perforasi merek Orpha produksi PT. Orphanindo Tamamulia yaitu sama-sama memakai alat “pelatuk” sebagai penahan gerak mekanik, dan menggunakan alat “selenoid” yang akan menarik pelatuk tersebut apabila kertas yang akan diperforasi telah menyentuh “switch”, kemudian gerak mekanik mendorong jarum yang akan memperforasi (melobangi) kertas tersebut. Bahwa mesin elektrik merek KON Model 112 produksi NEW KON Industrial Co. Ltd. Lebih dahulu menggunakan teknologi dan peralatan tersebut.

Fakta persidangan tentang mesin perforasi elektrik merk KON Model 112 data-datanya didapat melalui alat bukti Surat, tidak melalui barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan. Untuk menilai sejauh mana keabsahan alat bukti surat sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dapat ditinjau dari dua segi yakni:

1) Ditinjau dari segi formil; Sebuah surat dapat dikatakan sah sebagai alat bukti apabila memenuhi ketentuan formil dalam pembuatannya serta berisi keterangan resmi dari seseorang pejabat yang berwenang. Pembuatan surat tersebut juga dilakukan dibawah sumpah jabatan. Dengan demikian semua pihak tidak dapat menilai isi kebenaran dari surat itu kecuali dilumpuhkan dengan alat bukti lain.

2). Ditinjau dari segi materiil nilai kekuatan pembuktian surat sama saja dengan alat bukti lainnya yakni bersifat bebas, namun penilaian tersebut harus berdasarkan asas pemeriksaan pidana yang mencari kebenaran materil dan asas minimum dua alat bukti yang sah dan atasnya hakim mempunyai keyakinan.

Oleh karena itu patut dipertanyakan sejauh mana Majelis Hakim melihat kebenaran materiil dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa karena dalam hal ini syarat pembuktian formil dan materiil dari alat bukti surat yang ditunjukan didepan persidangan tidak mencapai kebenaran materiil seperti yang diatur oleh Undang-undang (KUHAP).

b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten Jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.

c. Menimbang bahwa mesin perforasi elektrik merek KON Model 112 lebih dahulu menggunakan teknologi dengan peralatan “pelatuk” dan “solenoid”, tersebut dari mesin perforasi yang diproduksi oleh PT. Orphanindo Tamamulia yang diproduksi berdasarkan Hak Paten Sederhana Nomor ID. 0 000 133 S Tanggal 29 Agustus 1996, sedang penerbitan Surat Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten, maka Hak Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati tersebut tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempunyai wewenang untuk menyatakan bahwa Hak Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati yang dikeluarkan sertifikatnya oleh Ditjen HaKI tersebut dinyatakan tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum, hal mana menunjukan bahwa justru Majelis Hakim telah mengabaikan pasal 57 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 2001, yang berbunyi: “Sertifikat Paten merupakan bukti hak atas Paten”.

Wewenang untuk memberikan atau menolak permohonan Paten tersebut berada pada lingkup Ditjen HaKI sendiri dengan mekanisme yang telah diatur oleh UU paten berikut peraturan pelaksananya. Sedangkan jika ada upaya hukum lain maka pengajuan pembatalan hak dilakukan melalui mekanisme gugatan yang ditujukan kepada Ditjen HaKI dan pihak yang mendapatkan Hak dan sengketa itu diselesaikan dalam yuridiksi Pengadilan Niaga, bukan pengadilan Pidana.

Bahwa apabila ternyata tetap menjadi wewenang Pengadilan Negeri perihal pernyataan Hak Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati yang dikeluarkan sertifikatnya oleh Ditjen HaKI tersebut, dinyatakan tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum, maka dapat dikatakan kesimpulan Majelis hakim tersebut masih prematur, mengingat hanya pasal 2 dan 3 UU No. 14/2001 saja yang menjadi bahan pertimbangan. Pada Pasal 2 dan 3 UU 14/2001 dinyatakan bahwa:

Pasal 2

(1) Paten diberikan untuk Invensi yang baru dan mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri.
(2) Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
(3) Penilaian bahwa suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 3

(1) Suatu Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya.
(2) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:

a. Tanggal Penerimaan; atau
b. tanggal prioritas.

(3) Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup dokumen Permohonan yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan substantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan.

Bahwa selain itu masih ada pasal 13, 14 dan 15 UU. No 14/2001 dimana hal tersebut perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim uraian dalam Bab III mengenai permohonan Paten terutama pasal 27 Jo. Pasal 28 ayat (1) UU. No. 14/2001. Pada Pasal 13, 14, 15, 27 jo 28 ayat (1) UU 14/2001 dikatakan bahwa :

Pasal 13

(1) Dengan tunduk kepada ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-undang ini, pihak yang melaksanakan suatu Invensi pada saat Invensi yang sama dimohonkan Paten tetap berhak melaksanakan Invensi tersebut sebagai pemakai terdahulu sekalipun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Permohonan yang diajukan dengan Hak Prioritas.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku apabila pihak yang melaksanakan Invensi sebagai pemakai terdahulu melakukannya dengan menggunakan pengetahuan tentang Invensi tersebut dari uraian, gambar, atau keterangan lainnya dari Invensi yang dimohonkan Paten.
Pasal 15

(1) Pihak yang melaksanakan suatu Invensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dapat diakui sebagai pemakai terdahulu apabila setelah diberikan Paten terhadap Invensi yang sama, ia mengajukan permohonan untuk itu kepada Direktorat Jenderal.
(2) Permohonan pengakuan sebagai pemakai terdahulu wajib disertai bukti bahwa pelaksanaan Invensi tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh, atau keterangan lainnya dari Invensi yang dimohonkan Paten.
(3) Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Direktorat Jenderal dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu dengan membayar biaya.
(4) Surat keterangan pemakai terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan dengan saat berakhirnya Paten atas Invensi yang sama tersebut.
(5) Tata cara untuk memperoleh pengakuan pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

(1) Permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas sebagaimana diatur dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property harus diajukan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Paten yang pertama kali diterima di negara mana pun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut atau yang menjadi anggota Agreement Establishing the World Trade Organization.
(2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang ini mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Permohonan, Permohonan dengan Hak Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan paling lama 16 (enam belas) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.
(3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, Permohonan tidak dapat diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas.

Pasal 28

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Permohonan yang menggunakan Hak Prioritas.

Hal lain yang perlu diketahui oleh Majelis adalah bahwa untuk lebih memahami Paten perihal penegasan Kedudukan NEW KON Industrial. Co. Ltd, sebaiknya merujuk pada Pasal 45 UU. No 14 Tahun 2001 tersebut, yang berbunyi :

Pasal 45

(1) Setiap pihak dapat melihat pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan dapat mengajukan secara tertulis pandangan dan/atau keberatannya atas Permohonan yang bersangkutan dengan mencantumkan alasannya.

(2) Dalam hal terdapat pandangan dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal segera mengirimkan salinan surat yang berisikan pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Pemohon.

(3) Pemohon berhak mengajukan secara tertulis sanggahan dan penjelasan terhadap pandangan dan/atau keberatan tersebut kepada Direktorat Jenderal.

(4) Direktorat Jenderal menggunakan pandangan dan/atau keberatan, sanggahan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebagai tambahan bahan pertimbangan dalam tahap pemeriksaan substantif.

Dengan demikian Majelis jangan hanya melihat pasal 2 dan 3 UU 14/2001 saja, mengingat ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh seorang pemohon Paten yakni:

- Pengajuan Permohonan
- Pemeriksaan Administratif
- Pengumuman Permohonan Paten
- Pemeriksaan Substantif
- Pemberian atau Penolakan

Mengingat mekanisme yang begitu ketat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan Sertifikat Paten seharusnya Majelis tidak begitu saja menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak mengikat pihak ketiga dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum, mengingat sertifikat tersebut dikeluarkan dan dinyatakan mendapat perlindungan Hukum dari negara.

2. Apakah Seorang Yang Telah Divonis Bersalah Dapat Dinyatakan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum ?

Dalam pertimbangannya Majelis menyebutkan :
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun semua unsur hukum dari perbuatan yang dinyatakan dalam pasal 131 Jo Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten terpenuhi, akan tetapi karena Hak Paten Sederhana atas nama Erna Rusmawati tidak mengikat kepada pihak lain dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum, maka perbuatan terdakwa selaku direktur PT. Truno Bravo yang telah memproduksi dan menjual mesin perforasi tidak merupakan suatu tindak pidana, karena itu terdakwa harus diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Menurut pasal 191 ayat (2) KUHAP berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Alasan perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana menurut Jurisprudensi terbagi atas:

• Pelepasan dari tuntutan hukum, bilamana perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana

• Pelepasan dari tuntutan, bilamana perbuatan yang didakwakan tidak mengandung unsur yang dikehendaki oleh Undang-undang

• Pelepasan dari tuntutan hukum, bilamana perbuatan itu kehilangan sifat melawan hukum perbuatan

• Pelepasan dari tuntutan hukum, walaupun yang didakwakan merupakan tindak pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepadanya karena ketentuan Undang-undang hukum pidana, seperti pasal 44, 48, 49, 50 ,51.

• Pembebasan tidak sebenarnya, (pelepasan dalam arti sempit) bilamana Hakim keliru menafsirkan unsur pasal sehingga salah satu unsur tidak terpenuhi.

Menurut perkara dimaksud pertimbangan Majelis yang memutus lepas terdakwa dapat didasarkan pada butir tiga di atas dimana tindakan Drs. Erman Hafni dianggap kehilangan sifat melawan hukumnya. Hal ini disebabkan Sertifikat Paten Sederhana yang dimiliki oleh Erna Rusmawati dianggap tidak mengikat pihak ketiga, sehingga tidak perlu mendapat perlindungan hukum. Namun pertimbangan tersebut jelas cacat hukum mengingat alasan kehilangan sifat melawan hukum tersebut bukan dari substansi pidananya melainkan pada substansi materill HaKI yang justru bukan kewenangan dari Hakim Pengadilan Negeri. Dengan demikian Hakim telah memutus melampaui kewenangannya. Dengan demikian terbuka kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung guna mendapatkan Keadilan dan Kepastian Hukum.

IV. Kesimpulan

Dari uraian diatas maka dalam putusan perkara Paten PT. Orphanindo Tamamulia secara hukum dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Pidana berwenang mengadili perkara-perkara pidana yang telah diatur oleh negara maupun kekuasaan lain yang berwenang. Yang mana pidana paten termasuk aturan yang dimaksud dalam “kekuasaan lain yang berwenang” , yakni aturan pidana yang tersebut dalam UU. Paten dibawah Ditjen HaKI-Departemen Kehakiman.

Bahwa lingkup Peradilan Niaga meliputi penyelesaian sengketa perdata termasuk didalamnya pengajuan pembatalan Sertifikat Paten, dimana Ditjen HaKI Cq. Direktorat Paten dapat menjadi Tergugat atau Turut Tergugat. Bahwa Putusan atas pembatalan atas sebuah sertifikat Paten yang dinyatakan bahwa sertifikat paten tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat pada pihak lain dan tidak perlu mendapat perlindungan hukum adalah merupakan wewenang Hakim Pengadilan Niaga bukan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Pidana.
Bahwa semua unsur pasal unsur pasal 131 Jo. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU No. 14/ 2001 tentang dengan sengaja melanggar hak pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan seperti yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a, dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000, dinyatakan telah terbukti.

Bahwa dalam proses pembuktian Majelis Hakim telah melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan pengkaburan atas kebenaran materiil diantaranya sebagai berikut:

• Bahwa dalam amar pertimbangan yang pada akhirnya mengakibatkan putusan lepas, Hakim mengabaikan dengan tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Ahli dari Ditjen Paten yang benar-benar telah memeriksa Permohonan Paten dari Pemohon Erna Rusmawati. Sebaliknya Hakim hanya berpatokan pada bukti-bukti surat yang kedudukannya dalam pembuktian secara formil sangat lemah mengingat subyektifitas pembuatnya (bukan otentik), yakni dari terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa.

• Bahwa kedudukan surat yang menjadi dasar pertimbangan Majelis termasuk Alat Bukti Surat yang dimaksud dalam pasal 187 angka 4 KUHAP yang menyatakan bahwa “Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”. Alat pembuktian lain yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah keterangan saksi dan Ahli. Sehingga jika dilihat hanya dari keterangan Ahli yang disampaikan didepan sidang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan mengingat ahli tersebut yang menangani langsung proses permohonan paten yang dilakukan oleh Pemohon Paten yang akhirnya bersertifikat. Sertifikat Paten sendiri sudah menjadi alat bukti otentis yang mempunyai nilai pembuktian yang sangat kuat.

• Bahwa surat-surat yang dijadikan alat bukti tersebut keseluruhannya menerangkan bukti mesin pembanding dari mesin perforasi miliki PT. Orphanindo. Namun bukti pembanding tersebut tidak pernah dihadirkan dalam sidang. Hal inilah yang menyebabkan kaburnya kebenaran materiil sebab obyek pemeriksaan adalah sebuah teknologi bekerjanya alat yang disebut “alat Pelatuk”. Sedangkan gambar atau surat yang diajukan terdakwa hanya menunjukkan wujud mesin perforasi pembanding tersebut. Dengan demikian Hakim justru tidak mengetahui serta tidak memeriksa sama sekali wujud obyek yang dipatenkan, atau yang lebih memprihatinkan Hakim justru tidak meminta dihadirkannya barang bukti mesin pembanding yang disebut-sebut oleh terdakwa dalam persidangan (Mesin NEW KON,112 ).

Bahwa Hakim Pidana dalam memeriksa dan menilai substansi sertifikat Paten hanya berdasarkan pasal 2 dan 3 UU No. 14/2001. sedangkan diketahui bahwa dalam proses mendapatkan sertifikat Paten ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh Pemohon yakni:

a) Pengajuan Permohonan
b) Pemeriksaan Administratif
c) Pengumuman Permohonan Paten
d) Pemeriksaan Substantif
e) Pemberian atau Penolakan

Ketika tahap Pengumuman Permohonan Paten, UU 6/1989 dalam pasal 47, 48, 49, 50, 51 membuka kesempatan bagi semua pihak yang merasa berkeberatan untuk mengajukan keberatannya tersebut harus mencantumkan alasannya. Tetapi pada saat itu tidak ada keberatan yang disampaikan sehingga Direktorat Paten dengan kewenangannya kemudian menerbitkan Sertifikat Paten tersebut. Peraturan yang sama kemudian diatur kembali dalam pasal 45 UU No.14 tahun 2001.

Bahwa Undang-Undang juga mengatur mengenai hak mengajukan gugatan apabila terdapat pihak yang memandang seharusnya tidak diterbitkan sertifikat Paten tersebut kepada pihak pemohon. Mekanisme gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga dan akan diputus oleh Pengadilan Niaga yang diatur pada Pasal 91 UU/No. 14 Tahun 2001, yang berbunyi :

Pasal 90

(1) Paten dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal untuk seluruh atau sebagian atas permohonan Pemegang Paten yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal.
(2) Pembatalan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan jika penerima Lisensi tidak memberikan persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permohonan pembatalan tersebut.
(3) Keputusan pembatalan Paten diberitahukan secara tertulis oleh Direktorat Jenderal kepada penerima Lisensi.
(4) Keputusan pembatalan Paten karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diumumkan.
(5) Pembatalan Paten berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan Direktorat Jenderal mengenai pembatalan tersebut

Bahwa pada Pasal 97 UU No. 6 tahun 1989 (undang-undang paten yang berlaku pada waktu dulu) memberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan pembatalan suatu hak paten kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hal ini kemudian berubah setelah berlakunya dalam Pasal 91 ayat (2) UU. No. 14 tahun 2001 yang memberikan kewenangan mengadili sengketa HaKI kepada Pengadilan Niaga dan lagi pula hal tersebut diatur dalam bidang hukum perdata bukan pidana. Pasal 91 ayat (2) UU 14/2001 disebutkan :

(2) Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh pihak ketiga kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga.

Bahwa diatur mengenai hak mengajukan permohonan dengan Hak Prioritas yang dalam UU No. 6 tahun 1989 diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 38 sedangkan dalam UU nomor 14 tahun 2001 diajukan paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan Paten yang pertama kali diterima dinegara manapun yang juga ikut serta dalam anggota WTO yang juga meratifikasi hasil putaran Uruguay tentang Agreement on Trade Related Aspects of Intellelctual Property Rights Including Trade In Counterfeit Goods (TRIPs) . sehingga apabila NEW KON. Industrial. Co. Ltd , tidak mendaftarkan teknologi dalam Mesin perforasi KON 112, tersebut dalam jangka waktu 12 bulan sesudah tanggal penerimaan maka Hak Prioritas tersebut akan menjadi hilang dan apabila itu terjadi maka kedudukan hukumnya menjadi sama dan kemudian berlaku asas first-to-first file atas pengajuan tersebut yakni “Siapa yang pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemohon paten” seperti yang diatur pada Pasal 34 UU No. 14/2001 yang berbunyi :
Pasal 34

(1) Apabila untuk satu Invensi yang sama ternyata diajukan lebih dari satu Permohonan oleh Pemohon yang berbeda, Permohonan yang diajukan pertama yang dapat diterima.
(2) Apabila beberapa Permohonan untuk Invensi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada tanggal yang sama, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada para Pemohon untuk berunding guna memutuskan Permohonan mana yang diajukan dan menyampaikan hasil keputusan itu kepada Direktorat Jenderal paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tersebut.
(3) Apabila tidak tercapai persetujuan atau keputusan di antara para Pemohon, tidak dimungkinkan dilakukannya perundingan, atau hasil perundingan tidak disampaikan kepada Direktorat Jenderal dalam waktu yang ditentukan pada ayat (2), Permohonan itu ditolak dan Direktorat Jenderal memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada para Pemohon.

dalam hal ini Erna Rusmawati sebagai pemohon pertamalah yang berhak.

Uraian diatas menunjukan bahwa Hakim tidak menggali secara mendalam pembuktian atas perbuatan Hukum terdakwa sebaliknya hanya berdasarkan bukti surat dari terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan oleh terdakwa yang kekuatan pembuktiannya bebas dan secara formil tidak mempunyai nilai pembuktian.

6. Bahwa secara keseluruhan Putusan Majelis Hakim ini sangat kabur dan tidak jelas bahkan terkesan melampaui kewenangan dalam pembuktiannya sehingga perlu kiranya diajukan kasasi. Bahwa perkara ini akan direkomendasikan oleh MaPPI- FHUI kepada Ketua Muda Bidang Pengawasan Peradilan Mahkamah Agung RI., mengingat proses penyelesaian dalam perkara ini tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.

[1] “Hak Kekayaan Intelektual,”http://www.dgip.go.id/indonesia,diakses 20 Juni 2004.

[2]“Jangan Sampai Mereka Stop Berkarya,”http://www.kompas.com,diakses 21 Juni 2004.

[3]Rachmadi Usman, S.H,Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, cet.1,(Bandung:P.T Alumni, 2003), hal. 205.

[4]Usman,ibid. hal. 207

3 comments on “TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA INTERNET ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUNA LAYANANNYA

  1. Your style is really unique in comparison to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the
    opportunity, Guess I will just book mark this page.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s